PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 16 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

KEWAJIBAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN INFORMASI

Article 2

Ombudsman Republik INDONESIA wajib: a. MENETAPKAN peraturan mengenai standar operasional prosedur layanan Informasi Publik; b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik; c. menunjuk dan mengangkat Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi Publik termasuk Meja Informasi dan situs resmi; f. MENETAPKAN standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; g. MENETAPKAN dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik dalam kewenangannya; h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini; dan i. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Article 25

Correction

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 12 November 2014 KETUA OMBUDSMAN DANANG GIRINDRAWARDANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA FORMULIR KEBERATAN PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN Nama Registrasi Keberatan :…………………………………………………………………... Nama Permohonan Informasi :…………………………………………………………………… Tujuan Penggunaan Informasi : ………………………………………………………………….. Identitas Pemohon Nama : ……………………………………………………….......…….. Alamat : ………….............................………………………………….. ……………………………………...………………………........ Nomor Telepon : ………………………………………………………………….. Pekerjaan : ………………………………………………………………….. Identitas Kuasa Pemohon Nama : ………………………………………………………………….. Alamat : ………………………………………………………………….. ………………………………………...…………………............ Nomor Telepon : ………………………………………………………………….. B. ALASAN KEBERATAN*** □ a. Permohonan Informasi di tolak □ b. Informasi berkala tidak disediakan □ c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi □ d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta □ e. Permintaan informasi tidak dipenuhi □ f. Biaya yang dikenakan tidak wajar □ g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu) D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : (tanggal), (bulan), (tahun) (diisi oleh petugas)**** Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih. …………………… (tempat), ……………………………….(tanggal), (bulan), (tahun)***** Mengetahui, Pengaju Keberatan Petugas Informasi (Penerima Keberatan) (…………………………………) (……………………………………) Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan KETERANGAN * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa *** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan. www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran* :……… /PPID/ORI/PI/20……… Nama : …………………………………………………………………………… Nomor Identitas/KTP/SIM : ……………………...…………………………………………………… (Foto Copy Lampirkan) Alamat : …………………………………………………………………………… Nomor Telepon/E-mail : …………………………………………………………………………… Rincian Informasi yang : …………………………………………………………………………… dibutuhkan …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………....……………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tujuan Penggunaan Informasi : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………….....…………………………... …………………………………………………………………………… Cara Memperoleh Informasi** : 1.□Melihat/membaca/Mendengarkan/Mencatat 2.□Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. □Mengambil langsung 2. □Kurir 3. □Pos 4. □E-mail 5. □Faksimili Jakarta, ……………………………. (tanggal, bulan, dan tahun) Petugas Pelayanan Informasi PemohonInformasi (Penerima Permohonan) (…………………………………………...) ( …………………………………………. ) Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan Keterangan * Diisi oleh petugas berdasarkan nomo rregistrasi permohonan Informasi Publik ** Pilih salah satu dengan member tanda √ pada kotak kecil *** Coret yang tidak perlu www.djpp.kemenkumham.go.id Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam INDONESIA; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. II. Biaya penggatian Fotocopy yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik INDONESIA adalah Rp 200,-/lembar III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk member jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kuranglengkap. IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima. www.djpp.kemenkumham.go.id V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas denga nkeputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik. KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, DANANG GIRINDRAWARDANA www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA I. Dasar Pertimbangan 1. Untuk melaksanakan pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Ombudsman Republik INDONESIA telah mengadakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di lingkungan Ombudsman Republik INDONESIA, pada bulan November 2013 . 2. Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Ombudsman Republik INDONESIA, yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik akan menghambat proses penanganan pengaduan masyarakat. II. Dasar Hukum 1. UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4899). 3. UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lem- baran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5038). 4. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5149). III. Data Informasi yang Dikecualikan 1. Nama dan Identitas pelapor dapat dirahasiakan atas permintaan pelapor; 2. Surat menyurat atau bentuk lain dari surat yang dinyatakan rahasia oleh pengirim surat atau oleh Ombudsman Republik INDONESIA; www.djpp.kemenkumham.go.id 3. data atau dokumen hasil Investigasi terlapor atau hasil investigasi yang masih dalam proses atau belum selesai, yang apabila dibuka akan mempengaruhi atau menghambat proses penyelesaianlaporan; 4. demi kepentingan umum tertentu dirahasiakan; 5. laporan-laporan yang sedang dalam proses penyelesaian sepanjang laporan pelayanan publik tersebut bersifat pribadi/personel; 6. kasus internal yang masih dalam proses pemeriksaan; 7. rencana dan pelaksanaan kegiatan supervisi tertutup; 8. hasil pemeriksaan yang masih perlu pengembangan/pengkajian; 9. sistem pengendalian internal; 10. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. data/anggota/asisten yang menangani laporan/pengaduan; 12. data kepegawaian; 13. surat yang sifatnya pribadi; dan 14. kontrak pengadaan langsung. KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, DANANG GIRINDRAWARDANA www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SOP PERMOHONAN INFORMASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA No. Datang langsung Tidak langsung (website) Tidak langsung (surat) Tidak langsung (email) Tidak langsung (telepon) 1. melayani pemohon informasi yang datang langsung melayani pemohon informasi melalui website melayani pemohon informasi melalui surat melayani pemohon informasi melalui email melayani pemohon informasi melalui telepon 2. melakukan verifikasi permohonan apabila diperlukan, dan melengkapi identitas dan alasan permohonan informasi serta mengisi formulir Bagi pemohon informasi melalui website dapat langsung mengisi formulir permohonan yang kemudian PPID mencetak dan memberikan nomor Bagi pemohon informasi melalui surat dapat langsung diisikan formulir permohonan yang kemudian PPID mencetak dan memberikan nomor Bagi pemohon informasi melalui email dapat langsung diisikan formulir permohonan yang kemudian PPID mencetak dan memberikan nomor Bagi pemohon informasi melalui telepon dapat langsung mengisi formulir permohonan yang kemudian PPID mencetak dan memberikan nomor 3. Penomoran dilihat dari buku registrasi permohonan informasi (PPID) melakukan verifikasi permohonan apabila diperlukan, dan melengkapi identitas dan alasan permohonan informasi serta mengisi formulir melakukan verifikasi permohonan apabila diperlukan, dan melengkapi identitas dan alasan permohonan informasi serta mengisi formulir melakukan verifikasi permohonan apabila diperlukan, dan melengkapi identitas dan alasan permohonan informasi serta mengisi formulir melakukan verifikasi permohonan apabila diperlukan, dan melengkapi identitas dan alasan permohonan informasi serta mengisi formulir 4. Untuk informasi yang tersedia dan tidak dikecualikan dapat langsung diberikan sedangkan yang tidak tersedia meminta Untuk informasi yang tersedia dan tidak dikecualikan dapat Untuk informasi yang tersedia dan tidak dikecualikan dapat Untuk informasi yang tersedia dan tidak dikecualikan dapat Untuk informasi yang tersedia dan tidak dikecualikan dapat langsung dibuatkan surat www.djpp.kemenkumham.go.id tenggang waktu sesuai peraturan langsung dibuatkan surat jawaban untuk pengiriman sedangkan yang tidak tersedia meminta tenggang waktu sesuai peraturan langsung dibuatkan surat jawaban untuk pengiriman sedangkan yang tidak tersedia meminta tenggang waktu sesuai peraturan langsung dibuatkan surat jawaban untuk pengiriman sedangkan yang tidak tersedia meminta tenggang waktu sesuai peraturan jawaban untuk pengiriman sedangkan yang tidak tersedia meminta tenggang waktu sesuai peraturan 5. memberikan tanda terima memberikan tanda terima memberikan tanda terima memberikan tanda terima memberikan tanda terima Informasi yang belum tersedia/dikecualikan 1. Menyiapkan surat jawaban terkait informasi yang belum tersedia/dikecualikan 2. Menyampaikan surat jawaban kepada pemohon informasi. KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, DANANG GIRINDRAWARDANA www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN V PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ALUR PERMOHONAN INFORMASI INTERNAL KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, DANANG GIRINDRAWARDANA www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN VI PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ALUR PERMOHONAN INFORMASI EKSTERNAL KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, DANANG GIRINDRAWARDANA www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

BAB II

Article 2

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

BAB VI

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

BAB VIII

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IX

Article 19

Article 20

BAB X

Article 21

BAB XI

Article 22

Article 23

BAB XII

Article 24

Article 25