PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN TANDA KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS

PERBAN Nomor 14 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KTA POLSUS, TANDA KEWENANGAN, SERTA PERPANJANGAN KTA POLSUS.

Article 7

Correction

(1) KTA Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan dan diperpanjang oleh: a. Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS bagi anggota Polsus yang berada di instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat pusat; dan b. Kapolda c.q. Karo Binamitra, bagi anggota Polsus yang berada pada dinas di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. (2) Tata cara penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus: a. nstansi dan/atau badan pemerintah/BUMN di tingkat pusat yang memiliki/membawahi Polsus, mengajukan permohonan penerbitan/ perpanjangan KTA Polsus kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS; b. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki/ membawahi Polsus di tingkat yang memiliki/membawahi Polsus, Provinsi/Kabupaten/ Kota, mengajukan surat permohonan penerbitan/perpanjangan KTA Polsus kepada Kapolda U.p. Karo Binamitra; dan c. dalam hal lokasi pemohon jauh dari Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah (Polda), permohonan penerbitan dan perpanjangan KTA dapat melalui Polwil/Polwiltabes /Poltabes/Polres/ta, yang selanjutnya diteruskan kepada kesatuan atas secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Article 8

(1) Masa berlaku KTA Polsus 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan KTA Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi yang berisi penilaian terhadap pemegang KTA, dari Pimpinan Instansi dimana Polsus tersebut bertugas. (3) Perpanjangan KTA Polsus dilakukan melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Article 9

Anggota Polsus yang berhak memperoleh KTA Polsus, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mempunyai surat keputusan pengangkatan sebagai anggota Polsus; b. sudah mengikuti Diklat Polsus; c. pangkat mulai golongan I sampai dengan golongan IV; dan d. pejabat struktural yang langsung memiliki atau membawahi Polsus.

Article 10

Kelengkapan persyaratan untuk memperoleh KTA Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9: a. pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang atau warna dasar biru menggunakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masing- masing yang lengkap dengan badge, lokasi, papan nama, tanda kewenangan, dan tanpa tutup kepala sebanyak 2 (dua) lembar; b. fotokopi ijazah pendidikan dan latihan Polsus yang dimiliki; c. fotokopi kartu rumus sidik jari masing-masing anggota Polsus; dan d. surat keterangan yang memuat daftar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan.

Article 11

(1) KTA Polsus dibuat dengan bentuk yang fleksibel, efisien, dan tidak mudah rusak, sehingga dapat ditempatkan dalam saku atau dompet, serta mudah untuk dibaca dan dikenali. (2) KTA Polsus berwarna dasar putih dengan tanda air berupa tulisan KTA Polsus warna kuning gading dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm. (3) KTA Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. nomor registrasi; b. nama; c. pangkat/NIP; d. jabatan; e. instansi; f. masa berlaku KTA Polsus; g. sinyalemen; h. peraturan perundangan yang ditegakkan; i. pasfoto ukuran 2 x 3 cm; dan j. tanda tangan. (4) Pengisian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi: a. kode nomor Mabes Polri/Polda; b. kode nomor instansi/badan pemerintah/BUMN; dan c. kode nomor urut Polsus. (5) Pedoman pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. (6) Sinyalemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berisi: a. rumus sidik jari; b. berat badan; c. golongan darah; d. agama; e. tempat dan tanggal lahir; dan f. tinggi badan.

Article 12

(1) KTA Polsus diganti atau dicabut apabila: a. telah habis masa berlakunya; b. hilang atau rusak; c. pemegang KTA Polsus meninggal dunia; d. dipindahkan atau mutasi; dan e. dibebaskan dari tugas Polsus. (2) Setiap perubahan/penambahan nomor penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus, Polda wajib melaporkan ke Mabes Polri c.q. Biro Binpolsus PPNS Polri.

Article 13

(1) Instansi dan/atau badan/BUMN yang memiliki/membawahi Polsus wajib melaporkan data anggota Polsus kepada Polri setempat dengan melampirkan fotokopi KTA Polsus. (2) Data anggota Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus.

