Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A.
HTCK unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
1. HTCK Kapolri dengan Itwasum Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Polri;
b. Itwasum Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri; dan
c. Itwasum Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
2. HTCK Kapolri dengan Sops Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerja sama di lingkungan Polri;
b. Sops Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu termasuk pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta menindak lanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri; dan
c. Sops Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerja sama dengan Kementerian/
Lembaga serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
3. HTCK Kapolri dengan Srena Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perencanaan umum dan anggaran di lingkungan Polri;
b. Srena Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri, menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri dan menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri ; dan
c. Srena Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan umum dan anggaran, penataan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
4. HTCK Kapolri dengan SSDM Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM di lingkungan Polri;
b. SSDM Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pembinaan manajemen SDM Polri; dan
c. SSDM Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
5. HTCK Kapolri dengan Slog Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik di lingkungan Polri;
b. Slog Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pembinaan manajemen logistik Polri; dan
c. Slog Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
6. HTCK Kapolri dengan Divpropam Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas
pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal di lingkungan Polri;
b. Divpropam Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri; dan
c. Divpropam Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan penyampaian produk-produk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
7. HTCK Kapolri dengan Divkum Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri;
b. Divkum Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pengkajian, bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM; dan
c. Divkum Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengkajian, pemberian bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
8. HTCK Kapolri dengan Divhumas Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas hubungan masyarakat di lingkungan Polri;
b. Divhumas Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan Polri, mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
c. Divhumas Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi serta memberikan saran
masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
9. HTCK Kapolri dengan Divhubinter Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas hubungan internasional di lingkungan Polri;
b. Divhubinter Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan kegiatan National Central Bureau (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara INDONESIA di Luar Negeri;
c. Divhubinter Polri membantu Kapolri dalam pembuatan nota kesepahaman (MoU) dengan negara lain;
d. penerjemahan tulisan, penerjemahan lisan konsekutif, atau penerjemahan lisan simultan;
e. Divhubinter Polri melaporkan penyelenggaraan dan kegiatan Sekretariat NCB-INTERPOL INDONESIA kepada Kapolri selaku Kepala NCB-INTERPOL INDONESIA;
f. Divhubinter Polri melaporan hasil penyelenggaraan dan kegiatan Biro Misi Internasional kepada Kapolri; dan
g. Divhubinter Polri melaporkan kejadian atau informasi yang bersifat insidentil dari Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, petugas misi perdamaian PBB, petugas misi kemanusiaan, atau personel Polri yang sedang mengikuti pengembangan kapasitas di luar negeri.
10. HTCK Kapolri dengan Div TIK Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Polri;
b. Div TIK Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Polri; dan
c. Div TIK Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika, pengawasan teknologi informasi dan komunikasi serta memberikan saran masukan /pertimbangan kepada Kapolri.
11. HTCK Kapolri dengan Sahli Kapolri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri;
b. Sahli Kapolri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam mengkaji dan menelaah secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri, dan memberikan penalaran secara konsepsional kepada Kapolri sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat makro dan strategis; dan
c. Sahli Kapolri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengkajian dan penelaahan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
12. HTCK Kapolri dengan Spripim Polri:
a. Spripm Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri/Wakapolri dalam penyiapan segala sesuatu untuk keperluan pelaksanaan tugas kedinasan dan tugas khusus;
b. menyiapkan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri;
c. melaksanakan kegiatan pengamanan Kapolri/Wakapolri serta mengatur jadwal kegiatan protokoler dan sebagai penghubung (liaison); dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam membantu Kapolri/Wakapolri serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
13. HTCK Kapolri dengan Setum Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas
pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum di lingkungan Polri;
b. Setum Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri; dan
c. Setum Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan administrasi umum Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
14. HTCK Kapolri dengan Yanma Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri;
b. Yanma Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri, khususnya fasilitas, pengamanan Markas dan protokoler yang tidak dibebankan secara khusus kepada satuan organisasi tertentu;
dan
c. Yanma Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam serta pengamanan Markas di lingkungan Mabes Polri dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
B.
HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Kapolri dengan Baintelkam Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan Polri;
b. Baintelkam Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang intelejen keamanan yang telah ditetapkan Kapolri;
c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam
negeri;
d. memberikan laporan terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil; dan
e. memberikan saran masukan/pertimbangan intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil.
2. HTCK Kapolri dengan Baharkam Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pemeliharaan keamanan;
b. Baharkam Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah ditetapkan Kapolri;
c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
3. HTCK Kapolri dengan Bareskrim Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
b. Bareskrim Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang telah ditetapkan Kapolri;
c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik, kordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pengelolaan informasi kriminal
nasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
4. HTCK Kapolri dengan Korlantas Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
b. Korlantas Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang lalu lintas yang telah ditetapkan Kapolri;
c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, patroli jalan raya, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (engineering), menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas, mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas, memberikan rekomendasi dampak lalu lintas serta melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS bidang lalu lintas; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
5. HTCK Kapolri dengan Korbrimob Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi;
b. Korbrimob Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penaggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi yang telah ditetapkan Kapolri;
c. melaksanakan pembinaan dan pengerahan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (KBRN), perlawanan teror,
penanggulangan konflik sosial, huru-hara, dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi Intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat, serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penaggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
6. HTCK Kapolri dengan Densus 88 AT Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;
b. Densus 88 AT Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan Kapolri;
c. menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait maupun dengan kepolisian negara asing; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penyidikan tindak pidana terorisme khususnya kasus-kasus menonjol dan berdampak nasional serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
C.
HTCK unsur pimpinan dengan unsur pendukung:
1. HTCK Kapolri dengan Lemdiklat Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen pendidikan dan pelatihan Polri;
b. Lemdiklat Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan Kapolri;
c. merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan
pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri;
dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
2. HTCK Kapolri dengan Puslitbang Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penelitian, pengkajian dan pengembangan Polri;
b. Puslibang Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang telah ditetapkan Kapolri;
c. menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program penelitian, pengkajian dan pengembangan dibidang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlidungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, melaksanakan pengawasan uji materiil, fasilitas, dan jasa guna menjamin mutu materiil, fasilitas dan jasa, melakukan inovasi dan rekayasa materiil serta fasilitas laboratorium teknologi kepolisian, melaksanakan kerja sama dengan unsur pelaksana penelitian dan pengembangan di lingkungan Polri maupun instansi atau lembaga; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penelitian, pengkajian dan pengembangan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
3. HTCK Kapolri dengan Puskeu Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri;
b. Puskeu Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri yang telah ditetapkan Kapolri;
c. menyelenggarakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri meliputi penyampaian laporan pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang
bersumber dari APBN dan Non APBN, memberikan evaluasi terkait dengan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polri serta melakukan perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode dan pedoman akuntansi dan keuangan Polri, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Polri, melaksanakan administrasi, pengelola informasi dan dokumentasi keuangan di lingkungan Polri; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
4. HTCK Kapolri dengan Pusdokkes Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
b. Pusdokkes Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang telah ditetapkan Kapolri;
c. menyelenggarakan pembinaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (Disaster Victim Identification) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaan di lingkungan Polri; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
5. HTCK Kapolri dengan Pusjarah Polri:
a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kesejarahan Polri dan pemupukan jiwa korsa;
b. Pusjarah Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kesejarahan Polri dan penghargaan atau penghormatan yang telah ditetapkan Kapolri;
c. membina dan menyelenggarakan fungsi penelitian, dokumentasi atau pencatatan, edukasi, pengkajian, pengkoleksian benda- benda bersejarah Polri, penyediaan literatur dan penghargaan atau penghormatan terhadap pegawai pada Polri; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesejarahan Polri dan penghargaan atau penghormatan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
D.
