PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2010 tentang TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 16 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KRITERIA INFORMASI PUBLIK

Article 4

Correction

Informasi publik di lingkungan Polri merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan kegiatan Polri.

Article 5

Correction

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan kriterianya terdiri dari: a. informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan; b. informasi yang bukan dikecualikan; c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; d. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan e. informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

Article 6

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi informasi yang dapat: a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya; dan e. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri.

Article 7

(1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain: a. laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri; b. identitas saksi, barang bukti, dan tersangka; c. modus operandi tindak pidana; d. motif dilakukan tindak pidana; e. jaringan pelaku tindak pidana; f. turunan berita acara pemeriksaan tersangka; g. isi berkas perkara; dan h. taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan. (2) Turunan berita acara pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, apabila diminta untuk kepentingan pembelaan.

Article 8

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi: a. seseorang (informan) dalam pembinaan penyelidik dan/atau penyidik diketahui oleh atasan penyidik; dan b. pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanannya maupun hukum.

Article 9

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi: a. sistem operasional intelijen kriminal; b. rencana kegiatan operasional intelijen kriminal; c. sasaran intelijen kriminal; dan d. data intelijen kriminal.

Article 10

(1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi: a. identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf a, keselamatannya wajib dijamin oleh kesatuannya; dan c. identitas informan. (2) Ketentuan mengenai keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Kapolri.

Article 11

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e antara lain meliputi segala bentuk peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana.

Article 12

Informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan informasi di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain: a. daftar pencarian orang (DPO); b. rencana anggaran yang akan dikeluarkan dalam proses penyidikan tindak pidana; c. s urat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP); d. pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana; e. hasil proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan uang dan barang yang telah disita; dan f. informasi lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Polri.

Article 13

(1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, antara lain: a. unjuk rasa yang berpotensi anarkis; b. kerusuhan massa; c. bencana alam yang berdampak luas; d. peristiwa yang meresahkan masyarakat; e. kecelakaan moda transportasi yang menarik perhatian masyarakat; dan f. ancaman/peledakan bom. (2) Kewajiban mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan dipahami oleh masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang tersedia.

Article 14

(1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain: a. peraturan kepolisian; b. kesepakatan bersama; c. prosedur pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); d. prosedur pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); e. prosedur pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum; f. prosedur pelayanan perizinan senjata api dan bahan peledak; g. prosedur pelayanan penerbitan dokumen orang asing; h. prosedur pelayanan pemberian bantuan kepolisian yang meliputi pengawalan, pengamanan dan pelaporan gangguan kamtibmas; dan i. pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri. (2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan dilayani oleh PID.

Article 15

Informasi yang wajib disediakan dan disampaikan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi: a. laporan rencana kerja kesatuan Polri tahunan; b. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP); dan c. data statistik gangguan Kamtibmas setiap 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, dan tahunan; d. seleksi penerimaan calon anggota Polri meliputi Akademi Kepolisian (Akpol), Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS), dan Brigadir Polri; dan e. seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

Article 16

Correction

Kedudukan PID berada pada tingkat: a. Mabes Polri; dan b. satuan kewilayahan, meliputi: 1. Polda; 2. Polres; dan 3. Polsek.

Article 17

Correction

(1) Kedudukan PID pada Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a secara struktural berada pada Divisi Humas (Divhumas) Polri dan pejabat pengemban PID pada Satker-Satker di lingkungan Polri secara ex- officio dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data dengan Keputusan Kasatker masing-masing. (2) Kedudukan PID pada Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, secara struktural berada pada Bidang Humas (Bidhumas) Polda dan pengemban PID pada Satker-Satker di lingkungan Polda secara ex- officio dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data dengan Keputusan Kasatker masing-masing.

Article 18

(1) Kedudukan PID pada tingkat Polres dan Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 dan angka 3 berada pada Seksi (Sie) Humas Polres/Polsek dan pengemban PID dijabat oleh Kasie Humas secara ex-officio. (2) Dalam hal Polsek belum memiliki pejabat Kasie Humas, jabatan PID diemban oleh Kapolsek.

