PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

PERBAN Nomor 9-pojk-04-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 8

Correction

(1) PPE-EBUS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mempunyai dan melaksanakan paling sedikit fungsi: 1. pemasaran dan perdagangan, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pemasaran dan perdagangan Efek untuk kepentingan Nasabah atau diri sendiri; dan b) pembuatan dan penyimpanan catatan dan/atau rekaman atas setiap komunikasi baik berupa percakapan ataupun pesan elektronik atas transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk yang dilakukan; 2. manajemen risiko, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pengelolaan sistem pengendalian risiko dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan risiko terkait aktivitas PPE-EBUS; dan b) penetapan batasan transaksi bagi Nasabah atau lawan transaksi; dan 3. operasional, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pembuatan dan pengiriman konfirmasi tertulis atas setiap transaksi kepada setiap Nasabah atau lawan transaksi; b) memastikan bahwa rincian transaksi telah benar dan dikonfirmasi oleh semua pihak; dan c) penyelesaian atas transaksi Nasabah atau diri sendiri dalam hal menjalankan fungsi kustodian atau memastikan penyelesaian transaksi Nasabah kepada kustodian; b. melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: 1. memiliki pegawai yang melaksanakan atas setiap fungsi; dan 2. pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dimaksud dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya; c. memiliki pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran bagi pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di kantor pusat dan kantor lain selain kantor pusat yang melakukan kegiatan PPE-EBUS; d. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya; e. memiliki fungsi infrastruktur teknologi untuk menjalankan aktivitas PPE-EBUS, paling sedikit meliputi: 1. sistem yang dapat merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi Nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi PPE- EBUS; 2. sistem pencatatan/pembukuan transaksi yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko; 3. sistem manajemen risiko yang dapat melakukan pemantauan terhadap batasan transaksi, eksposur transaksi, risiko pasar terhadap portfolio PPE-EBUS, dan juga risiko kegagalan penyelesaian transaksi oleh Nasabah; dan 4. memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana; f. memiliki prosedur operasi standar tertulis terkait pelaksanaan kegiatan setiap fungsi PPE-EBUS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan paling sedikit memuat: 1. judul prosedur dan standar operasi; 2. penanggung jawab prosedur dan standar operasi; 3. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi; 4. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan; 5. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur; 6. dokumen yang digunakan; dan 7. hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan g. memiliki kode etik sebagai PPE-EBUS. (2) Pelaksanaan aktivitas pada fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh unit kerja yang telah menjalankan aktivitas pada fungsi tersebut sesuai kegiatan utamanya. (3) Prosedur operasi standar fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai PPE-EBUS wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi kegiatan utama.

Peraturan Badan Nomor 9-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 17

BAB Kedua

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VII

Article 24

BAB VIII

Article 25

BAB IX

Article 26

Article 27

Article 28

BAB X

Article 29