HTCK Kapolri dengan Kapolda:
1. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan Polri;
2. Kapolda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi Polri pada tingkat Polda yang telah ditetapkan Kapolri;
3. melaksanakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan reformasi birokrasi Polri guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan birokrasi yang efektif dan efesien, melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan reformasi birokrasi Polri dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Maret 2018 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
LAMPIRAN II PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A.
HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
1. HTCK Itwasum Polri dengan Sops Polri atau sebaliknya:
d. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Sops Polri;
e. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Sops Polri;
f. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Sops Polri;
g. Sops Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
h. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
i. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait.
2. HTCK Itwasum Polri dengan Srena Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Srena Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Srena Polri;
c. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker yang diselenggarakan Srena Polri;
d. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Srena Polri;
e. Srena Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
f. koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan kebijakan dan strategi Polri bidang pengawasan;
g. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satker Itwasum Polri;
h. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Itwasum Polri;
i. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Itwasum Polri; dan
j. koordinasi dan kerja sama dalam revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Itwasum Polri.
3. HTCK Itwasum Polri dengan SSDM Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada SSDM Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada SSDM Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada SSDM Polri;
d. SSDM Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit serta menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan SDM di lingkungan Itwasum Polri.
4. HTCK Itwasum Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Slog Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Slog Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Slog Polri;
d. Slog Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen bidang logistik di lingkungan Itwasum Polri.
5. HTCK Itwasum Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divpropam Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divpropam Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divpropam Polri;
d. Divpropam Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. Itwasum Polri menyampaikan hasil pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin/penyimpangan tindakan hukum guna pencatatan personel (Catpers);
f. Divpropam Polri melaksanakan pembinaan profesi dan pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Itwasum Polri;
g. koordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri;
h. koordinasi dan kerja sama dalam penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) serta penegakan Kode Etik Profesi Polri; dan
i. koordinasi dalam penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian
personel (SKHP).
6. HTCK Itwasum Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divkum Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divkum Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divkum Polri;
d. Divkum Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. Divkum Polri melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Itwasum Polri selaku pemrakarsa; dan
f. Divkum Polri memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Itwasum Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
7. HTCK Itwasum Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divhumas Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divhumas Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divhumas Polri;
d. Divhumas Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), pelayanan informasi publik serta penyaluran pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Divhumas Polri.
8. HTCK Itwasum Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divhubinter Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divhubinter Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divhubinter Polri;
d. Divhubinter Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam mengawasi pelaksanaan tugas Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO dan LO Polri di luar negeri;
dan
f. koordinasi dan kerja sama penyiapan kelengkapan administrasi personel Itwasum Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
9. HTCK Itwasum Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Div TIK Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Div TIK Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Div TIK Polri;
d. Div TIK Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Itwasum Polri.
10. HTCK Itwasum Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi
pada Sahli Kapolri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Sahli Kapolri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Sahli Kapolri;
d. Sahli Kapolri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dalam rangka pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang pengawasan dan permasalahan fungsi pengawasan di lingkungan Polri.
11. HTCK Itwasum Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Spripim Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Spripim Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Spripim Polri;
d. Spripim Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dalam rangka penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang pengawasan.
12. HTCK Itwasum Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Setum Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Setum Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan
dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Setum Polri;
d. Setum Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Itwasum Polri.
13. HTCK Itwasum Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Yanma Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Yanma Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Yanma Polri;
d. Yanma Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Itwasum Polri; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Itwasum Polri.
14. HTCK Sops Polri dengan Srena Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kebijakan dan strategi bidang operasional, perencanaan operasi kepolisian dan pengalokasian dana kontinjensi;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sops Polri;
c. penyusunan perencanaan anggaran operasi kepolisian;
d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;
e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Sops Polri; dan
f. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sops Polri.
15. HTCK Sops Polri dengan SSDM Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan personel dalam rangka operasi kepolisian;
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan
c. pembinaan SDM di lingkungan Sops Polri.
16. HTCK Sops Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan peralatan dan sarana prasarana dalam rangka operasi kepolisian;
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
c. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Sops Polri.
17. HTCK Sops Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan operasi kepolisian;
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
c. pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal;
d. pembinaan personel, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Sops Polri;
e. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri guna pencatatan personel (Catpers); dan
f. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP).
18. HTCK Sops Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan/penyusunan nota kesepahaman (MoU);
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
c. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Sops Polri selaku pemrakarsa; dan
d. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Sops Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
19. HTCK Sops dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan
b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian dan pelatihan.
20. HTCK Sops Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perencanaan operasi dan pelatihan persiapan penugasan Polri pada misi perdamaian dunia;
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan negara lain dan dengan Kementerian/Lembaga terkait;
c. pendampingan tugas Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO dan LO Polri di luar negeri; dan
d. penyiapan kelengkapan administrasi personel Sops Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
21. HTCK Sops Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perencanaan dan pelaksanaan operasi kepolisian yang berkaitan dengan pelibatan personel dan peralatan komunikasi elektronika;
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
c. pembangunan jaringan komunikasi elektronika dalam rangka mendukung kegiatan operasional kepolisian; dan
d. pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Sops Polri.
22. HTCK Sops Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang operasional kepolisian;
b. Sahli Kapolri melakukan pengkajian dan penelaahan manajemen operasi kepolisian sebagai bahan masukan dan evaluasi pada Sops Polri; dan
c. Sahli Kapolri memberikan saran masukkan dalam rangka membangun kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi terkait lainnya maupun negara lain.
23. HTCK Sops Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang operasional kepolisian.
24. HTCK Sops Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;
b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Sops Polri.
25. HTCK Sops dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana mobilitas dan dukungan BMP di lingkungan Sops Polri;
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Sops Polri; dan
d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Sops Polri.
26. HTCK Srena Polri dengan SSDM Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang SDM;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan SSDM Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran SSDM Polri;
d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan SSDM Polri;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di
lingkungan SSDM Polri;
f. perencanaan dan pembinaan SDM Polri; dan
g. pembinaan dan perawatan personel di lingkungan Srena Polri.
27. HTCK Srena Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang logistik;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Slog Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Slog Polri;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Slog Polri;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Slog Polri;
f. penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Polri; dan
g. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Srena Polri.
28. HTCK Srena Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang Propam;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divpropam Polri;
c. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divpropam Polri
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divpropam Polri;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divpropam Polri;
f. penegakan, penertiban dan disiplin terhadap personel di lingkungan Srena Polri;
g. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) guna pencatatan personel (Catpers);
h. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Srena Polri; dan
i. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP).
29. HTCK Srena Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal
koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang hukum;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divkum Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divkum Polri;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divkum Polri;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divkum Polri;
f. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Srena Polri selaku pemrakarsa; dan
g. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Srena Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
30. HTCK Srena Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang kehumasan;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divhumas Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divhumas Polri;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divhumas Polri;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran dilingkungan Divhumas Polri; dan
f. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perencanaan umum dan anggaran Polri.