Article 19

PPID mempunyai tugas antara lain: a. mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 di kesatuan masing-masing; b. menyimpan informasi dan data yang menjadi tanggung jawab kesatuan masing-masing; c. mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual; d. menyediakan bahan informasi dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan; e. memberikan pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi kepada pengemban fungsi Humas; dan f. membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/diterima dan diberikan oleh Polri.

Article 20

Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f memuat: a. jumlah informasi yang masuk/diterima; b. waktu yang dibutuhkan Polri dalam memenuhi permintaan yang terdapat dalam informasi yang masuk/diterima; dan c. jumlah informasi yang tidak bisa diberikan oleh Polri beserta alasan penolakannya.

Article 21

(1) Dalam hal adanya pengajuan keberatan dari masyarakat atas informasi publik yang disampaikan oleh PID dapat diajukan secara tertulis kepada atasan PPID. (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Kadivhumas Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan b. Kabidhumas Polda untuk satuan kewilayahan.

Article 22

PPID mempunyai tanggung jawab atas: a. kelancaran pelayanan informasi kepada pengemban fungsi Humas; b. kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat; c. keakuratan informasi yang diberikan kepada pengemban fungsi Humas; dan d. pelaksanaan tugasnya kepada kepala satuan masing-masing.

BAB IV

HUBUNGAN TATA CARA KERJA

Article 23

Correction

(1) Hubungan tata cara kerja dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan antara pengemban fungsi Humas Polri dengan PPID baik di tingkat Mabes Polri dan tingkat satuan kewilayahan. (2) Hubungan tata cara kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara: a. horizontal; dan b. vertikal.

Article 24

Correction

Hubungan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a antara Divhumas Polri dengan PPID satuan organisasi induk dan antara Bidhumas Polda dengan PPID satuan kewilayahan sebagai berikut: a. setiap PPID mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15; b. secara insidentil, PPID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divhumas Polri dan Bidhumas Polda dalam hal terjadi kasus yang menjadi perhatian publik dan sedang ditangani oleh Satker tersebut; c. Divhumas Polri dan Bidhumas Polda dapat meminta tambahan informasi dan dokumentasi yang telah diberikan atau dikirim oleh PPID; dan d. pengiriman informasi dan dokumentasi di lingkungan Mabes Polri dan satuan kewilayahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

Article 25

(1) Divhumas Polri dapat melakukan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap PPID. (2) Koordinasi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Article 26

(1) PPID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divhumas Polri/ Bidhumas Polda berkaitan dengan kasus yang menjadi perhatian publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi: a. kasus-kasus menonjol yang melibatkan antara lain: 1. tokoh masyarakat; 2. pejabat pemerintah; 3. publik figur; 4. pejabat/Diplomat asing atau Warga Negara Asing; dan 5. pejabat TNI/Polri. b. kasus kecelakaan moda transportasi yang menonjol atau korban meninggal lebih dari 5 (lima) orang; c. kasus-kasus yang meresahkan masyarakat antara lain: 1. premanisme; 2. pembunuhan; 3. pencurian dengan kekerasan; 4. terorisme; 5. penculikan; dan 6. kerusuhan massa. (2) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Article 27

Hubungan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b antar PPID tingkat Mabes Polri dengan PPID satuan kewilayahan sebagai berikut: a. saling memberi dan menerima informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan satuan kerja masing-masing; b. melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan informasi publik untuk disampaikan pada publik; c. PPID satuan kewilayahan wajib secara langsung memberikan laporan informasi terkait dengan peristiwa yang bersifat insidentil yang menjadi perhatian publik kepada Divhumas Polri dengan tembusan Bidhumas Polda; dan d. setiap PPID satuan kewilayahan secara berjenjang mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

Article 28

(1) Dalam mendukung kelancaran arus informasi dan data, PPID dapat memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia pada satuan kerja masing-masing. (2) Pemanfaatan jaringan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pengemban fungsi Humas dan PPID baik secara horizontal maupun vertikal.

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2010 tentang TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB III

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Ketiga

Article 22

BAB IV

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB V

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VI

Article 32

Article 33

BAB Kesatu

Article 32

BAB Kedua

Article 33

BAB VII

Article 34