PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum

PERBAN Nomor 6-pojk-03-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati- hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5843) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 huruf c dan angka 6 huruf c dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 6

Correction

(1) Bank yang melakukan transaksi Structured Product dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif wajib meminta kepada Nasabah untuk memberikan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi pada saat transaksi. (2) Ketentuan mengenai kewajiban pemberian agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk: a. Nasabah tertentu; atau b. transaksi Structured Product tertentu. (3) Nasabah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. bank; b. Pemerintah Republik INDONESIA; c. Bank INDONESIA atau bank sentral negara lain; dan d. bank pembangunan multilateral atau lembaga pembangunan multilateral. (4) Transaksi Structured Product tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa transaksi Structured Product valuta asing terhadap rupiah dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif sepanjang memenuhi persyaratan: a. transaksi dilakukan untuk lindung nilai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; dan b. Nasabah memiliki fasilitas treasury line atau foreign exchange line dengan Bank. (5) Persyaratan transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai berikut: a. transaksi lindung nilai harus didukung dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah; b. nilai nominal transaksi lindung nilai paling banyak sebesar nilai nominal underlying transaksi yang tercantum dalam dokumen underlying transaksi; dan c. jangka waktu transaksi lindung nilai paling lama sama dengan jangka waktu underlying transaksi yang tercantum dalam dokumen underlying transaksi. (6) Dalam hal transaksi Structured Product valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank wajib meminta Nasabah untuk menyerahkan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi. (7) Pelaksanaan lebih lanjut terkait agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) wajib dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan Nasabah. 3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 6-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 6

Article 32

Article 38A

Article II