PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2010 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 17 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Article 2

Tujuan dari peraturan ini adalah terwujudnya keseragaman dalam memberikan saran masukan dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS Polri.

Article 3

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Article 8

Correction

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah: a. menentukan jadwal rapat; b. menyelenggarakan rapat; c. memimpin rapat; d. menampung masukan; dan e. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

Article 9

Correction

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah: a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat; c. menyiapkan bahan keperluan rapat; d. menyusun acara rapat; e. menghimpun surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan usulan pengangkatan, pemindahan, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian PNS Polri yang akan direkomendasikan; f. membuat laporan hasil notulen rapat; dan g. menyiapkan dokumen rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

Article 10

Tugas anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah: a. menghadiri rapat; b. memberikan saran masukan dan pertimbangan; dan c. menyampaikan catatan personel PNS Polri yang akan direkomendasikan sesuai dengan bidang fungsi anggota Baperjakat.

Article 11

Baperjakat tingkat pusat berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, dalam: a. pengangkatan, pemindahan, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian dalam dan dari : 1. jabatan struktural eselon II ke bawah (golongan ruang IV/d sampai dengan golongan ruang IV/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Mabes Polri; dan 2. jabatan struktural golongan ruang IV/b sampai dengan golongan ruang IV/a dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polda. b. kenaikan pangkat untuk golongan ruang III/a ke atas bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional; dan c. kenaikan pangkat di lingkungan Mabes Polri, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

Article 12

Baperjakat tingkat Satuan Induk Organisasi berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah (golongan ruang III/d sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Satuan Induk Organisasi.

Article 13

Baperjakat tingkat Polda berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam: a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah (golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polda; b. pemberian kenaikan pangkat untuk golongan II/d ke bawah, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Polda.

Article 14

Baperjakat tingkat Polres Metro/Poltabes/Polresta/Polres berwenang mengusulkan kepada Kapolda dalam: a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah (golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polres Metro/Poltabes/ Polresta/Polres; dan b. pemberian kenaikan pangkat untuk golongan II/d ke bawah, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Polres Metro/Poltabes/Polresta/ Polres.

BAB Kedua

Wewenang

Article 11

Correction

Baperjakat tingkat pusat berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, dalam: a. pengangkatan, pemindahan, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian dalam dan dari : 1. jabatan struktural eselon II ke bawah (golongan ruang IV/d sampai dengan golongan ruang IV/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Mabes Polri; dan 2. jabatan struktural golongan ruang IV/b sampai dengan golongan ruang IV/a dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polda. b. kenaikan pangkat untuk golongan ruang III/a ke atas bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional; dan c. kenaikan pangkat di lingkungan Mabes Polri, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

Article 12

Baperjakat tingkat Satuan Induk Organisasi berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah (golongan ruang III/d sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Satuan Induk Organisasi.

Article 13

Baperjakat tingkat Polda berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam: a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah (golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polda; b. pemberian kenaikan pangkat untuk golongan II/d ke bawah, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Polda.

Article 14

Baperjakat tingkat Polres Metro/Poltabes/Polresta/Polres berwenang mengusulkan kepada Kapolda dalam: a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah (golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polres Metro/Poltabes/ Polresta/Polres; dan b. pemberian kenaikan pangkat untuk golongan II/d ke bawah, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Polres Metro/Poltabes/Polresta/ Polres.

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2010 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 2

Article 3

BAB I

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17