PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2013 tentang TENTANG TATA CARA KERJA BADAN PENGUJI KESEHATAN PERSONEL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 16 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPKP POLRI

Article 5

Correction

Struktur BPKP Polri terdiri dari: a. BPKP Polri tingkat Markas Besar (Mabes) Polri; dan b. BPKP Polri tingkat Kepolisian Daerah (Polda).

Article 6

Correction

(1) BPKP Polri tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari: a. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri; b. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Kesehatan Kesamaptaan (Kabidkesmapta); c. Sekretaris : Kepala Subbidang Kesehatan Berkala dan Khusus (Kasubbidkeslasus) Bidkesmapta; dan d. Anggota : para dokter spesialis sesuai dengan jenis penyakit. (2) BPKP Polri tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari: a. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda; b. Ketua Pelaksana : Kepala Subbidang Kesehatan Kepolisian (Kasubbidkespol); c. Sekretaris : Kepala Urusan Kesmaptaan (Kaurkesmapta); dan d. Anggota : dokter umum dan/atau dokter spesialis. (3) BPKP Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk berdasarkan surat perintah: a. Kapusdokkes Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan b. Kabiddokkes Polda untuk tingkat Polda. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Struktur BPKP Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Article 7

Penanggung Jawab BPKP Polri bertugas: a. menerbitkan surat perintah; b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas BPKP Polri; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas BPKP Polri kepada: 1. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan 2. Kapolda untuk tingkat Polda.

Article 8

(1) Ketua Pelaksana BPKP Polri bertugas: a. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan BPKP Polri; b. memimpin rapat hasil Rikkes Ulang BPKP Polri; c. MENETAPKAN dan menandatangani Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang sesuai keputusan rapat BPKP Polri; dan d. melaporkan hasil Rikkes Ulang BPKP Polri. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab BPKP Polri. (3) Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Article 9

(1) Sekretaris BPKP Polri bertugas: a. membuat notulen hasil rapat BPKP Polri; b. menganalisa dan mengevaluasi hasil Rikkes Ulang BPKP Polri; c. membuat laporan pelaksanaan pemeriksaan BPKP Polri; dan d. mengumpulkan dan menyimpan laporan hasil Rikkes Ulang yang dilakukan oleh anggota. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana BPKP Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 10

(1) Anggota BPKP Polri bertugas: a. meneliti riwayat kesehatan dan rekam medik sebelumnya dari Calon/Pegawai Negeri pada Polri; b. melaksanakan Rikkes Ulang terhadap Calon/Pegawai Negeri pada Polri; c. membuat rekam medik hasil Rikkes Ulang; dan d. membuat laporan hasil Rikkes Ulang untuk diserahkan kepada Sekretaris BPKP Polri. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana BPKP Polri.

BAB III

PELAKSANAAN RIKKES ULANG DAN BANDING

Article 11

Correction

(1) Pelaksanaan Rikkes Ulang oleh BPKP Polri, sebagai berikut: a. Kasatker mengajukan permintaan Rikkes Ulang kepada Penanggung Jawab: 1. Kapusdokkes Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan 2. Kabiddokkes Polda untuk tingkat Polda; b. Penanggung Jawab BPKP Polri menerbitkan surat perintah pelaksana tugas BPKP Polri; c. BPKP Polri melaksanakan pengujian dan penelitian riwayat kesehatan dan rekam medik sebelumnya dari Calon/Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa; d. BPKP Polri melaksanakan Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan jenis penyakitnya; e. dalam hal diperlukan BPKP Polri dapat melaksanakan rujukan dan/atau second opinion kepada tenaga ahli dan/atau fasilitas kesehatan di luar Polri; f. BPKP Polri melaksanakan rapat untuk memberikan penilaian hasil Rikkes Ulang BPKP Polri Calon/Pegawai Negeri pada Polri; g. BPKP Polri menerbitkan Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri; www.djpp.kemenkumham.go.id h. Ketua Pelaksana BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada Penanggung Jawab BPKP Polri; i. Penanggung Jawab BPKP Polri memberikan rekomendasi tentang hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri kepada Kasatker pemohon; dan j. Penanggung Jawab BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada: 1. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan 2. Kapolda untuk tingkat Polda. (2) Kasatker pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, wajib memberitahukan secara tertulis hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri.

Article 12

Penilaian hasil Rikkes Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dinyatakan dalam bentuk: a. Stakes; dan b. Kualitatif.

