PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 2 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PELAKSANAAN

Article 8

Correction

(1) Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan Hukum pada: a. tingkat penyidikan; b. tingkat penuntutan; dan/atau c. semua tingkat peradilan. (2) Penasihat Hukum/Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlatar belakang Sarjana Hukum.

Article 9

Correction

(1) Pendamping melaksanakan Bantuan Hukum mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri. (2) Pendamping pada sidang disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan terperiksa atau pejabat yang ditunjuk oleh atasan yang berhak menghukum. (3) Pendamping pada sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlatar belakang Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian.

Article 10

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

(1) Surat perintah dan surat kuasa diberikan kepada Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping hanya untuk satu perkara yang dimintakan sesuai dengan permohonan Bantuan Hukum. (2) Setelah menerima Surat Perintah dan Surat Kuasa, Penasihat Hukum Kuasa Hukum/Pendamping wajib antara lain: a. mencatat dalam buku register pada Bagian Bantuan Nasihat Hukum/Bidang Hukum Kepolisian Daerah; b. membuat rencana kerja dan anggaran; c. mencari dan mengumpulkan alat bukti dan menganalisis; d. meminta arahan kepada Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Bantuan dan Nasihat Hukum Divisi Hukum Polri/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah; e. mengoordinasi dengan pihak ketiga dan instansi/lembaga terkait; f. mendaftarkan surat kuasa ke Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara serta mengajukan izin insidentil beracara; g. mengikuti persidangan di pengadilan; h. meminta salinan Putusan Hakim; dan i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kapolri/Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Kepolisian Daerah/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah.

Article 12

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Perdata antara lain: a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; b. membuat surat gugatan atau permohonan; c. mengadakan perdamaian/mediasi; d. membuat eksepsi/jawaban/perlawanan dengan atau tanpa rekonvensi, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan; e. mengajukan permohonan sidang di tempat bila diperlukan; f. menentukan sikap atas putusan, yaitu menerima atau melakukan upaya hukum; g. membuat memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; h. mengajukan upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali; i. mengajukan permohonan penetapan berkekuatan hukum tetap atas putusan; dan/atau j. mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi dan mendampingi pelaksanaannya.

Article 13

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara pidana antara lain: a. mendampingi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan; b. membuat eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik; c. mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan; d. mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli; e. menentukan sikap atas putusan, yaitu menerima atau melakukan upaya hukum; f. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi; g. melakukan upaya hukum luar biasa dan membuat memori peninjauan kembali; dan/atau h. mengajukan permohonan grasi, amnesti, dan rehabilitasi.

Article 14

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Praperadilan antara lain: a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; b. membuat permohonan praperadilan; c. mengadakan perdamaian; d. membuat jawaban/eksepsi; e. membuat replik/duplik, pembuktian, dan kesimpulan; dan f. mengajukan upaya hukum luar biasa disertai memori peninjauan kembali.

Article 15

Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain: a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; b. membuat surat gugatan atau permohonan; c. mengadakan perdamaian/mediasi; d. membuat jawaban/eksepsi dengan atau tanpa rekonvensi, perlawanan, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan; e. mengajukan permohonan sidang di tempat bila diperlukan; f. menentukan sikap atas putusan, yaitu menerima atau melakukan upaya hukum; g. membuat memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; h. mengadakan upaya hukum luar biasa; dan/atau i. membuat permohonan eksekusi.

Article 16

Pemberian Bantuan Hukum atas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara antara lain: a. membuat surat gugatan; b. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara; c. menghadiri acara dismissal; d. menghadiri pemeriksaan persiapan; e. memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang diperlukan sesuai nasihat majelis hakim; f. mengajukan perlawanan terhadap penetapan; g. mengadakan perdamaian; h. membuat jawaban/eksepsi, replik, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan; i. menentukan sikap atas putusan dan melakukan upaya hukum; j. mengajukan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; k. melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali; l. mengajukan permohonan eksekusi; dan/atau m. mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke atasan pejabat Tata Usaha Negara tereksekusi.

Article 17

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Hak Asasi Manusia antara lain: a. mendampingi terperiksa pada tingkat penyelidikan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; b. mendampingi terperiksa/tersangka pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Agung; c. mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan; d. mendampingi terdakwa di persidangan; e. membuat jawaban/eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik; f. mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli; g. menentukan sikap atas putusan, yaitu menerima atau melakukan upaya hukum; h. mengajukan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi; i. melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali; dan/atau j. mengajukan permohonan grasi, amnesti dan rehabilitasi.

Article 18

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara pelanggaran disiplin dan Kode Etik antara lain: a. mendampingi Terperiksa/terduga pelanggar; b. membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa/terduga pelanggar terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan sidang maupun Penuntut; c. membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar belakang terperiksa/terduga pelanggar melakukan pelanggaran; d. membantu menjelaskan tentang hak-hak terperiksa; e. membuat jawaban atau tanggapan; f. membantu membuatkan permohonan keberatan terhadap putusan Pimpinan Sidang/Ketua Komisi kepada atasan yang berhak menghukum/Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi.

Article 19

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum berkedudukan jauh dari yurisdiksi pengadilan, pemohon dapat mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Satuan Fungsi Hukum terdekat.

Article 20

(1) Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan berakhir apabila: a. telah mempunyai putusan pengadilan/sidang disiplin/sidang Komisi Kode Etik yang berkekuatan hukum tetap; b. perkara telah diselesaikan di luar persidangan Alternatif Despute Resolution; c. Surat Kuasa dicabut; atau d. pemohon meninggal dunia. (2) Dalam hal kasus perdata bagi pemohon yang meninggal dunia, ahli waris dapat membuat Surat Kuasa baru.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

BAB VI

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25