Correct Article 42

PERBAN Nomor 42 Tahun 2024 | Peraturan Badan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Source PDF

100%

Pg. 1

Current Text

(1) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (2) Bagi LPEI, BP Tapera, PT PNM, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan PT SMI (Persero) yang telah dilakukan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (3) Bagi Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (4) Bagi Penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1) ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (5) Bagi Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (6) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1) ayat (5), Pasal 15 ayat (1) ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (7) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 4 (empat) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (8) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 6 (enam) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Your Correction

pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1) ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat
(8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(5) Bagi Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat
(8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(6) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat
(1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1) ayat (5), Pasal 15 ayat
(1) ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat
(2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(7) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat
(8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat
(8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai  berlaku 4 (empat) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(8) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi

administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat
(1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat
(1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat
(2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 6 (enam) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Reason for correction

Email (optional)