31. HTCK Srena Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang Hubungan Internasional;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divhubinter Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divhubinter Polri;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran,
penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divhubinter Polri;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divhubinter Polri;
f. perencanaan kebutuhan untuk pembukaan, pengiriman, penggunaan, dan perawatan serta pengembalian Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, dan petugas yang mengikuti misi internasional (perdamaian atau kemanusiaan); dan
g. penyiapan kelengkapan administrasi personel Srena Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
32. HTCK Srena Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang teknologi informasi dan komunikasi elektronika Polri;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Div TIK Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Div TIK Polri;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Div TIK Polri;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Div TIK Polri;
f. penyusunan perencanaan pengembangan, pemeliharaan dan perawatan teknologi informasi dan komunikasi elektronika di lingkungan Polri; dan
g. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Srena Polri.
33. HTCK Srena Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sahli Kapolri;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Polri; dan
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sahli Kapolri.
34. HTCK Srena Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Spripim Polri;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Spripim Polri;
c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Spripim Polri;
d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Spripim Polri; dan
e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang perencanaan umum dan anggaran Polri.
35. HTCK Srena Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Setum Polri;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Setum Polri;
c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Setum Polri;
d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Setum Polri;
e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
f. bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Srena Polri.
36. HTCK Srena Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Yanma Polri;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Yanma Polri;
c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di
lingkungan Yanma Polri;
d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran dilingkungan Yanma Polri;
e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Srena Polri; dan
f. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Srena Polri.
37. HTCK SSDM Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Slog Polri;
b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan SSDM Polri;
c. pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai negeri pada Polri;
dan
d. penyusunan rancangan peraturan tentang penggunaan pakaian dinas di lingkungan Polri.
38. HTCK SSDM Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Divpropam Polri;
b. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
c. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik profesi Polri di lingkungan SSDM Polri;
d. proses sidang Wanjak/Wanjakti kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pendidikan dan kegiatan lain yang membutuhkan catatan kinerja dari setiap Personel Polri/PNS Polri; dan
e. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP).
39. HTCK SSDM Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Divkum Polri;
b. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan SSDM Polri selaku pemrakarsa; dan
c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada SSDM Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
40. HTCK SSDM Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Divhumas Polri;
dan
b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM Polri.
41. HTCK SSDM Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM Polri di lingkungan Divhubinter Polri;
b. penyiapan pergantian Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, Staf Pembantu, Staf Lokal dan penugasan khusus lainnya di luar negeri, penugasan misi perdamaian internasional (PBB) maupun regional dan misi kemanusiaan di luar negeri dan personel Polri yang mengikuti pertemuan ilmiah, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri;
c. pemberian penghargaan terhadap personel Polri yang telah selesai melaksanakan tugas misi perdamaian internasional (PBB) atau misi kemanusiaan;
d. pembangunan database standby force Polri untuk misi-misi internasional Polri; dan
e. penyiapan kelengkapan administrasi personel SSDM Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
42. HTCK SSDM Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM Polri di lingkungan Div TIK Polri; dan
b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan SSDM Polri.
43. HTCK SSDM Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Sahli Kapolri; dan
b. penyiapan kebijakan dan strategi bidang manajemen SDM Polri.
44. HTCK SSDM Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Spripim Polri;
dan
b. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri/Wakapolri terkait bidang pembinaan manajemen SDM Polri.
45. HTCK SSDM Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Setum Polri;
b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Srena Polri.
46. HTCK SSDM Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Yanma Polri;
b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan SSDM Polri; dan
c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan SSDM Polri.
47. HTCK Slog Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divpropam Polri;
b. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Slog Polri;
c. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Slog Polri; dan
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP).
48. HTCK Slog Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divkum Polri;
b. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Slog Polri selaku pemrakarsa; dan
c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Slog Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
49. HTCK Slog Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divhumas Polri;
dan
b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik Polri.
50. HTCK Slog Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divhubinter Polri;
b. penyiapan sarana prasarana untuk pejabat baru/pengganti Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, Staf Pembantu, Staf Lokal dan penugasan khusus lainnya di luar negeri, penugasan misi perdamaian internasional (PBB) maupun regional dan misi kemanusiaan di luar negeri dan personel Polri yang mengikuti pertemuan ilmiah, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri;
c. menyusun kontrak pengadaan materiil/pemasangan jaringan komunikasi internasional;
d. menyusun kontrak pengadaan materiil dari dana Kredit Ekspor dengan negara lain;
e. memberikan dan menerima bantuan perlengkapan peralatan kepolisian dari dan ke luar negeri; dan
f. penyiapan kelengkapan administrasi personel Slog Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
51. HTCK Slog Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Div TIK Polri;
b. pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polri; dan
c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Slog Polri.
52. HTCK Slog Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kebijakan dan strategi Polri bidang logistik; dan
b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Sahli Kapolri.
53. HTCK Slog Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Spripim Polri; dan
b. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang logistik Polri.
54. HTCK Slog Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Setum Polri;
b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Slog Polri.
55. HTCK Slog Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Yanma Polri;
b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Srena Polri; dan
c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Srena Polri.
56. HTCK Divpropam Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Divkum Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Divkum Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP);
e. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Divpropam Polri selaku pemrakarsa;
dan
f. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Divpropam Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
57. HTCK Divpropam Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin)
dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Divhumas Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Divhumas Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Div Humas Polri; dan
e. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) serta penegakan Kode Etik Profesi Polri.
58. HTCK Divpropam Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Divhubinter Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Divhubinter Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP) di lingkungan Divhubinter Polri; dan
e. penyiapan kelengkapan administrasi personel Divpropam Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
59. HTCK Divpropam Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Div TIK Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Div TIK Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Div TIK Polri; dan
e. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Divpropam Polri.
60. HTCK Divpropam Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Sahli Kapolri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Sahli Kapolri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Sahli Kapolri; dan
e. saran masukan kebijakan dan strategi bidang Propam Polri.
61. HTCK Divpropam Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Spripim Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Spripim Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Spripim Polri; dan
e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang Propam Polri.
62. HTCK Divpropam Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Setum Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Setum Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Setum Polri;
d. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
e. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divpropam Polri.
63. HTCK Divpropam Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Yanma Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Yanma Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Yanma Polri;
e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divpropam Polri; dan
f. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divpropam Polri.
64. HTCK Divkum Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Divhumas Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Divhumas Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.
65. HTCK Divkum Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Divhubinter Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Divhubinter Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
c. pembuatan naskah kerja sama internasional dengan Kepolisian negara lain atau organisasi internasional; dan
d. penyiapan kelengkapan administrasi personel Divkum Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
66. HTCK Divkum Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Div TIK Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Div TIK Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Divkum Polri.
67. HTCK Divkum Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Sahli Kapolri selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Sahli Kapolri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. saran masukan kebijakan dan strategi bidang pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.
68. HTCK Divkum Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Spripim Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Spripim Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang
pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.
69. HTCK Divkum Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Setum Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Setum Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divkum Polri.
70. HTCK Divkum Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Setum Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberiaan bantuan dan nasihat hukum kepada Setum Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divkum Polri; dan
d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divkum Polri.
71. HTCK Divhumas Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi humas pada Divhubinter Polri;
b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pemberitaan, peliputan dan pendokumentasian acara penting yang diselenggarakan di Divhubinter Polri yang berkaitan dengan penanganan kejahatan internasional/ transnasional, buronan internasional, ekstradisi, MLA, event internasional, misi perdamaian PBB dan misi kemanusiaan;
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya;
d. pemberian informasi serta data tentang kegiatan Divhubinter
guna keperluan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
e. penyiapan kelengkapan administrasi personel Divhumas Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
72. HTCK Divhumas Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi humas pada Div TIK Polri;
b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
73. HTCK Divhumas Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi humas pada Sahli Kapolri;
b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan hasil kajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri;
dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Sahli Kapolri.
