Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pengawasan dan Pemeriksaan Umum yang selanjutnya disebut Wasrik Umum adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Kasatker atau Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara.
3. Tindak Lanjut Temuan Wasrik Rutin adalah serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi atas jawaban serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Objek Wasrik atas temuan dan atensi yang diberikan pada hasil temuan kegiatan Wasrik rutin yang ada.
4. Wasrik Khusus adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai adanya permasalahan tertentu terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Polri serta pertanggungjawaban keuangan Negara oleh Kasatker atau Kuasa Pengguna Anggaran, atas perintah Pimpinan Polri.
5. Pengawasan Operasi Kepolisian yang selanjutnya disingkat Wasops adalah kegiatan wasrik yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Polri dalam hal ini Itwasum Polri untuk lingkup jajaran Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah Itwasda lingkup jajaran Polda terhadap penyelenggaraan Operasi Kepolisian baik terpusat maupun mandiri Kewilayahan sehingga pengelolaan Operasi dan pertanggungjawaban keuangan Operasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Verifikasi adalah kegiatan wasrik yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Polri dalam hal ini Itwasum Polri untuk lingkup jajaran Polri dan Itwasda lingkup jajaran Polda terhadap adanya kegiatan serah terima jabatan para Kasatwil atau Kasatker yang mengemban program, kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Polri dalam lingkup tugas jabatannya sebagai pertanggung jawaban yang bersangkutan sebelum melaksanakan serah terima jabatan.
7. Tindak Lanjut Wasrik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi atas hasil pemeriksaan oleh BPK yang secara tertulis disampaikan kepada Polri, selanjutnya oleh Itwasum Polri dilakukan langkah-langkah klarifikasi kepada Objek Wasrik atau temuan dan atensi yang diberikan pada hasil pemeriksaan BPK yang ada.
8. Perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang didukung dari APBN dan APBD.
9. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah satuan pengguna anggaran atau pengguna barang yang berada di lingkungan Polri.
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada Satker di Lingkungan Unit Organisasi Polri.
12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Satker di Lingkungan Unit Organisasi Polri.
13. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Pemeriksa adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan program Polri dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk dan atas nama Polri.
15. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk atau corak apapun.
16. Tabulasi Temuan adalah hasil pemeriksaan dan pengawasan umum yang dilakukan oleh Pemeriksa yang memuat data, catatan tentang kekurangan, hambatan, kesalahan, kekeliruan dengan dilengkapi rekomendasi atau saran tindak lanjut perbaikannya.
17. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau Satker yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan tertulis yang diajukan oleh Inspektur Wilayah Itwasum Polri kepada Irwasum Polri atas hasil kegiatan Wasrik rutin yang telah dilaksanakan di lingkungan Unit Organisasi Polri, dengan memuat pokok-pokok temuan Wasrik serta memuat saran kepada pembina fungsi terkait guna tindak lanjut perbaikannya.
19. Laporan Khusus Wasrik adalah laporan khusus tertulis yang diajukan oleh Inspektur Wilayah Itwasum Polri kepada Irwasum Polri atas adanya temuan pengawasan dan pemeriksaan yang sangat urgent dari data Laporan Hasil Pemeriksaan yang perlu dilaporkan dan mendapatkan arahan lebih lanjut dari Kapolri.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian
Negara atau Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara atau Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
21. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.