PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERBAN Nomor 15 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PPNS

Article 6

Correction

(1) Penerbitan KTPPNS dilaksanakan secara terpusat di Mabes Polri sebagai data base PPNS seluruh wilayah INDONESIA. (2) Data base PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disimpan di Mabes Polri juga disimpan di Polda.

Article 7

Correction

(1) Karobinpolsus PPNS Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan penerbitan dan pengawasan registrasi KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada tingkat nasional. (2) Penerbitan KTPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS.

Article 8

Setiap PPNS wajib memiliki KTPPNS setelah memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA.

Article 9

Tata cara memperoleh KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mengajukan permohonan yang dilampiri kelengkapan sebagai berikut: a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Penyidik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA; b. fotokopi Surat Keputusan pangkat/golongan; c. fotokopi Surat Keputusan jabatan; d. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL); e. surat keterangan yang berisi tentang peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerja; f. pasfoto terbaru 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3 dengan latar belakang warna merah, menggunakan seragam dinas departemen/instansi/badan/dinas masing-masing dengan badge, lokasi, papan nama, tanda kewenangan dan tanpa tutup kepala; dan g. mengisi formulir identitas pemohon KTPPNS.

Article 10

Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut: a. Departemen/Instansi/Badan yang memiliki/membawahi PPNS mengajukan permohonan kepada Deops Kapolri u.p. Karo Binpolsus PPNS; dan b. Instansi/Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri atau Departemen teknis yang selanjutnya diteruskan kepada Deops Kapolri u.p. Karo Binpolsus PPNS.

Article 11

KTPPNS yang telah diterbitkan dan diterima oleh pemohon, wajib dilaporkan kepada Karo/Kabag Binamitra di Polda/Polwiltabes/Polwil/Polres/ta dimana pemegang bertugas, untuk didatakan guna memudahkan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS tersebut.

Article 12

(1) KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berisi identitas pemegang sebagai berikut: a. nama; b. nomor induk pegawai (NIP); c. pangkat/golongan; d. jabatan; e. instansi; f. masa berlaku ; g. sinyalemen pribadi; h. nomor register; i. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum; j. wilayah kerjanya; k. cap/stempel; dan l. tanda tangan pejabat berwenang. (2) Sinyalemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi: a. tinggi badan; b. berat badan; c. golongan darah; d. tempat dan tanggal lahir; e. agama; f. rumus sidik jari; dan g. tanda tangan pemegang.

Article 13

Tata cara penulisan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h sebagai berikut: a. bagian pertama yang menunjukkan kode Departemen/Instansi/Badan; b. bagian kedua yang menunjukkan Direktorat Jenderal pada Departemen; c. bagian ketiga yang menunjukkan Tahun pengangkatan PPNS; d. bagian keempat menunjukkan urutan PPNS usulan dari Departemen/Instansi/ Badan; dan e. bagian kelima menunjukkan urutan PPNS di Mabes Polri.

Article 14

Warna, tulisan, ukuran, dan bentuk KTPPNS sebagai berikut: a. KTPPNS berwarna dasar putih dengan latar belakang bertuliskan Kepolisian Negara Republik INDONESIA berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam; b. KTPPNS dibuat dalam kriteria fleksibel, efisien, tidak mudah rusak, dan dimasukkan dalam dompet khusus warna hitam yang menyatu dengan tanda kewenangan; dan c. KTPPNS berukuran panjang 75 mm dan lebar 163 mm.

Article 15

(1) KTPPNS berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) KTPPNS diganti atau dicabut apabila: a. telah habis masa berlakunya; b. hilang atau rusak; c. pemegang KTPPNS meninggal dunia; d. dipindahkan (mutasi); dan/atau e. dibebaskan dari tugas-tugas PPNS.

Article 16

KTPPNS yang telah habis masa berlakunya, hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, penggantian KTPPNS dilakukan dengan cara: a. mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. melampirkan KTPPNS yang lama; c. khusus KTPPNS yang hilang, melampirkan laporan polisi; dan d. melampirkan pasfoto terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.

Article 17

(1) Dalam hal pemegang KTPPNS meninggal dunia, dipindah tugaskan/mutasi atau dibebaskan dari tugas-tugas selaku PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, KTPPNS yang bersangkutan diserahkan kepada Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS atau Karo/Kabag Binamitra Polda/ Polwiltabes/Polwil/Polres/ta setempat, untuk diproses pencabutannya. (2) Setiap adanya perubahan/mutasi PPNS, wajib dilaporkan ke Karo/Kabag Binamitra Polda/Polwiltabes/Polwil/Polres/ta setempat untuk selanjutnya diteruskan ke Deops Kapolri c.q Karo Bin Polsus PPNS, guna pemutakhiran data.

Article 18

Penulisan nomor register, formulir identitas pemohon, dan bentuk KTPPNS tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Article 19

Tata cara penerbitan Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 serta pengajuannya bersamaan dengan permohonan mendapatkan KTPPNS.