Article 14

Bagan tentang proses penerbitan dan perpanjangan, bentuk, warna, dan penulisan KTA Polsus, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Article 15

(1) Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diterbitkan oleh Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS. (2) Tata cara pengajuan Tanda Kewenangan Polsus: a. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat pusat yang memiliki anggota Polsus mengajukan permohonan penerbitan Tanda Kewenangan Polsus kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS; b. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memiliki anggota Polsus mengajukan permohonan Tanda Kewenangan Polsus kepada Kapolda U.p. Karo Binamitra; dan c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diteruskan kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS oleh Karo Binamitra. (3) Pelaksanaan pengajuan penerbitan Tanda Kewenangan Polsus, bersamaan dengan pengajuan penerbitan KTA Polsus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Article 16

(1) Tanda Kewenangan Polsus berbentuk: a. perisai segi enam; b. di dalamnya terdapat cahaya yang memancar ke segala arah; c. di tengah perisai terdapat gambar padi dan kapas yang melingkari senjata trisula; d. di bawah trisula terdapat tulisan Kepolisian Khusus; dan e. di bagian belakang dicantumkan nomor register kecuali tanda kewenangan Polsus yang dibuat dari bordir. (2) Pengisian nomor Registrasi Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi: a. kode nomor Mabes Polri/Polda; b. kode nomor instansi/badan pemerintah/BUMN; dan c. kode nomor Tanda Kewenangan. (3) Pedoman pemberian nomor registrasi sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisah dari peraturan ini. (4) Bahan Tanda Kewenangan terbuat dari: a. logam berwarna kuning emas dengan ukuran: 1. tinggi 6 cm dan lebar 5 cm; dan 2. tinggi 3 cm dan lebar 2 cm. b. bordir berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 6 cm dan lebar 5 cm. (5) Bentuk Tanda Kewenangan Polsus beserta atributnya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Article 17

Penggunaan tanda kewenangan Polsus: a. Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a angka 1 digunakan oleh anggota Polsus yang memakai PDH; b. Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a angka 2, digunakan oleh anggota Polsus yang memakai Pakaian Sipil Harian (PSH); dan c. Tanda kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b digunakan oleh anggota Polsus yang memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Article 18

Tanda Kewenangan Polsus hanya boleh digunakan oleh anggota/Pejabat Polsus yang telah mempunyai KTA Polsus.

BAB kesatu

KTA Polsus

Article 7

Correction

(1) KTA Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan dan diperpanjang oleh: a. Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS bagi anggota Polsus yang berada di instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat pusat; dan b. Kapolda c.q. Karo Binamitra, bagi anggota Polsus yang berada pada dinas di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. (2) Tata cara penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus: a. nstansi dan/atau badan pemerintah/BUMN di tingkat pusat yang memiliki/membawahi Polsus, mengajukan permohonan penerbitan/ perpanjangan KTA Polsus kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS; b. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki/ membawahi Polsus di tingkat yang memiliki/membawahi Polsus, Provinsi/Kabupaten/ Kota, mengajukan surat permohonan penerbitan/perpanjangan KTA Polsus kepada Kapolda U.p. Karo Binamitra; dan c. dalam hal lokasi pemohon jauh dari Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah (Polda), permohonan penerbitan dan perpanjangan KTA dapat melalui Polwil/Polwiltabes /Poltabes/Polres/ta, yang selanjutnya diteruskan kepada kesatuan atas secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Article 8

(1) Masa berlaku KTA Polsus 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan KTA Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi yang berisi penilaian terhadap pemegang KTA, dari Pimpinan Instansi dimana Polsus tersebut bertugas. (3) Perpanjangan KTA Polsus dilakukan melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Article 9

Anggota Polsus yang berhak memperoleh KTA Polsus, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mempunyai surat keputusan pengangkatan sebagai anggota Polsus; b. sudah mengikuti Diklat Polsus; c. pangkat mulai golongan I sampai dengan golongan IV; dan d. pejabat struktural yang langsung memiliki atau membawahi Polsus.

Article 10

Kelengkapan persyaratan untuk memperoleh KTA Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9: a. pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang atau warna dasar biru menggunakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masing- masing yang lengkap dengan badge, lokasi, papan nama, tanda kewenangan, dan tanpa tutup kepala sebanyak 2 (dua) lembar; b. fotokopi ijazah pendidikan dan latihan Polsus yang dimiliki; c. fotokopi kartu rumus sidik jari masing-masing anggota Polsus; dan d. surat keterangan yang memuat daftar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan.

Article 11

(1) KTA Polsus dibuat dengan bentuk yang fleksibel, efisien, dan tidak mudah rusak, sehingga dapat ditempatkan dalam saku atau dompet, serta mudah untuk dibaca dan dikenali. (2) KTA Polsus berwarna dasar putih dengan tanda air berupa tulisan KTA Polsus warna kuning gading dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm. (3) KTA Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. nomor registrasi; b. nama; c. pangkat/NIP; d. jabatan; e. instansi; f. masa berlaku KTA Polsus; g. sinyalemen; h. peraturan perundangan yang ditegakkan; i. pasfoto ukuran 2 x 3 cm; dan j. tanda tangan. (4) Pengisian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi: a. kode nomor Mabes Polri/Polda; b. kode nomor instansi/badan pemerintah/BUMN; dan c. kode nomor urut Polsus. (5) Pedoman pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. (6) Sinyalemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berisi: a. rumus sidik jari; b. berat badan; c. golongan darah; d. agama; e. tempat dan tanggal lahir; dan f. tinggi badan.

Article 12

(1) KTA Polsus diganti atau dicabut apabila: a. telah habis masa berlakunya; b. hilang atau rusak; c. pemegang KTA Polsus meninggal dunia; d. dipindahkan atau mutasi; dan e. dibebaskan dari tugas Polsus. (2) Setiap perubahan/penambahan nomor penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus, Polda wajib melaporkan ke Mabes Polri c.q. Biro Binpolsus PPNS Polri.

Article 13

(1) Instansi dan/atau badan/BUMN yang memiliki/membawahi Polsus wajib melaporkan data anggota Polsus kepada Polri setempat dengan melampirkan fotokopi KTA Polsus. (2) Data anggota Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus.

Article 14

Bagan tentang proses penerbitan dan perpanjangan, bentuk, warna, dan penulisan KTA Polsus, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB kedua

Tanda Kewenangan Polsus

Article 15

Correction

(1) Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diterbitkan oleh Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS. (2) Tata cara pengajuan Tanda Kewenangan Polsus: a. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat pusat yang memiliki anggota Polsus mengajukan permohonan penerbitan Tanda Kewenangan Polsus kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS; b. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memiliki anggota Polsus mengajukan permohonan Tanda Kewenangan Polsus kepada Kapolda U.p. Karo Binamitra; dan c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diteruskan kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS oleh Karo Binamitra. (3) Pelaksanaan pengajuan penerbitan Tanda Kewenangan Polsus, bersamaan dengan pengajuan penerbitan KTA Polsus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Article 16

(1) Tanda Kewenangan Polsus berbentuk: a. perisai segi enam; b. di dalamnya terdapat cahaya yang memancar ke segala arah; c. di tengah perisai terdapat gambar padi dan kapas yang melingkari senjata trisula; d. di bawah trisula terdapat tulisan Kepolisian Khusus; dan e. di bagian belakang dicantumkan nomor register kecuali tanda kewenangan Polsus yang dibuat dari bordir. (2) Pengisian nomor Registrasi Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi: a. kode nomor Mabes Polri/Polda; b. kode nomor instansi/badan pemerintah/BUMN; dan c. kode nomor Tanda Kewenangan. (3) Pedoman pemberian nomor registrasi sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisah dari peraturan ini. (4) Bahan Tanda Kewenangan terbuat dari: a. logam berwarna kuning emas dengan ukuran: 1. tinggi 6 cm dan lebar 5 cm; dan 2. tinggi 3 cm dan lebar 2 cm. b. bordir berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 6 cm dan lebar 5 cm. (5) Bentuk Tanda Kewenangan Polsus beserta atributnya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Article 17

Penggunaan tanda kewenangan Polsus: a. Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a angka 1 digunakan oleh anggota Polsus yang memakai PDH; b. Tanda Kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a angka 2, digunakan oleh anggota Polsus yang memakai Pakaian Sipil Harian (PSH); dan c. Tanda kewenangan Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b digunakan oleh anggota Polsus yang memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Article 18

Tanda Kewenangan Polsus hanya boleh digunakan oleh anggota/Pejabat Polsus yang telah mempunyai KTA Polsus.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG HENDARSO DANURI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BENTUK KARTU TANDA ANGGOTA POLSUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR KARTU TANDA ANGGOTA KEPOLISIAN KHUSUS Pasfoto No. Pol. : 2x3 N a m a : N I P : Jabatan : Instansi : 6 cm Berlaku s.d. : Dikeluarkan : a.n. KAPOLRI DEOPS u.b. KARO BINPOLSUS PPNS Drs. PUDJI HARTANTO, M.M. BRIGADIR JENDERAL POLISI SIDIK IBU JARI KANAN 8 cm SINYALEMEN PERATURAN PERUNDANGAN YANG DITEGAKKAN Tinggi : …………….. Berat : ............... Gol. Darah : ............... Tempat Lahir : .............. 6 cm Tgl Lahir : ……………. Agama : ……………. Rumus Sidik : ……………. Jari TANDA TANGAN 8 cm KETERANGAN ..... 5 cm K H U S U S K E P O L IS IA N KETERANGAN : A. PERISAI : PERISAI BERBENTUK TAMENG ARTINYA : MERUPAKAN ALAT UNTUK MENANGKAL ATAU MENCEGAH. B. CAHAYA : BERBENTUK SINAR YANG MEMANCAR KESEGALA ARAH. ARTINYA : KEPOLISIAN KHUSUS SEBAGAI PEMBIMBING, PENYULUH DAN PENERANG BAGI SELURUH MASYARAKAT. C. PADI DAN KAPAS : MELINGKAR DI TENGAH-TENGAH. ARTINYA : LAMBANG KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA. D. TRISULA : ADALAH SENJATA DEWA, YANG MEMPUNYAI WATAK SEBAGAI PEMELIHARA KETERTIBAN DAN KEAMANAN. ARTINYA : TIGA UJUNG TAJAM SENJATA TRISULA BERARTI SETIAP ANGGOTA KEPOLISIAN KHUSUS MEMPUNYAI KEWENANGAN KEPOLISIAN TERBATAS BERUPA PREEMTIF, PREVENTIF DAN REPRESIF NON YUSTISIIL. BENTUK..... 6 Cm 2 BENTUK KARTU TANDA ANGGOTA POLSUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ………… KARTU TANDA ANGGOTA KEPOLISIAN KHUSUS Pasfoto No. Pol. : 2x3 N a m a : N I P : Jabatan : 6 cm Instansi : Berlaku s/d : Dikeluarkan : a.n. KAPOLDA KARO BINAMITRA NAMA JABATAN SIDIK IBU JARI KANAN 8 cm SINYALEMEN PERATURAN PERUNDANGAN YANG DITEGAKKAN Tinggi : …………….. Berat : ............... Gol. Darah : ............... Tempat Lahir : .............. 6 cm Tgl Lahir : ……………. Agama : ……………. Rumus Sidik : ……………. Jari TANDA TANGAN BAG BINPOLSUS ROBINPOLSUS PPNS SDEOPS POLRI BAG BINPOLSUS ROBINPOLSUS PPNS SDEOPS POLRI ROBIN POLSUS PPNS SDEOPS POLRI ROBIN POLSUS PPNS SDEOPS POLRI PENOMORAN REGISTRASI PENOMORAN REGISTRASI SIDIK JARI SIDIK JARI ARSIP ARSIP PENERBITAN KTA PENERBITAN KTA K T A K T A KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. JENDERAL POLISI INST/ BADAN PEM INST/ BADAN PEM - FORMULIR - PAS PHOTO - FOTO COPY ST TPL - FORMULIR - PAS PHOTO - FOTO COPY ST TPL ANGGOTA POLSUS ANGGOTA POLSUS Paraf : 1. Konseptor/ Deops Kapolri : ….. 2. Kadivbinkum Polri : ….. 3. Kasetum Polri : ….. 4. Wakapolri : ….. 1. PROSES PENERBITAN KTA POLSUS TKT PUSAT ( PENERBITAN BARU & PERPANJANGAN) BAGAN PROSES PENERBITAN KTA POLSUS LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR : / / 2009 TANGGAL : 2009 BAG BINAMITRA POLWIL/TABES/ POLRES/TA BAG BINAMITRA POLWIL/TABES/ POLRES/TA 2. PROSES PENERBITAN KTA POLSUS TKT POLDA ( PENERBITAN BARU & PERPANJANGAN) ROBINAMITRA POLDA ROBINAMITRA POLDA PENOMORAN REGISTRASI PENOMORAN REGISTRASI SIDIK JARI SIDIK JARI ARSIP ARSIP PENERBITAN KTA PENERBITAN KTA K T A K T A KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. JENDERAL POLISI INST/ BADAN PEM INST/ BADAN PEM - FORMULIR - PAS PHOTO - FOTO COPY ST TPL - FORMULIR - PAS PHOTO - FOTO COPY ST TPL ANGGOTA POLSUS ANGGOTA POLSUS LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR : / / 2009 TANGGAL : 2009 BAGAN PROSES PENERBITAN KTA POLSUS Paraf : 1. Konseptor/ Deops Kapolri : ….. 2. Kadivbinkum Polri : ….. 3. Kasetum Polri : ….. 4. Wakapolri : …..

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN TANDA KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 6

BAB kesatu

Article 4

BAB kedua

BAB ketiga

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB kesatu

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB kedua

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

Article 22