PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2014 tentang PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 40

Correction

(1) Belanja Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri dari: a. latihan praoperasi, digunakan untuk: 1. uang makan atau makan operasi; 2. makanan dan minuman ringan (snack and drink); 3. Alins/Alongins; 4. administrasi latihan (Minlat); 5. honor instruktur; dan 6. pemeriksaan kesehatan; b. pelaksanaan operasi, digunakan untuk: 1. uang saku; 2. uang makan atau makan operasi; 3. dana satuan; 4. jasa angkutan; 5. bekal kesehatan; dan 6. kodal; c. dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, digunakan untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. penyelidikan pelanggaran dan tindak pidana; 2. penyidikan: a) perkara sangat sulit; b) perkara sulit; c) perkara sedang; d) perkara mudah; dan e) pelanggaran; 3. dukungan administrasi; d. dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba digunakan untuk: 1. penyelidikan kasus narkoba; 2. penyidikan kasus narkoba; 3. pengembangan dan pengungkapan jaringan kasus narkoba; 4. pembinaan jaringan narkoba; dan 5. dukungan administrasi; e. dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme digunakan untuk: 1. penyelidikan tindak pidana terorisme; 2. penyidikan tindak pidana terorisme; 3. penindakan tindak pidana terorisme; 4. pencegahan tindak pidana terorisme; 5. penangkalan tindak pidana terorisme; 6. pembinaan jaringan terorisme; dan 7. deradikalisasi; f. dukungan anggaran kegiatan deteksi/penyelidikan dan pengamanan intelijen, digunakan untuk: 1. analisis intelijen; 2. deteksi/penyelidikan intelijen; 3. pengamanan intelijen; 4. penggalangan intelijen; 5. pembentukan jaringan intelijen; 6. pembinaan jaringan intelijen; www.djpp.kemenkumham.go.id 7. cipta kondisi; dan 8. pengumpulan bahan keterangan (pulbaket); g. dukungan anggaran sarana kontak, digunakan untuk: 1. biaya pembinaan kemitraan; dan 2. biaya koordinasi pembinaan Kamtibmas; h. dukungan anggaran kontinjensi, digunakan untuk: 1. pengamanan bencana alam; 2. pengamanan gangguan/konflik sosial; dan 3. penanganan gangguan keamanan; i. dukungan uang makan non organik/uang makan jaga kawal, digunakan untuk mendukung petugas jaga kawal dan piket; j. dukungan anggaran pengamanan Kepolisian antara lain pengamanan VVIP, pengamanan unjuk rasa dan pengamanan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap Kamtibmas dan/atau intensitas tinggi; k. dukungan anggaran administrasi pengadaan barang/jasa, digunakan untuk: 1. honor; 2. biaya pengumuman; 3. biaya penggandaan dokumen pengadaan; dan 4. biaya rapat dan biaya administrasi lainnya; l. dukungan anggaran konsultan perencana dan pengawas konstruksi, digunakan untuk: 1. biaya jasa konsultan; 2. biaya jasa pengawas; dan 3. biaya administrasi. (2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada operasi Kepolisian tertentu diberikan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas. 21. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2014 tentang PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 5

Article 6

Article 7

Article 7A

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 15

Article 16

Article 18

Article 30

Article 31

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 40

Article 43

Article 47

Article 58

Article II