Article 20

(1) Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5: a. lapis pertama berbentuk segi enam berwarna dasar kuning emas, batas pinggir bergigi jumlah 28 buah; b. lapis kedua bertuliskan PPNS warna hitam, lambang cakra berwarna kuning emas, pita bertuliskan SIDIK SAKTI INDRA WASPADA warna kuning emas dasar hitam, dan tulisan PENYIDIK warna hitam dengan dasar warna perak; c. lapis ketiga terdapat perisai berwarna kuning emas berbentuk bulat dengan warna dasar merah; dan d. pada sisi bagian belakang terdapat nomor registrasi. (2) Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS berukuran: a. Tanda Kewenangan PPNS berukuran 50 x 70 mm; dan b. Lencana PPNS berukuran 30 x 30 mm. (3) Bahan kuningan berwarna emas. (4) Bentuk, warna, dan ukuran Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Article 21

(1) Tata cara pemakaian Tanda Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1): a. disematkan pada saku baju sebelah kiri, dengan lambang penyidik menghadap ke luar apabila berpakaian safari atau jas; dan b. disematkan/diikatkan pada ikat pinggang atau saku baju bawah sebelah kanan dengan lambang penyidik menghadap ke luar apabila berpakaian dinas seragam sipil atau pakaian sipil berdasi. (2) Tata cara pemakaian Lencana PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disematkan di atas saku kemeja atau di bagian dada sebelah kiri.

BAB kesatu

Kartu Tanda Penyidik

Article 6

Correction

(1) Penerbitan KTPPNS dilaksanakan secara terpusat di Mabes Polri sebagai data base PPNS seluruh wilayah INDONESIA. (2) Data base PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disimpan di Mabes Polri juga disimpan di Polda.

Article 7

Correction

(1) Karobinpolsus PPNS Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan penerbitan dan pengawasan registrasi KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada tingkat nasional. (2) Penerbitan KTPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS.

Article 8

Setiap PPNS wajib memiliki KTPPNS setelah memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA.

Article 9

Tata cara memperoleh KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mengajukan permohonan yang dilampiri kelengkapan sebagai berikut: a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Penyidik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA; b. fotokopi Surat Keputusan pangkat/golongan; c. fotokopi Surat Keputusan jabatan; d. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL); e. surat keterangan yang berisi tentang peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerja; f. pasfoto terbaru 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3 dengan latar belakang warna merah, menggunakan seragam dinas departemen/instansi/badan/dinas masing-masing dengan badge, lokasi, papan nama, tanda kewenangan dan tanpa tutup kepala; dan g. mengisi formulir identitas pemohon KTPPNS.

Article 10

Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut: a. Departemen/Instansi/Badan yang memiliki/membawahi PPNS mengajukan permohonan kepada Deops Kapolri u.p. Karo Binpolsus PPNS; dan b. Instansi/Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri atau Departemen teknis yang selanjutnya diteruskan kepada Deops Kapolri u.p. Karo Binpolsus PPNS.

Article 11

KTPPNS yang telah diterbitkan dan diterima oleh pemohon, wajib dilaporkan kepada Karo/Kabag Binamitra di Polda/Polwiltabes/Polwil/Polres/ta dimana pemegang bertugas, untuk didatakan guna memudahkan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS tersebut.

Article 12

(1) KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berisi identitas pemegang sebagai berikut: a. nama; b. nomor induk pegawai (NIP); c. pangkat/golongan; d. jabatan; e. instansi; f. masa berlaku ; g. sinyalemen pribadi; h. nomor register; i. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum; j. wilayah kerjanya; k. cap/stempel; dan l. tanda tangan pejabat berwenang. (2) Sinyalemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi: a. tinggi badan; b. berat badan; c. golongan darah; d. tempat dan tanggal lahir; e. agama; f. rumus sidik jari; dan g. tanda tangan pemegang.

Article 13

Tata cara penulisan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h sebagai berikut: a. bagian pertama yang menunjukkan kode Departemen/Instansi/Badan; b. bagian kedua yang menunjukkan Direktorat Jenderal pada Departemen; c. bagian ketiga yang menunjukkan Tahun pengangkatan PPNS; d. bagian keempat menunjukkan urutan PPNS usulan dari Departemen/Instansi/ Badan; dan e. bagian kelima menunjukkan urutan PPNS di Mabes Polri.

Article 14

Warna, tulisan, ukuran, dan bentuk KTPPNS sebagai berikut: a. KTPPNS berwarna dasar putih dengan latar belakang bertuliskan Kepolisian Negara Republik INDONESIA berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam; b. KTPPNS dibuat dalam kriteria fleksibel, efisien, tidak mudah rusak, dan dimasukkan dalam dompet khusus warna hitam yang menyatu dengan tanda kewenangan; dan c. KTPPNS berukuran panjang 75 mm dan lebar 163 mm.

Article 15

(1) KTPPNS berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) KTPPNS diganti atau dicabut apabila: a. telah habis masa berlakunya; b. hilang atau rusak; c. pemegang KTPPNS meninggal dunia; d. dipindahkan (mutasi); dan/atau e. dibebaskan dari tugas-tugas PPNS.

Article 16

KTPPNS yang telah habis masa berlakunya, hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, penggantian KTPPNS dilakukan dengan cara: a. mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. melampirkan KTPPNS yang lama; c. khusus KTPPNS yang hilang, melampirkan laporan polisi; dan d. melampirkan pasfoto terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.

Article 17

(1) Dalam hal pemegang KTPPNS meninggal dunia, dipindah tugaskan/mutasi atau dibebaskan dari tugas-tugas selaku PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, KTPPNS yang bersangkutan diserahkan kepada Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS atau Karo/Kabag Binamitra Polda/ Polwiltabes/Polwil/Polres/ta setempat, untuk diproses pencabutannya. (2) Setiap adanya perubahan/mutasi PPNS, wajib dilaporkan ke Karo/Kabag Binamitra Polda/Polwiltabes/Polwil/Polres/ta setempat untuk selanjutnya diteruskan ke Deops Kapolri c.q Karo Bin Polsus PPNS, guna pemutakhiran data.

Article 18

Penulisan nomor register, formulir identitas pemohon, dan bentuk KTPPNS tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24