Article 13

(1) Stakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari tingkatan: a. Stakes 1, yaitu kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis sebagai Calon/Pegawai Negeri pada Polri; b. Stakes 2, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh sehingga masih memenuhi persyaratan medis sebagai Calon/Pegawai Negeri pada Polri; c. Stakes 3, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak menggangu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya; d. Stakes 3p, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga memerlukan perawatan dan/atau pengobatan untuk melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id e. Stakes 4, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal untuk bertugas dan atau melanjutkan pendidikan sebagai Calon/Pegawai Negeri pada Polri. (2) Kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari tingkatan: a. Baik; b. Cukup; c. Kurang; dan d. Kurang Sekali. (3) Penilaian Stakes dan kualitatif untuk Calon Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penilaian Stakes dan Kualitatif untuk Pegawai Negeri pada Polri tercantum dalam lampiran “C” dan lampiran “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Article 14

(1) Dalam hal Calon/Pegawai Negeri pada Polri keberatan terhadap hasil Rikkes Ulang BPKP Polri, dapat mengajukan surat permohonan banding kepada Kapusdokkes Polri. (2) Surat permohonan banding diajukan oleh Calon/Pegawai Negeri pada Polri kepada Kapusdokkes Polri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil Rikkes Ulang dari Kasatker. (3) Kapusdokkes Polri menerbitkan surat perintah pembentukan BPKP Polri tingkat Mabes Polri dengan anggota pelaksana BPKP Polri yang berbeda, guna melaksanakan Rikkes Ulang. (4) Hasil Rikkes Ulang diputuskan dalam rapat BPKP Polri untuk menerbitkan Surat Keterangan hasil Rikkes Ulang sebagai rekomendasi. (5) Surat keterangan hasil Rikkes Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan Kasatker Pemohon. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Kesatu

Pelaksanaan Rikkes Ulang

Article 11

Correction

(1) Pelaksanaan Rikkes Ulang oleh BPKP Polri, sebagai berikut: a. Kasatker mengajukan permintaan Rikkes Ulang kepada Penanggung Jawab: 1. Kapusdokkes Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan 2. Kabiddokkes Polda untuk tingkat Polda; b. Penanggung Jawab BPKP Polri menerbitkan surat perintah pelaksana tugas BPKP Polri; c. BPKP Polri melaksanakan pengujian dan penelitian riwayat kesehatan dan rekam medik sebelumnya dari Calon/Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa; d. BPKP Polri melaksanakan Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan jenis penyakitnya; e. dalam hal diperlukan BPKP Polri dapat melaksanakan rujukan dan/atau second opinion kepada tenaga ahli dan/atau fasilitas kesehatan di luar Polri; f. BPKP Polri melaksanakan rapat untuk memberikan penilaian hasil Rikkes Ulang BPKP Polri Calon/Pegawai Negeri pada Polri; g. BPKP Polri menerbitkan Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri; www.djpp.kemenkumham.go.id h. Ketua Pelaksana BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada Penanggung Jawab BPKP Polri; i. Penanggung Jawab BPKP Polri memberikan rekomendasi tentang hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri kepada Kasatker pemohon; dan j. Penanggung Jawab BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan BPKP Polri kepada: 1. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan 2. Kapolda untuk tingkat Polda. (2) Kasatker pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, wajib memberitahukan secara tertulis hasil Rikkes Ulang Calon/Pegawai Negeri pada Polri.

Article 12

Penilaian hasil Rikkes Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dinyatakan dalam bentuk: a. Stakes; dan b. Kualitatif.

Article 13

(1) Stakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari tingkatan: a. Stakes 1, yaitu kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis sebagai Calon/Pegawai Negeri pada Polri; b. Stakes 2, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh sehingga masih memenuhi persyaratan medis sebagai Calon/Pegawai Negeri pada Polri; c. Stakes 3, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak menggangu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya; d. Stakes 3p, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga memerlukan perawatan dan/atau pengobatan untuk melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id e. Stakes 4, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal untuk bertugas dan atau melanjutkan pendidikan sebagai Calon/Pegawai Negeri pada Polri. (2) Kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari tingkatan: a. Baik; b. Cukup; c. Kurang; dan d. Kurang Sekali. (3) Penilaian Stakes dan kualitatif untuk Calon Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penilaian Stakes dan Kualitatif untuk Pegawai Negeri pada Polri tercantum dalam lampiran “C” dan lampiran “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2013 tentang TENTANG TATA CARA KERJA BADAN PENGUJI KESEHATAN PERSONEL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

Article 20