74. HTCK Divhumas Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi humas pada Spripim Polri;
b. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Spripim Polri; dan
d. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri.
75. HTCK Divhumas Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi humas pada Setum Kapolri;
b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Setum Kapolri;
c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divhumas Polri.
76. HTCK Divhumas Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi humas pada Yanma Polri;
b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Yanma Polri;
c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divhumas Polri; dan
d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divhumas Polri.
77. HTCK Divhubinter Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
h. penyelenggaraan kegiatan National Central Bureau (NCB)- Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga
Negara INDONESIA di Luar Negeri;
i. pengolahan data dan informasi penanganan kasus kejahatan internasional/transnasional, keimigrasian, ketenagakerjaan;
j. memelihara jaringan komunikasi internasional (I-24/7, e-ADS) dan jaringan website Interpol; dan
k. penyiapan kelengkapan administrasi personel Div TIK dalam rangka penugasan ke luar negeri.
78. HTCK Divhubinter Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan National Central Bureau (NCB)- Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara INDONESIA di Luar Negeri;
b. memberikan masukan kepada Kapolri berkaitan dengan Hubungan dan kerja sama Internasional Polri; dan
c. penyiapan kelengkapan administrasi personel Sahli Kapolri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
79. HTCK Divhubinter Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan penyelenggaraan kegiatan National Central Bureau (NCB)- Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara INDONESIA di Luar Negeri; dan
b. penyiapan kelengkapan administrasi personel Spripim Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
80. HTCK Divhubinter Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Setum Polri dalam
rangka penugasan ke luar negeri;
b. penelitian dan perbaikan naskah dinas yang akan ditandatangani Kapolri dan/atau atas nama Kapolri;
c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divhubinter Polri.
81. HTCK Divhubinter Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Yanma Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
b. pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Divhubinter Polri;
c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divhubinter Polri;
d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divhubinter Polri; dan
e. pengamanan dan pelayanan tamu asing yang berkunjung ke Kapolri dan atau Pejabat Polri lainnya.
82. HTCK Div TIK Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Sahli Kapolri; dan
b. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang teknologi informasi dan elektronika sebagai bahan masukan Kapolri.
83. HTCK Div TIK Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Spripim Polri; dan
b. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait bidang teknologi informasi dan elektronika.
84. HTCK Div TIK Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Setum Polri;
b. penggunaan jaringan Local Area Network (LAN) Polri untuk operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM) Arsip Polri dan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (ANDE) Polri;
c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Div TIK Polri.
85. HTCK Div TIK Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Yanma Polri;
b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Div TIK Polri; dan
c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Div TIK Polri.
86. HTCK Sahli Kapolri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri.
87. HTCK Sahli Kapolri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Sahli Kapolri.
88. HTCK Sahli Kapolri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Sahli Kapolri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Sahli Kapolri.
89. HTCK Spripim Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan dan distribusi bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri;
b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Spripim Polri.
90. HTCK Spripim Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kegiatan protokoler/kedinasan Kapolri/Wakapolri;
b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Spripim Polri; dan
c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Spripim Polri.
91. HTCK Setum Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat;
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Yanma Polri;
c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Setum Polri; dan
d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Setum Polri.
B.
HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Baintelkam Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
f. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
g. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan;
h. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala
maupun insidentil;
i. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
j. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. HTCK Baintelkam Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas; dan
d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana.
3. HTCK Baintelkam Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas; dan
d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
4. HTCK Baintelkam Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung penanggulangan gangguan keamanan
berkadar dan berintensitas tinggi;
c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
e. penyediaan data intelijen dalam penanggulangan gangguan keamanan yang berkadar tinggi disebabkan oleh huru hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.
5. HTCK Baintelkam Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait penanggulangan tindak pidana terorisme;
d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen;
f. operasi kepolisian di bidang intelijen dalam rangka penanggulangan dan pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme ataupun penanganan gangguan keamanan yang bersifat kontinjensi; dan
g. penanganan tindak pidana terorisme yang melibatkan warga negara asing.
6. HTCK Baharkam Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
c. penegakan hukum; dan
d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (back up) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian.
7. HTCK Baharkam Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
c. penegakan hukum bidang lalu lintas; dan
d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (back up) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.
8. HTCK Baharkam Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (back up) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
9. HTCK Baharkam Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (back up) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
10. HTCK Bareskrim Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan kasus kecelakaan lalu lintas;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (back up) operasi kepolisian bidang reserse kriminal dan lalu lintas; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
11. HTCK Bareskrim Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
c. pemberian bantuan perkuatan (back up) operasi kepolisian;
d. pertukaran informasi intelijen dalam penanganan gangguan keamanan yang berkadar tinggi di sebabkan oleh huru-hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
12. HTCK Bareskrim Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyidikan tindak pidana terorisme;
c. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel;
d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana penyidikan tindak pidana terorisme; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan teknis laboratorium forensik dan identifikasi dalam rangka pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme.
13. HTCK Korlantas Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas terkait penanggulangan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
dan
c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
14. HTCK Korlantas Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (back up) operasi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
c. pengungkapan jaringan dan pelaku tindak pidana terorisme melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; dan
d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
15. HTCK Korbrimob Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan dan penanganan serta pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;
c. pemberian/penerimaan bantuan personel dan peralatan dalam pengamanan dan penanganan TKP, penindakan, pengamanan dan pemindahan terduga teroris yang membutuhkan kemampuan wanteror, jibom, dan KBRN; dan
d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
C.
HTCK antar unsur pendukung:
1. HTCK Lemdiklat Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
b. penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan pelatihan Polri;
c. pelatihan peningkatan kemampuan personel Polri dan sarana prasarana pendidikan; dan
d. bimbingan teknis fungsi penelitian dan pengembangan Polri.
2. HTCK Lemdiklat Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, dan keuangan Polri;
b. pendidikan dan pelatihan bidang keuangan Polri;
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Lemdiklat Polri;
d. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan
di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
e. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
3. HTCK Lemdiklat Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, kedokteran dan kesehatan kepolisian;
b. pendidikan dan pelatihan bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian;
c. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian sesuai kurikulum;
d. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Faskes di lingkungan Lemdiklat Polri dan jajaran;
e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan dalam pendidikan dan pelatihan di Lemdiklat Polri; dan
f. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
4. HTCK Lemdiklat Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kesejarahan Polri;
b. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum; dan
c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
5. HTCK Puslitbang Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Puslitbang Polri;
b. pengendalian, pelaksanaan, pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Puslitbang Polri; dan
c. penyusunan/penyajian laporan keuangan di lingkungan Puslitbang Polri.
6. HTCK Puslitbang Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan
kedokteran dan kesehatan Polri;
b. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Puslitbang Polri;
c. pembinaan fungsi penelitian dan pengembangan Polri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
7. HTCK Puslitbang Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi penelitian dan pengembangan Polri;
b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian kesejarahan Polri; dan
c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
8. HTCK Puskeu Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Pusdokkes Polri; dan
b. pelayanan kesahatan dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
9. HTCK Puskeu Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Pusjarah Polri;
b. pengumpulan artefak/dokumen bernilai sejarah terkait fungsi keuangan Polri;
c. penyusunan/penyajian laporan keuangan di lingkungan Pusjarah Polri; dan
d. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
10. HTCK Pusdokkes Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Pusjarah Polri;
b. pelayanan kesahatan dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti;
c. pengumpulan artefak/dokumen bernilai sejarah terkait kedokteran dan kesehatan Polri; dan
d. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
D.
