PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan

PERBAN Nomor 9-pojk-04-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERJANJIAN

Article 4

Correction

(1) Setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memuat ketentuan sebagai berikut: a. peralihan atas hak kepemilikan Efek; b. kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark- to-market); c. marjin awal dan/atau haircut Efek dalam Transaksi Repo; d. pemeliharaan marjin termasuk substitusi Efek marjin; e. hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan; f. peristiwa kegagalan; g. tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya; h. perjanjian tunduk pada hukum INDONESIA; i. kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi Repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri; dan j. tata cara konfirmasi atas Transaksi Repo dan/atau perubahan material terkait Transaksi Repo tersebut.

Article 5

(1) Setiap perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan GMRA INDONESIA yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) GMRA INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA); b. Lampiran Transaksi Domestik di INDONESIA (INDONESIA Annex); c. Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (Annex I Supplemental Terms & Condition) d. Lampiran II Format Konfirmasi (Annex II Confirmation); e. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (Buy/Sell Back Annex); f. Lampiran Ekuitas (Equity Annex); dan g. Lampiran Keagenan (Agency Annex). (3) Para pihak dapat menyepakati perubahan klausul dalam perjanjian Transaksi Repo yang dibuat berdasarkan GMRA INDONESIA sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo dengan lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter, Lembaga Jasa Keuangan tersebut tidak wajib menerapkan GMRA INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai GMRA INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KEWAJIBAN

Article 6

Correction

(1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo; b. mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam Transaksi Repo serta memahami peraturan terkait Transaksi Repo; c. memastikan adanya Efek dan/atau dana untuk penyelesaian Transaksi Repo; d. memastikan setiap Transaksi Repo dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a; e. memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai; dan f. memiliki manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari Transaksi Repo. (2) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib: a. melakukan pembukuan dan pencatatan serta memiliki dokumentasi yang memadai atas Transaksi Repo yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan; b. menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; dan c. melakukan pencatatan identitas pihak-pihak dalam Transaksi Repo secara benar.

Article 7

Dalam rangka menangani risiko yang timbul dari Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Lembaga Jasa Keuangan wajib: a. MENETAPKAN marjin awal dan/atau besarnya haircut atas Efek dalam Transaksi Repo sesuai dengan risiko kredit lawan Transaksi Repo dan risiko Efek; b. melakukan pemeliharaan marjin sesuai dengan perjanjian Transaksi Repo setiap saat apabila nilai Efek berdasarkan harga pasar wajarnya menunjukkan perubahan nilai penurunan yang material sebagaimana diperjanjikan; c. memastikan konfirmasi tertulis, secara fisik atau elektronik terkait perjanjian Transaksi Repo, diterbitkan; d. memantau eksposur bersih seluruh Transaksi Repo yang dimilikinya dan melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan kewajiban terhadap lawan Transaksi Repo secara harian; e. meminimalkan segala risiko penyelesaian yang timbul dari Transaksi Repo dengan menggunakan sistem penyelesaian yang disediakan oleh Bank INDONESIA dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan f. memiliki mekanisme yang memungkinkan identifikasi secara cepat kondisi yang mengakibatkan peristiwa kegagalan dan/atau mekanisme yang memberikan pemberitahuan kegagalan pemenuhan kewajiban Transaksi Repo kepada lawan Transaksi Repo.

Peraturan Badan Nomor 9-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

Article 16

Article 17