PERBAN

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asistenombudsman Republik Indonesia

PERBAN Nomor 30 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan: 1. Ombudsman yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Pengampu adalah setiap Anggota Ombudsman yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman pada sektor dan/atau wilayah tertentu yang pembagiannya ditetapkan melalui rapat pleno. 3. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah perangkat pemerintah yang ditugaskan untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan bertanggungjawab kepada Ombudsman melalui Ketua Ombudsman. 4. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai tetap Ombudsman yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. 5. Keasistenan Ombudsman yang selanjutnya keasistenan adalah kelompok Asisten sebagai salah satu unsur pelaksana fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman. 6. Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis adalah kumpulan keasistenan yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang pemeriksaan khusus, kajian, dan resolusi dan monitoring. 7. Kelompok Keasistenan Pengendalian Mutu adalah kumpulan keasistenan yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penerimaan dan verifikasi laporan, manajemen pangkalan data dan informasi pengawasan pelayanan publik, dan manajemen mutu. 8. Kelompok Keasistenan Substansi adalah kumpulan keasistenan yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penyelesaian laporan pada tahapan pemeriksaan dan pencegahan maladministrasi sesuai pembagian sektor. 9. Kelompok Keasistenan Perwakilan adalah kumpulan keasistenan yang melaksanakan fungsi dan tugas Ombudsman sesuai wilayah kerja Perwakilan. 10. Perwakilan Ombudsman yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah kantor Ombudsman di daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman.

BAB II

KEASISTENAN

Article 2

Correction

(1) Keasistenan Ombudsman yang selanjutnya disebut Keasistenan terdiri atas: a. Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis; b. Kelompok Keasistenan Pengendalian Mutu; c. Kelompok Keasistenan Substansi; dan d. Kelompok Keasistenan Perwakilan. (2) Kelompok Keasistenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berkedudukan di Ombudsman Pusat. (3) Kelompok Keasistenan Perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berkedudukan di setiap Perwakilan di daerah. (4) Susunan Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 3

(1) Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis mempunyai fungsi pelaksanaan teknis atas tugas Ombudsman sebagai berikut: a. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; b. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; c. membangun jaringan kerja; d. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaran pelayanan publik; dan e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG. (2) Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis terdiri atas: a. keasistenan pemeriksaan khusus; b. keasistenan resolusi dan monitoring; dan c. keasistenan kajian. (3) Setiap keasistenan pada Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis dipimpin seorang Kepala Keasistenan yang bertanggungjawab kepada Ombudsman melalui Pengampu.

Article 10

(1) Kelompok Keasistenan Pengendalian Mutu mempunyai fungsi pelaksanaan teknis atas tugas Ombudsman sebagai berikut: a. menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. membangun jaringan kerja; d. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG. (2) Kelompok Keasistenan Pengendalian Mutu terdiri atas: a. keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan; b. keasistenan manajemen pangkalan data dan informasi pengawasan pelayanan publik; dan c. keasistenan manajemen mutu. (3) Setiap keasistenan pada Kelompok Keasistenan Pengendalian Mutu dipimpin seorang Kepala Keasistenan yang bertanggungjawab kepada Ombudsman melalui Pengampu.

Article 17

(1) Kelompok Keasistenan Substansi mempunyai fungsi pelaksanaan teknis atas tugas Ombudsman sebagai berikut: a. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; b. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; c. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; e. membangun jaringan kerja; dan f. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaran pelayanan publik. (2) Kelompok Keasistenan Substansi terdiri atas: a. keasistenan substansi I; b. keasistenan substansi II; c. keasistenan substansi III; d. keasistenan substansi IV; e. keasistenan substansi V; f. keasistenan substansi VI; dan g. keasistenan substansi VII. (3) Pembagian sektor di setiap keasistenan substansi pada Kelompok Keasistenan Substansi ditetapkan dengan surat keputusan ketua Ombudsman. (4) Setiap keasistenan pada Kelompok Keasistenan Substansi dipimpin seorang Kepala Keasistenan yang bertanggungjawab kepada Ombudsman melalui Pengampu.

Article 18

Setiap keasistenan pada Kelompok Keasistenan Substansi mempunyai fungsi pelaksanaan penyelesaian laporan pada tahap pemeriksaan dan pencegahan maladministrasi.