HTCK antar pelaksana kewilayahan (Polda) dan sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
e. penanganan ganggauan kamtibmas, tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara, kontinjensi, terorisme dan penanggulangan bencana alam;
f. pelayanan Kepolisian;
g. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan (back up) dalam kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
h. bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan karier SDM Polri.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
LAMPIRAN III PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A.
HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Itwasum Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Baintelkam Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Baintelkam Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Baintelkam Polri;
d. Baintelkam Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian;
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Baintelkam Polri; dan
g. koordinasi dalam penyampaian informasi intelijen tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri.
2. HTCK Itwasum Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Baharkam Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang
manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Baharkam Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Baharkam Polri;
d. Baharkam Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Baharkam Polri.
3. HTCK Itwasum Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bareskrim Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bareskrim Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bareskrim Polri;
d. Bareskrim Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana.
4. HTCK Itwasum Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Korlantas Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan
pada Korlantas Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Korlantas Polri;
d. Korlantas Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas lalu lintas.
5. HTCK Itwasum Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Korbrimob Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Korbrimob Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Korbrimob Polri;
d. Korbrimob Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Brimob Polri.
6. HTCK Itwasum Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Densus 88 AT Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Densus 88 AT Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Densus 88 AT Polri;
d. Densus 88 AT Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Densus 88 AT Polri.
7. HTCK Sops Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
g. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Intelkam;
h. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
i. informasi data intelijen keamanan;
j. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait fungsi intelijen; dan
k. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil.
8. HTCK Sops Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Baharkam;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
c. pelaporan data gangguan Kamtibmas;
d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait penegakan hukum; dan
e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang preemtif dan preventif serta penegakan hukum.
9. HTCK Sops Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tindak pidana;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana; dan
d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
10. HTCK Sops Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi lalu lintas;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
d. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
e. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
11. HTCK Sops Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional funsi Brimob Polri;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
c. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi.
12. HTCK Sops Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional terkait dengan tindak pidana terorisme;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
c. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait penanggulangan terorisme.
13. HTCK Srena Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
h. perumusan kebijakan dan strategi bidang intelijen keamanan;
i. pemberian informasi intelijen keamanan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Polri;
j. penetapan pagu PNBP bidang Intelkam;
k. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Baintelkam Polri;
l. penyusunan rencana kerja dan anggaran Baintelkam Polri;
m. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Baintelkam Polri; dan
n. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Baintelkam Polri.
14. HTCK Srena Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyrakat;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Baharkam Polri;
c. penetapan pagu PNBP fungsi Binmas dan Pamobvit;
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Baharkam Polri;
e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Baintelkam Polri; dan
f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Baharkam Polri.
15. HTCK Srena Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Reskrim;
b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesian tindak pidana oleh Polri;
c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bareskrim Polri;
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bareskrim Polri;
e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bareskrim Polri; dan
f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bareskrim Polri.
16. HTCK Srena Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang lalu lintas;
b. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
c. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
d. penetapan pagu PNBP bidang lalu lintas;
e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Korlantas Polri;
f. penyusunan rencana kerja dan anggaran Korlantas Polri;
g. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Korlantas Polri; dan
h. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Korlantas Polri.
17. HTCK Srena Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Korbrimob Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Korbrimob Polri;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Korbrimob Polri; dan
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Korbrimob Polri.
18. HTCK Srena Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Densus 88 AT Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Densus 88 AT Polri;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Densus 88 AT Polri.
19. HTCK SSDM Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
e. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Baintelkam Polri;
dan
f. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Intelkam Polri.
20. HTCK SSDM Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Baharkam Polri;
dan
b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Baharkam Polri;
21. HTCK SSDM Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bareskrim Polri;
dan
b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Reskrim.
22. HTCK SSDM Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Korlantas Polri;
dan
b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi lalu lintas.
23. HTCK SSDM Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Korbrimob Polri;
dan
b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Brimob Polri.
24. HTCK SSDM Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Densus 88 AT Polri.
25. HTCK Slog Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
e. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Baintelkam Polri;
dan
f. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana
untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang intelijen keamanan.
26. HTCK Slog Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Baharkam Polri;
dan
b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan keamanan.
27. HTCK Slog Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bareskrim Polri;
dan
b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Reskrim.
28. HTCK Slog Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korlantas Polri;
dan
b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang lalu lintas.
29. HTCK Slog Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korbrimob Polri;
dan
b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Brimob Polri.
30. HTCK Slog Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korbrimob Polri;
dan
b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri.
31. HTCK Divpropam Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
g. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Baintelkam Polri;
h. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Baintelkam Polri;
i. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
j. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
32. HTCK Divpropam Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Baharkam Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Baharkam Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
33. HTCK Divpropam Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Bareskrim Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Bareskrim Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
34. HTCK Divpropam Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Korlantas Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Korlantas Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan
personel (Catpers); dan
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
35. HTCK Divpropam Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Korbrimob Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Korbrimob Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
36. HTCK Divpropam Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Densus 88 AT Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Densus 88 AT Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
37. HTCK Divkum Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
e. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Baintelkam Polri selaku pemrakarsa; dan
f. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Baintelkam Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
38. HTCK Divkum Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Baharkam Polri selaku pemrakarsa; dan
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Baharkam Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
39. HTCK Divkum Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Bareskrim Polri selaku pemrakarsa; dan
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Bareskrim Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
40. HTCK Divkum Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Korlantas Polri selaku pemrakarsa; dan
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Korlantas Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
41. HTCK Divkum Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Korbrimob Polri selaku pemrakarsa; dan
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Korbrimob Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
42. HTCK Divkum Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Densus 88 AT Polri selaku pemrakarsa; dan
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Densus 88 AT Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
43. HTCK Divhumas Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
f. pembinaan fungsi Humas pada Baintelkam Polri;
g. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi
elektronika serta pengawasan TIK; dan
h. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
44. HTCK Divhumas Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas pada Baharkam Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
45. HTCK Divhumas Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas pada Bareskrim Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
46. HTCK Divhumas Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. dalam pembinaan fungsi Humas pada Korlantas Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian
dan elektronika.
47. HTCK Divhumas Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas pada Korbrimob Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
48. HTCK Divhumas Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas pada Densus 88 AT Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
49. HTCK Divhubinter Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan kegiatan National Central Bureau (NCB)- Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara INDONESIA di Luar Negeri;
b. penyiapan kelengkapan administrasi personel Baintelkam Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
c. pertukaran informasi tentang bentuk/jenis maupun jaringan/sindikat kejahatan internasional/transnasional;
d. pengamanan tamu asing (VVIP/VIP) yang berkunjung ke
INDONESIA;
e. penyampaian informasi terkait naskah kerja sama internasional yang telah dibuat dan bekerja sama dalam pembuatan naskah kerja sama internasional dengan kepolisian negara lain atau organisasi internasional; dan
f. kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh atase Polri, staf teknis Polri, SLO atau LO Polri terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri terkait dengan pro justicia di INDONESIA.
