PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERBAN Nomor 16 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PELAKSANAAN, SASARAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Article 8

Correction

Bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap PPNS meliputi: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang teknis dan taktik penyidikan terhadap calon PPNS melalui koordinasi dan kerja sama dengan departemen/instansi/badan yang memiliki/membawahi PPNS; b. melakukan kunjungan ke departemen/instansi/badan yang memiliki/ membawahi PPNS untuk memberikan bimbingan; dan c. menyelenggarakan pelatihan yang bersifat penyegaran bagi PPNS; d. memberi bantuan tenaga pengajar dan narasumber kepada departemen/instansi/badan yang melaksanakan pelatihan/penataran PPNS dan calon PPNS; dan e. memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA dalam rangka pengangkatan PPNS yang diusulkan departemen/instansi/badan.

Article 9

Materi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa: a. pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi dan peran; b. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ditegakkan; c. proses penyidikan; dan d. materi lain yang berkaitan langsung dengan tugas departemen/instansi/badan.

Article 10

Pembinaan PPNS oleh Polri dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat kewilayahan.

Article 11

(1) Pembinaan PPNS tingkat pusat Markas Besar (Mabes) Polri dilaksanakan oleh: a. Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops Kapolri) selaku koordinator pembinaan manajerial PPNS di tingkat pusat; b. Kepala Biro Pembinaan Kepolisian Khusus dan PPNS (Karobinpolsus PPNS) Polri selaku penanggung jawab pembinaan PPNS; dan c. Kepala bagian pembinaan (Kabagbin) PPNS selaku pelaksana koordinasi dan pengawasan PPNS. (2) Deops Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan hubungan kerja sama/koordinasi fungsional dengan pimpinan/kepala departemen/instansi/badan yang membawahi memiliki PPNS untuk menentukan kebijakan yang bersifat nasional. (3) Karobinpolsus PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merumuskan kebijakan pimpinan dalam rangka pembinaan PPNS. (4) Kabagbin PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan PPNS.

Article 12

Penentuan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Article 13

(1) Pembinaan PPNS tingkat daerah/kewilayahan provinsi/Polda dilaksanakan oleh: a. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) selaku koordinator pembinaan manajerial PPNS tingkat Polda; b. Kepala Biro Pembinaan dan Kemitraan (Karo binamitra) Polda selaku penanggung jawab pembinaan PPNS; dan c. Kepala Bagian Kerja sama (Kabagkerma) selaku pelaksana koordinasi dan pengawasan PPNS. (2) Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan hubungan kerja sama/koordinasi fungsional dengan pimpinan/kepala instansi/unit pelaksana teknis (UPT) yang memiliki/membawahi PPNS untuk menentukan kebijakan yang bersifat kewilayahan. (3) Karo Binamitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas merumuskan kebijakan dalam rangka pembinaan teknis kepolisian, dan pelaksanaan melaksanakan koordinasi dan pengawasan kepada PPNS tingkat Polda. (4) Kabagkerma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan PPNS.

Article 14

(1) Penentuan kebijakan yang bersifat kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (2) Kebijakan yang bersifat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran kebijakan pimpinan tingkat pusat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Article 15

Pembinaan di tingkat daerah/provinsi kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan bersifat terpadu antar departemen/unit pelaksana teknis/provinsi/ kabupaten/kota yang membawahi/memiliki PPNS dengan wilayah tugas yang sama.

Article 16

Pembinaan PPNS ditingkat Polwil/tabes dilakukan oleh Kapolwil/tabes selaku koordinator Polres/Polresta yang bertugas melaksanakan pendataan terhadap sumberdaya manusia PPNS, alat kelengkapan PPNS, dan membantu (back up) kegiatan yang dilaksanakan Polres/ta di wilayahnya.

Article 17

(1) Pembinaan PPNS tingkat kabupaten/kota Poltabes/Polres/ta dilakukan oleh Kapoltabes/Kapolres/ta. (2) Pelaksana pembinaan dan koordinasi terhadap PPNS dilakukan oleh Kabag Binamitra Poltabes/Polres/ta. (3) Kapoltabes/Kapolres/ta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan koordinasi dengan pimpinan departemen/instansi/badan/UPT/kabupaten/kota yang membawahi/memiliki PPNS.

Article 18

(1) Sasaran pembinaan PPNS meliputi: a. departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS yang mempunyai lingkup tugas penegakan hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya; b. sumber daya manusia PPNS beserta kelengkapannya; dan c. bidang tugas PPNS yang bersifat preemtif, preventif dan/atau penindakan di lingkungan departemen/instansi/badan yang memiliki/ membawahi PPNS. (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. lencana PPNS (pin); b. Tanda Kewenangan; c. Kartu Tanda Penyidik PPNS; dan d. perlengkapan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Article 19

Pelaksanaan koordinasi antara Polri dengan departemen/instansi/badan yang membawahi/memiliki PPNS dalam rangka: a. merumuskan kebijakan dalam bentuk Kesepahaman Bersama, arahan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, petunjuk lapangan, instruksi, dan tata kerja. b. melakukan kerja sama secara fungsional dalam bentuk pengembangan, pembangunan dan peningkatan kemampuan PPNS; c. melakukan pengkajian dan penyempurnaan piranti lunak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas PPNS; dan d. melakukan tukar menukar informasi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum.

Article 20

Pelaksanaan pengawasan oleh Polri terhadap PPNS yang berada di departemen/ instansi/badan melalui: a. registrasi penggunaan atribut dan pemberian Kartu Tanda Penyidik-PPNS; b. pendataan jumlah PPNS berdasarkan pengangkatan, pemberhetian, mutasi baik di tingkat departemen/instansi/badan tingkat pusat/UPT maupun pemerintah provinsi, kabupaten/kota; c. pelaksanaan kunjungan ke departemen/instansi/badan dalam rangka supervisi; d. laporan pelaksanaan tugas operasional penegakan hukum sebagai bahan analisa dan evaluasi 1(satu) tahun sekali; dan e. laporan kegiatan peningkatan kemampuan PPNS.

BAB Kesatu

Pelaksanaan

Article 8

Correction

Article 9

Article 10

Pembinaan PPNS oleh Polri dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat kewilayahan.

Article 11

Article 12

Penentuan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

BAB Keempat

Article 20

BAB IV

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23