Article 19

Setiap keasistenan pada Kelompok Keasistenan Substansi mempunyai tugas: a. melakukan pemeriksaan dokumen laporan; b. melakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada Terlapor baik secara tertulis, pertemuan, pemanggilan maupun pemeriksaan lapangan; c. meminta keterangan kepada pelapor, saksi, ahli dan/atau penerjemah; d. melakukan penyelesaian laporan melalui mekanisme konsiliasi; e. melakukan penyelesaian laporan melalui mekanisme respon cepat ombudsman; f. menyimpulkan hasil akhir pemeriksaan; g. melakukan Investigasi Inisiatif atas kasus dengan indikasi kuat maladministrasi pada sektor sesuai penugasan; h. melakukan pencegahan maladministrasi berulang pada sektor dengan mekanisme kajian sistemik dan/atau kerjasama dengan pengawas internal penyelenggara layanan publik; i. menyampaikan saran perbaikan kualitas penyelenggaraan layanan publik baik melalui kajian, survei, maupun koordinasi dengan pengawas internal serta pendampingan kepada penyelenggara layanan publik; j. melakukan koordinasi dengan Perwakilan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman.

Article 20

(1) Kelompok Keasistenan Perwakilan mempunyai fungsi pelaksanaan teknis atas tugas Ombudsman, sebagai berikut: a. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; c. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f. membangun jaringan kerja; g. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaran pelayanan publik; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundangan. (2) Kelompok Keasistenan Perwakilan terdiri atas: a. keasistenan pencegahan; b. keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan perwakilan; dan c. keasistenan pemeriksaan laporan. (3) Setiap keasistenan di Perwakilan dipimpin seorang Kepala Keasistenan yang bertanggungjawab kepada Ombudsman melalui Kepala Perwakilan.

Article 28

(1) Unit Kerja Khusus merupakan unit kerja yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Ombudsman yang bersifat sementara. (2) Fungsi, tugas, wewenang, masa kerja, dan keanggotaan Unit Kerja Khusus ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman melalui rapat pleno. (3) Unit Kerja Khusus dipimpin seorang Ketua dan bertanggungjawab kepada Ombudsman melalui Pengampu. (4) Unit Kerja Khusus berkedudukan di Ombudsman Pusat.

Article 29

(1) Asisten yang ditugaskan pada Unit Kerja Khusus dibebaskan dari tugas keasistenan. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penilaian peringkat kinerja dari ketua unit kerja khusus berdasarkan pelaksanaan tugas pada unit kerja khusus dan disetujui oleh Pengampu.

BAB Ketiga

Kelompok Keasistenan Substansi

Article 17

Correction

(1) Kelompok Keasistenan Substansi mempunyai fungsi pelaksanaan teknis atas tugas Ombudsman sebagai berikut: a. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; b. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; c. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; e. membangun jaringan kerja; dan f. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaran pelayanan publik. (2) Kelompok Keasistenan Substansi terdiri atas: a. keasistenan substansi I; b. keasistenan substansi II; c. keasistenan substansi III; d. keasistenan substansi IV; e. keasistenan substansi V; f. keasistenan substansi VI; dan g. keasistenan substansi VII. (3) Pembagian sektor di setiap keasistenan substansi pada Kelompok Keasistenan Substansi ditetapkan dengan surat keputusan ketua Ombudsman. (4) Setiap keasistenan pada Kelompok Keasistenan Substansi dipimpin seorang Kepala Keasistenan yang bertanggungjawab kepada Ombudsman melalui Pengampu.

Article 18

Setiap keasistenan pada Kelompok Keasistenan Substansi mempunyai fungsi pelaksanaan penyelesaian laporan pada tahap pemeriksaan dan pencegahan maladministrasi.

Article 19

Setiap keasistenan pada Kelompok Keasistenan Substansi mempunyai tugas: a. melakukan pemeriksaan dokumen laporan; b. melakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada Terlapor baik secara tertulis, pertemuan, pemanggilan maupun pemeriksaan lapangan; c. meminta keterangan kepada pelapor, saksi, ahli dan/atau penerjemah; d. melakukan penyelesaian laporan melalui mekanisme konsiliasi; e. melakukan penyelesaian laporan melalui mekanisme respon cepat ombudsman; f. menyimpulkan hasil akhir pemeriksaan; g. melakukan Investigasi Inisiatif atas kasus dengan indikasi kuat maladministrasi pada sektor sesuai penugasan; h. melakukan pencegahan maladministrasi berulang pada sektor dengan mekanisme kajian sistemik dan/atau kerjasama dengan pengawas internal penyelenggara layanan publik; i. menyampaikan saran perbaikan kualitas penyelenggaraan layanan publik baik melalui kajian, survei, maupun koordinasi dengan pengawas internal serta pendampingan kepada penyelenggara layanan publik; j. melakukan koordinasi dengan Perwakilan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman.

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asistenombudsman Republik Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 10

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 28

Article 29

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB 1

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB 2

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 3

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 2

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 3

Article 15

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

Article 19

BAB keempat

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 1

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 2

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 3

Article 25

Article 26

Article 27

BAB kelima

Article 28

Article 29

BAB III

Article 30

BAB IV

Article 31

BAB V