50. HTCK Divhubinter Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan kegiatan National Central Bureau (NCB)- Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara INDONESIA di Luar Negeri;
b. penyiapan kelengkapan administrasi personel Baharkam Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
c. pertukaran informasi tentang bentuk/jenis maupun jaringan/sindikat kejahatan internasional/transnasional;
d. pengamanan tamu asing (VVIP/VIP) yang berkunjung ke INDONESIA;
e. penyampaian informasi terkait naskah kerja sama internasional yang telah dibuat dan bekerja sama dalam pembuatan naskah kerja sama internasional dengan kepolisian negara lain atau organisasi internasional;
51. HTCK Divhubinter Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan kegiatan National Central Bureau (NCB)- Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara INDONESIA di Luar Negeri;
b. penyiapan kelengkapan administrasi personel Baintelkam Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
c. pertukaran informasi tentang bentuk/jenis maupun jaringan/sindikat kejahatan internasional/transnasional;
d. pengamanan tamu asing (VVIP/VIP) yang berkunjung ke INDONESIA;
e. penyampaian informasi terkait naskah kerja sama internasional yang telah dibuat dan bekerja sama dalam pembuatan naskah kerja sama internasional dengan kepolisian negara lain atau organisasi internasional;
f. penyerahan tersangka maupun barang bukti kepada kepolisian negara lain atau sebaliknya;
g. pengajuan permintaan ekstradisi dan MLA ke negara lain atau sebaliknya; dan
h. penyidikan terbatas oleh atase Polri, staf teknis Polri, SLO atau LO Polri terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri yang berkait dengan pro justicia di INDONESIA.
52. HTCK Divhubinter Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Korlantas Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
b. penyampaian informasi terkait naskah kerja sama internasional yang telah dibuat dan bekerja sama dalam pembuatan naskah kerja sama internasional dengan kepolisian negara lain atau organisasi internasional;
c. penyiapan kendaraan, penjemputan dan pengawalan tamu asing VIP/VVIP; dan
d. penyidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di INDONESIA yang melibatkan orang asing.
53. HTCK Divhubinter Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan kegiatan National Central Bureau (NCB)- Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai dan kemanusiaan;
b. penyiapan pasukan dalam rangka penugasan pada misi perdamaian dunia dan kemanusiaan PBB;
c. penyiapan kelengkapan administrasi personel Korbrimob Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri; dan
d. bantuan pengamanan kegiatan internasional/regional dan nasional yang melibatkan tamu asing VIP/VVIP.
54. HTCK Divhubinter Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan kegiatan National Central Bureau (NCB)- Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan terorisme lintas negara;
b. penugasan personel Densus 88 AT Polri yang disiapkan untuk tugas misi perdamaian dan kemanusiaan ke luar negeri;
c. memenuhi permintaan bantuan perkuatan dalam pencarian buronan kejahatan, baik red notice maupun notice lainnya oleh kepolisian negara lain, atau sebaliknya;
d. penyelidikan dan penyidikan kejahatan terorisme oleh kepolisian negara lain atau sebaliknya;
e. penyerahan tersangka maupun barang bukti kejahatan terorisme kepada kepolisian negara lain atau sebaliknya;
f. proses penegakan hukum berkaitan dengan keterlibatan warga negara asing di wilayah RI dalam perkara tindak pidana terorisme;
g. penanggulangan kejahatan terorisme, pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum internasional (International Public Service), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan ekstradisi dalam perkara tindak pidana terorisme; dan
h. pertukaran informasi tentang kejahatan terorisme dan informasi lainnya berkaitan dengan internationalevent dan kerja sama internasional melalui sistem jaringan komunikasi Interpol, Aseanapol, DPKO (Department of Peacekeeping Operations) dan sistem teknologi informasi lainnya.
55. HTCK Div TIK Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Baintelkam Polri.
56. HTCK Div TIK Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam
hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Baharkam Polri.
57. HTCK Div TIK Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Bareskrim Polri.
58. HTCK Div TIK Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Korlantas Polri.
59. HTCK Div TIK Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Korbrimob Polri.
60. HTCK Div TIK Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Densus 88 AT Polri.
61. HTCK Sahli Kapolri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Baintelkam Polri.
62. HTCK Sahli Kapolri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Baharkam
Polri.
63. HTCK Sahli Kapolri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang penyidikan tindak pidana yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Bareskrim Polri.
64. HTCK Sahli Kapolri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang lalu lintas yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Korlantas Polri.
65. HTCK Sahli Kapolri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah terhadap permasalahan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Korbrimob Polri.
66. HTCK Sahli Kapolri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah terhadap permasalahan terorisme yang berimplikasi pada tugas Polri: dan
b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Densus 88 AT Polri.
67. HTCK Spripim Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Baintelkam Polri.
68. HTCK Spripim Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan
kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Baharkam Polri.
69. HTCK Spripim Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. Penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Bareskrim Polri.
70. HTCK Spripim Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Koorlantas Polri.
71. HTCK Spripim Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Korbrimob Polri.
72. HTCK Spripim Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Densus 88 AT Polri.
73. HTCK Setum Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Baintelkam Polri; dan
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Baintelkam Polri
74. HTCK Setum Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas,
pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Baharkam Polri; dan
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Baharkam Polri.
75. HTCK Setum Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bareskrim Polri; dan
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bareskrim Polri.
76. HTCK Setum Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Korlantas Polri; dan
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Korlantas Polri.
77. HTCK Setum Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Korbrimob Polri; dan
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Korbrimob Polri.
78. HTCK Setum Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Densus 88 AT Polri;
dan
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Densus 88 AT Polri.
79. HTCK Yanma Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
d. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Baintelkam Polri; dan
e. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Baintelkam Polri.
80. HTCK Yanma Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan untuk Baharkam Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Baharkam Polri.
81. HTCK Yanma Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Bareskrim Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bareskrim Polri.
82. HTCK Yanma Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan untuk Korlantas Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri.
83. HTCK Yanma Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan untuk Korbrimob Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Korbrimob Polri.
84. HTCK Yanma Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Densus 88 AT Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri.
B.
HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung:
1. HTCK Itwasum Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Lemdiklat Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang
manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Lemdiklat Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Lemdiklat Polri;
d. Lemdiklat Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
2. HTCK Itwasum Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Puslitbang Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Puslitbang Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Puslitbang Polri; dan
d. Puslitbang Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri.
3. HTCK Itwasum Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Puskeu Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Puskeu Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Puskeu Polri;
d. Puskeu Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum
Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Itwasum Polri; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasum Polri.
4. HTCK Itwasum Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Pusdokkes Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Pusdokkes Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Pusdokkes Polri;
d. Pusdokkes Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Itwasum Polri; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
5. HTCK Itwasum Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Pusjarah Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Pusjarah Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Pusjarah Polri;
d. Pusjarah Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
e. koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan
pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Itwasum Polri.
6. HTCK Sops Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelatihan pra operasi kepolisian;
b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan
c. penyusunan kurikulum, penyiapan bahan ajaran, bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
7. HTCK Sops Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan
b. pengkajian sistem dan metode, demonstrasi dan uji coba peralatan kepolisian.
8. HTCK Sops Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Sops Polri; dan
c. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Sops Polri.
9. HTCK Sops Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Sops Polri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
10. HTCK Sops Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/
Lembaga terkait; dan
b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Sops Polri.
