Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110

(1) Operator Layanan Polisi 110 dilaksanakan oleh: a. Operator Tingkat 1, berkedudukan di Kepolisian Resor; b. Operator Tingkat 2, berkedudukan di Kepolisian Daerah; dan c. Operator Tingkat 3, berkedudukan di Markas Besar Polri. (2) Operator Tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk dengan surat perintah Kepala Polres dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor. (3) Operator Tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk dengan surat perintah Kepala Polda dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah. (4) Operator Tingkat 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk dengan surat perintah Kapolri dan bertanggungjawab kepada Asisten Staf Operasi Kapolri.

(1) Tugas Operator Tingkat 1: a. melakukan verifikasi data pelapor/pengadu; b. melakukan klarifikasi kebutuhan pelapor/ pengadu; c. mencatat Laporan/Pengaduan secara singkat ke dalam aplikasi Layanan Polisi 110; d. memberitahukan nomor Laporan/Pengaduan kepada pelapor/pengadu secara lisan dan notifikasi melalui Short Message Service dengan sender POLISI_110; e. meneruskan Laporan/Pengaduan ke SPKT Polres yang akan dilanjutkan ke Petugas Piket fungsi terkait; f. memonitor tindak lanjut dari satuan fungsi kepolisian terkait dan/atau petugas di lapangan; g. menerima laporan perkembangan penanganan Laporan/Pengaduan dari petugas di lapangan atau unit patroli; dan h. memutakhirkan data status Laporan/Pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti ke dalam aplikasi Layanan Polisi 110. (2) Tugas Operator Tingkat 2: a. menerima limpahan panggilan bila panggilan pada seluruh Operator Tingkat 1 pada kondisi sibuk; b. menerima panggilan dari penelepon yang berada di area hukum Polres yang belum memiliki sarana dan prasarana Layanan Polisi 110; c. melakukan verifikasi data pelapor/pengadu; d. melakukan klarifikasi kebutuhan pelapor/pengadu; e. mencatat Laporan/Pengaduan secara singkat ke dalam aplikasi Layanan Polisi 110; f. memberitahukan nomor Laporan/Pengaduan kepada pelapor/pengadu secara lisan dan notifikasi melalui Short Message Service dengan sender POLISI_110; g. meneruskan Laporan/Pengaduan ke Layanan Polisi 110 Polres yang akan diteruskan ke SPKT Polres sesuai dengan lokasi Pelapor; h. memonitor tindak lanjut dari satuan fungsi kepolisian terkait dan/atau petugas di lapangan; i. menerima laporan perkembangan penanganan Laporan/Pengaduan dari SPKT Kepolisian Resor; dan j. memutakhirkan data status Laporan/Pengaduan yang sudah selesai ditindaklanjuti ke dalam aplikasi Layanan Polisi 110. (3) Tugas Operator Tingkat 3: a. menerima limpahan panggilan bila panggilan tidak diterima oleh Operator Tingkat 1 dan Operator Tingkat 2; b. melakukan verifikasi data pelapor/pengadu; c. melakukan klarifikasi kebutuhan pelapor/ pengadu; d. mencatat Laporan/Pengaduan secara singkat ke dalam aplikasi Layanan Polisi 110; e. memberitahukan nomor Laporan/Pengaduan kepada pelapor/pengadu secara lisan dan notifikasi melalui Short Message Service dengan sender POLISI_110; dan f. meneruskan Laporan/Pengaduan ke layanan 110 Polres yang akan dilanjutkan ke SPKT Polres sesuai dengan lokasi Pelapor. (4) Dalam hal panggilan tidak sesuai dengan wilayah hukum, operator Layanan Polisi 110 yang menerima panggilan wajib: a. menerima informasi pengaduan sesuai dengan tugas operator; dan b. meneruskan Laporan ke SPKT Polres sesuai dengan wilayah hukum kejadian Pelapor. (5) Pelapor/pengadu dapat mengetahui perkembangan laporannya melalui website dengan alamat www.110.polri.go.id dengan memasukkan nomor laporan. (6) Laporan/Pengaduan yang diterima melalui Layanan Polisi 110 dibuat laporan bulanan oleh: a. Bagian Operasi untuk tingkat Polres; b. Biro Operasi Polda untuk tingkat Polda; dan c. Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri untuk tingkat Markas Besar Polri. (7) Format Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

(1) Layanan Polisi 110 dapat menerima laporan dari aplikasi lain yang terintegrasi dengan aplikasi Layanan Polisi 110. (2) Laporan dari aplikasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya sesuai dengan pelaporan/pengaduan yang diterima melalui operator Layanan Polisi 110.

(1) Sarana dan prasarana Layanan Polisi 110, meliputi: a. ruang operator; b. perangkat keras; dan c. perangkat lunak. (2) Ruang Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. ruang Operator Tingkat 1 berada di Markas Kepolisian Resor; b. ruang Operator Tingkat 2 berada di Markas Kepolisian Daerah; dan c. ruang Operator Tingkat 3, berada di Markas Besar Polri. (3) Daftar Perangkat keras dan lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

(1) Sarana dan prasarana Layanan Polisi 110 menggunakan fasilitas milik Polri. (2) Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Layanan Polisi 110 menjadi tanggung jawab pembina fungsi teknologi informasi dan komunikasi.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Layanan Polisi 110 dilakukan secara: a. fungsional oleh fungsi pengawasan; b. operasional oleh: 1. Asisten Staf Operasi Kapolri; 2. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah; dan 3. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor; c. teknis oleh pembina fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Layanan Polisi 110 secara operasional dan teknis dilakukan melalui: a. monitoring; b. asistensi; c. evaluasi; dan d. pelaporan.

Anggaran yang digunakan untuk mendukung operasional Layanan Polisi 110 dibebankan pada Daftar Isian Pengeluaran Angaran Polri.

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Layanan Polisi 110 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1868), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2018 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA