Correct Article 30

(1) Kepemilikan BPR atau BPR Syariah oleh badan hukum paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang ditentukan bagi badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan: a. penyetoran modal untuk pendirian BPR atau BPR Syariah; atau b. penambahan modal disetor pada BPR atau BPR Syariah. (3) OJK berwenang meminta BPR atau BPR Syariah untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum pemilik.