11. HTCK Srena Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan pelatihan;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Lemdiklat Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Lemdiklat Polri;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Lemdiklat Polri;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
f. penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
12. HTCK Srena Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang penelitian dan pengembangan Polri;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Puslitbang Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Puslitbang Polri;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Puslitbang Polri; dan
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Puslitbang Polri.
13. HTCK Srena Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polri;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Puskeu Polri;
c. pengelolaan anggaran tertentu/dana kontinjensi yang kewenangannya berada pada Kapolri;
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Puskeu Polri;
e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Puskeu Polri;
f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Puskeu Polri;
g. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Srena Polri; dan
h. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Srena Polri.
14. HTCK Srena Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian Polri;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Pusdokkes Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Pusdokkes Polri;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Pusdokkes Polri;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Pusdokkes Polri;
f. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Srena Polri; dan
g. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
15. HTCK Srena Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang kesejarahan Polri;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Pusjarah Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Pusjarah Polri;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Pusjarah Polri;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Pusjarah Polri; dan
f. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta
penataan atribut di lingkungan Srena Polri.
16. HTCK SSDM Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Lemdiklat Polri;
b. penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan Polri; dan
c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
17. HTCK SSDM Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Puslitbang Polri;
dan
b. penelitian dan pengembangan bidang SDM Polri.
18. HTCK SSDM Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Puskeu Polri; dan
b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada SSDM Polri.
19. HTCK SSDM Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Pusdokkes Polri;
b. pelaksanaan proses seleksi pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan dan spesialisasi di lingkungan Polri;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada SSDM Polri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
20. HTCK SSDM Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Pusjarah Polri;
dan
b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan SSDM Polri.
21. HTCK Slog Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Lemdiklat Polri;
b. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan
peralatan dan sarana prasarana di lingkungan Lemdiklat Polri;
dan
c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
22. HTCK Slog Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Puslitbang Polri;
dan
b. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan dan sarana prasarana Polri.
23. HTCK Slog Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Puskeu Polri; dan
b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Slog Polri.
24. HTCK Slog Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Pusdokkes Polri;
b. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan peralatan dan sarana prasarana di lingkungan Pusdokkes Polri;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Slog Polri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
25. HTCK Slog Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Pusjarah Polri;
dan
b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Slog Polri.
26. HTCK Divpropam Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Lemdiklat Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Lemdiklat Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran
Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Lemdiklat Polri; dan
e. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
27. HTCK Divpropam Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Puslitbang Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Puslitbang Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Puslitbang Polri.
28. HTCK Divpropam Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Puskeu Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Puskeu Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Puskeu Polri; dan
e. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Divpropam Polri.
29. HTCK Divpropam Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Pusdokkes Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan
Pusdokkes Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Pusdokkes Polri;
e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Divpropam Polri; dan
f. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
30. HTCK Divpropam Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Pusjarah Polri;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Pusjarah Polri;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Pusjarah Polri; dan
e. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Divpropam Polri.
31. HTCK Divkum Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Lemdiklat Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Lemdiklat Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
32. HTCK Divkum Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Puslitbang Polri selaku pemrakarsa;
dan
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Puslitbang Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. penelitian dan pengkajian bidang hukum terkait dengan kedudukan, fungsi dan tugas pokok Polri.
33. HTCK Divkum Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Puskeu Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Puskeu Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Divkum Polri.
34. HTCK Divkum Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Pusdokkes Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Pusdokkes Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Divkum Polri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
35. HTCK Divkum Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Pusjarah Polri selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Pusjarah Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Divkum Polri.
36. HTCK Divhumas Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas pada Lemdiklat Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; dan
d. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
37. HTCK Divhumas Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas pada Puslitbang Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri;
dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan Polri.
38. HTCK Divhumas Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas pada Puskeu Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan Polri;
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan keuangan Polri; dan
d. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Divhumas Polri.
39. HTCK Divhumas Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas pada Pusdokkes Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan Polri;
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan kedokteran dan kesehatan Polri;
d. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Divhumas Polri; dan
e. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
40. HTCK Divhumas Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas pada Pusjarah Polri;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri;
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan kesejarahan Polri; dan
d. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Divhumas Polri.
41. HTCK Divhubinter Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Lemdiklat Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
b. perencanaan dan pelaksanaan pelatihan penyiapan pasukan pada misi perdamian dunia dan kemanusiaan; dan
c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
42. HTCK Divhubinter Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Puslitbang Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri; dan
b. penelitian dan pengkajian pelaksanaan hubungan internasional yang terkait dengan pelaksanaan tugas Polri.
43. HTCK Divhubinter Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Puskeu Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
b. pengelolaan dukungan anggaran terhadap penugasan personel Polri di luar negeri; dan
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada
Divhubinter Polri.
44. HTCK Divhubinter Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Pusdokkes Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Divhubinter Polri; dan
c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
45. HTCK Divhubinter Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Pusjarah Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri; dan
b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Divhubinter Polri.
46. HTCK Div TIK Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
47. HTCK Div TIK Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Puslitbang Polri; dan
b. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan teknologi informasi dan komunikasi elektronika Polri.
48. HTCK Div TIK Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Puskeu Polri; dan
b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Div TIK Polri.
49. HTCK Div TIK Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam
hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Pusdokkes Polri;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Div TIK Polri; dan
c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
50. HTCK Div TIK Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Pusjarah Polri; dan
b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Div TIK Polri.
51. HTCK Sahli Kapolri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan pelatihan Polri; dan
b. saran masukan terkait dengan peningktan kinerja dan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri.
52. HTCK Sahli Kapolri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang penelitian dan pengembangan Polri; dan
b. saran masukan terkait dengan penelitian dan pengembangan Polri.
53. HTCK Sahli Kapolri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polri; dan
b. saran masukan terkait dengan pengelolaan keuangan Polri.
54. HTCK Sahli Kapolri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang kedokteran dan kesehatan Polri;
b. saran masukan terkait dengan peningkatan kinerja kedokteran dan kesehatan Polri;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Sahli Kapolri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
55. HTCK Sahli Kapolri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang penelitian dan pengembangan Polri;
b. saran masukan terkait dengan kesejarahan Polri; dan
c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Sahli Kapolri.
56. HTCK Spripim Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan Polri; dan
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Lemdiklat Polri.
57. HTCK Spripim Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang penelitian dan pengembangan Polri; dan
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Puslitbang Polri.
58. HTCK Spripim Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang keuangan Polri.
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Puskeu Polri; dan
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Spripim Polri.
59. HTCK Spripim Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang
kedokteran dan kesehatan Polri;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Spripim Polri; dan
c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindak lanjuti.
60. HTCK Spripim Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang kesejarahan Polri; dan
b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Spripim Polri.
61. HTCK Setum Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
g. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Lemdiklat Polri;
h. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
i. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
62. HTCK Setum Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Puslitbang Polri; dan
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Puslitbang Polri.
63. HTCK Setum Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Puskeu Polri;
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Puskeu Polri; dan
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di
lingkungan Setum Polri.
64. HTCK Setum Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat di lingkungan Pusdokkes Polri;
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Pusdokkes Polri; danberkoordinasi dalam rangka peningkatan kemampuan personel;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Setum Polri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
65. HTCK Setum Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Pusjarah Polri;
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Pusjarah Polri; dan
c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Setum Polri.
66. HTCK Yanma Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Lemdiklat Polri.
67. HTCK Yanma Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Puslitbang Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Puslitbang Polri.
68. HTCK Yanma Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Puskeu Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan
dalam di lingkungan Puskeu Polri; dan
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Yanma Polri.
