PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2011 tentang POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISAN NEGARA RI

PERBAN Nomor 10 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

BENTUK HUBUNGAN

Article 5

Correction

HTCK Kapolri dengan Wakapolri bersifat vertikal, meliputi: a. Kapolri MENETAPKAN, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis atau teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi kepolisian; b. Wakapolri membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh unsur satuan Mabes Polri; c. Wakapolri memimpin organisasi Polri sesuai dengan tugasnya dalam hal Kapolri berhalangan; d. Wakapolri melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. Wakapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.

Article 6

www.djpp.kemenkumham.go.id HTCK Kapolri/Wakapolri (unsur pimpinan) dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur kewilayahan bersifat vertikal, meliputi: a. Kapolri memimpin organisasi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dan pembinaan kemampuan Polri; b. Kapolri memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya; c. memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis atau teknis kepada unsur yang berada di bawahnya; d. unsur-unsur yang berada di bawah Kapolri memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolri/Wakapolri; dan e. unsur-unsur yang berada di bawah Kapolri bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.

Article 7

HTCK Itwasum Polri dengan unsur pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur kewilayahan bersifat vertikal meliputi : a. melakukan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) bidang operasional, pembinaan dan khusus terhadap unsur pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur kewilayahan; b. melakukan verifikasi setiap penggantian Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Kewilayahan; dan c. unsur pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur kewilayahan melakukan perbaikan dan melaporkan hasil temuan wasrik.

Article 8

(1) HTCK Kepala Satuan Fungsi di lingkungan Mabes Polri dengan unsur- unsur yang ada di bawahnya sesuai struktur organisasi bersifat vertikal, meliputi: a. Kepala Satuan Fungsi memimpin satuan fungsi di lingkungan masing- masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dan pembinaan fungsi kepolisian; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Kepala Satuan Fungsi memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya; c. Kepala Satuan Fungsi memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya; dan d. unsur-unsur yang berada di bawah Kasatfung memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kasatfung. (2) HTCK Kepala Satuan Fungsi dengan unsur-unsur yang berada di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Satuan Fungsi.

Article 9

(1) HTCK Kapolda dengan unsur-unsur yang berada di bawahnya sesuai struktur organisasi bersifat vertikal, meliputi: a. Kapolda memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dan pembinaan fungsi kepolisian di kewilayahan; b. Kapolda memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur yang berada di bawahnya; c. Kapolda memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya; d. unsur-unsur yang berada di bawah Kapolda memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolda; dan e. unsur-unsur yang berada di bawah Kapolda bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. (2) HTCK Kapolda dengan unsur-unsur yang berada di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolda.

Article 10

HTCK dari masing-masing Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Kewilayahan sebagai Ankum dengan seluruh unsur yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi: a. Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Wilayah dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab terhadap pemuliaan profesi, penegakkan disiplin, penegakkan kode etik profesi Polri; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Wilayah memonitor dan bertanggung jawab dalam proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh personel Polri/PNS; dan c. unsur-unsur yang berada dibawah Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Wilayah memberi laporan, saran dan/atau pertimbangan yang berkaitan dengan pemuliaan profesi, penegakkan disiplin, penegakkan kode etik profesi Polri dan proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh personel Polri/PNS.

Article 22

HTCK dalam bentuk hubungan lintas sektoral dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antara Polri dengan Kementerian/Lembaga, LPNK, Badan, atau Instansi Lain, berbentuk garis koordinasi, meliputi: a. kerja sama antar kelembagaan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding) atau dalam bentuk lain; b. hubungan dan kerja sama dilaksanakan atas dasar sendi-sendi hubungan kelembagaan, fungsional, saling menghormati, saling membantu, dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki; c. hubungan dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan operasi kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; d. hubungan dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan, pembangunan hukum nasional, pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya dan pengembangan organisasi kepolisian; e. permintaan/pemberian personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas; www.djpp.kemenkumham.go.id f. hubungan dan kerja sama dalam rangka mengemban misi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian dunia; dan g. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan kepentingan tugas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan yang berlaku di lingkungan organisasi masing-masing.

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2011 tentang POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISAN NEGARA RI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 22

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 12

Article 13

BAB 3

Article 13

Article 14

BAB 4

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

BAB 1

Article 15

Article 16

BAB 2

Article 16

Article 17

BAB 3

Article 17

Article 18

BAB 4

Article 18

Article 19

BAB 5

Article 19

Article 20

BAB 6

Article 20

Article 21

BAB 7

Article 21

BAB Keempat

Article 22

BAB III

Article 23

BAB IV

Article 24

Article 25