69. HTCK Yanma Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Pusdokkeseu Polri;
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Pusdokkes Polri;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Yanma Polri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
70. HTCK Yanma Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Pusjarah Polri;
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Pusjarah Polri; dan
c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Yanma Polri.
C.
HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan pelaksana tingkat kewilayahan (Polda):
1. HTCK Itwasum dengan Polda atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Polda;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Polda;
c. Itwasum Polri melaksanakan pemeriksaan/audit khusus terhadap kasus tertentu yang terjadi di Polda dan jajaran;
d. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Polda;
e. Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri.
2. HTCK Sops Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
c. pelaporan dan informasi kejadian/perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil; dan
d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait.
3. HTCK Srena Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penjabaran kebijakan dan strategi Polri;
b. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Polda;
c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi tingkat Polda;
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran tingkat Polda dan Satker jajaran; dan
e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran tingkat Polda dan Satker jajaran.
4. HTCK SSDM Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri;
b. pelaksanaan seleksi calon pendidikan pengembangan dan spesialisasi;
c. pembinaan karier dan perawatan personel di lingkungan Polda dan Satker jajaran;
d. pembinaan fungsi SDM di lingkungan Polda dan jajaran; dan
e. pemetaan kompetensi personel tingkat Polda dan jajaran.
5. HTCK Slog Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. Penyelenggaraan manajemen logistik (perencanaan, pelaksanaan, distribusi, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian dan penghapusan) lingkungan Polda;
b. pembinaan fungsi logistik di lingkungan Polda dan jajaran; dan
c. pendataan dan pelaporan barang milik negara (BMN) di lingkungan Polda dan jajaran.
6. HTCK Divpropam Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Polda dan jajaran;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Polda; dan
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers).
7. HTCK Divkum Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Polda selaku pemrakarsa;
b. pembinaan hukum dan sosialisasi peraturan perundang- undangan; dan
c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Polda dan personel beserta keluarganya.
8. HTCK Divhumas Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan fungsi Humas Polda dan jajaran;
b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan pelaksanaan tugas Polda dan jajaran; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan pelaksanaan tugas Polri.
9. HTCK Divhubinter Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Polda dalam rangka penugasan ke luar negeri;
b. penyiapan pasukan dalam rangka penugasan pada misi perdamaian dunia dan kemanusiaan;
c. pertukaran informasi tentang bentuk/jenis maupun jaringan/sindikat kejahatan internasional/transnasional; dan
d. pengamanan dan pendampingan tamu asing (VVIP/VIP) yang berkunjung ke Polda dan jajaran.
10. HTCK Div TIK Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polda; dan
b. pembinaan fungsi dan kemampuan TIK Polri di lingkungan Polda dan jajaran.
11. HTCK Sahli Kapolri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi pada tingkat Polda dan jajaran; dan
b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Polda dan jajaran.
12. HTCK Spripim Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
b. pengamanan dan pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri dalam rangka kunjungan kerja ke Polda dan jajaran.
13. HTCK Setum Polri dengan Polda atau sebaliknya:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Polda dan jajaran.
14. HTCK Yanma Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan pelayanan umum lingkungan Polda.
D.
HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung
1. HTCK Baintelkam Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Intelkam Polri; dan
b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
2. HTCK Baintelkam Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Intelkam Polri; dan
b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Intelkam Polri.
3. HTCK Baintelkam Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Baintelkam Polri.
4. HTCK Baintelkam Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Baintelkam Polri; dan
b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
5. HTCK Baintelkam Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Baintelkam Polri.
6. HTCK Baharkam Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Baharkam Polri; dan
b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
7. HTCK Baharkam Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Baharkam Polri; dan
b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Baharkam Polri.
8. HTCK Baharkam Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan
administrasi keuangan pada Baharkam Polri.
9. HTCK Baharkam Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Baharkam Polri; dan
b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
10. HTCK Baharkam Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Baharkam Polri.
11. HTCK Bareskrim Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Bareskrim Polri; dan
b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
12. HTCK Bareskrim Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Bareskrim Polri; dan
b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Bareskrim Polri.
13. HTCK Bareskrim Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bareskrim Polri.
14. HTCK Bareskrim Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Bareskrim Polri; dan
b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
15. HTCK Bareskrim Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Bareskrim Polri.
16. HTCK Korlantas Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Korlantas Polri; dan
b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
17. HTCK Korlantas Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Korlantas Polri; dan
b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Korlantas Polri.
18. HTCK Korlantas Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Korlantas Polri.
19. HTCK Korlantas Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. Pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka penyidikan kecelakaan lalu lintas;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Korlantas Polri; dan
c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
20. HTCK Korlantas Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Korlantas Polri.
21. HTCK Korbrimob Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Korbrimob Polri; dan
b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
22. HTCK Korbrimob Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Korbrimob Polri; dan
b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Korbrimob Polri.
23. HTCK Korbrimob Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Korbrimob Polri.
24. HTCK Korbrimob Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka operasi kepolisian;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Korbrimob Polri; dan
c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
25. HTCK Korbrimob Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Korbrimob Polri.
26. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Densus 88 AT Polri;
b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
27. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Densus 88 AT Polri; dan
b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Densus 88 AT Polri.
28. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Densus 88 AT Polri.
29. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka operasi kepolisian;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Densus Polri; dan
c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
30. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Densus 88 AT Polri.
E.
HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan pelaksana tingkat kewilayahan (Polda)
1. HTCK Baintelkam dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen;
b. perizinan senjata api, bahan peledak, orang asing dan kegiatan masyarakat;
c. penanganan deradikalisasi;
d. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan;
e. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil;
f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
g. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. HTCK Baharkam Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
b. penegakan hukum;
c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian; dan
d. pembinaan fungsi Baharkam Polri dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
3. HTCK Bareskrim Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyidikan tindak pidana konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kontinjensi;
b. penanganan dan penanggulangan tindak pidana Narkoba, korupsi dan terorisme;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang reserse kriminal dan lalu lintas; dan
d. pembinaan fungsi Reskrim dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
4. HTCK Korlantas Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas;
b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang lalu lintas
c. pelaksanaan pelayanan kepolisian bidang lalu lintas; dan
d. pembinaan fungsi lalu lintas dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
5. HTCK Korbrimob Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel dan peralatan dalam pengamanan dan penanganan TKP, penindakan, pengamanan dan pemindahan terduga pelaku kejahatan yang membutuhkan kemampuan wanteror, jibom, dan KBRN; dan
c. pembinaan fungsi Brimob dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
6. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan dan pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
c. pelatihan peningkatan kemampuan penanggulangan terorisme.
F.
HTCK antar unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan (Polda)
1. HTCK Lemdiklat Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan pendidikan pembentukan, pengembangan dan spesialisasi;
b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsi kepolisian yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara;
c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
2. HTCK Puslitbang Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode serta peralatan kepolisian di lingkungan Polda dan jajaran.
3. HTCK Puskeu Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polda dan jajaran; dan
b. pembinaan personel dalam rangka peningkatan kemampuan fungsi keuangan.
4. HTCK Pusdokkes Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan dan sarana prasarana kedokteran kesehatan;
b. bantuan pelayanan kesehatan personel Polda;
c. pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Polri; dan
d. peningkatan kemampuan personel pengemban fungsi kedokteran kesehatan Polri.
5. HTCK Pusjarah Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal
koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut Polda.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN