PERBAN

Peraturan Badan Nomor 42-pojk-03-2019 Tahun 2019 tentang LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

PERBAN Nomor 42-pojk-03-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KELEMBAGAAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Article 5

Correction

(1) Setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai LPIP harus memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bentuk hukum LPIP harus berupa perseroan terbatas.

Article 6

Correction

(1) Modal disetor untuk mendirikan LPIP ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Sumber dana untuk kepemilikan LPIP: a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. (3) LPIP wajib mencadangkan sebagian dari laba perseroan untuk peningkatan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. (4) LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sumber dana kepemilikian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama LPIP beroperasi.

Article 7

(1) Pemegang saham LPIP harus berbentuk badan hukum INDONESIA. (2) Badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh: a. badan hukum INDONESIA; atau b. badan hukum INDONESIA dengan badan hukum asing secara kemitraan. (3) Badan hukum asing sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b harus memiliki pengalaman di industri pengelolaan Informasi Perkreditan. (4) LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepemilikan badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selama LPIP beroperasi.

Article 8

(1) Kepemilikan saham LPIP oleh setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling tinggi 51% (lima puluh satu persen) dari modal disetor. (2) Batas maksimal kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham. (3) Dalam hal pemegang saham LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga memiliki saham di LPIP lain, total kepemilikan saham terhadap seluruh LPIP yang dimiliki paling tinggi 51% (lima puluh satu persen).

Article 9

Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; b. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat; dan c. tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

Article 10

(1) Direksi dan dewan komisaris LPIP harus memenuhi persyaratan: a. integritas, paling sedikit memiliki: 1. akhlak dan moral yang baik; 2. komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 3. komitmen untuk melaksanakan prinsip tata kelola perseroan; 4. komitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat; dan 5. komitmen untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi; b. kompetensi, paling sedikit mencakup: 1. pengetahuan di bidang yang relevan dengan jabatan; dan 2. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam mengembangkan LPIP; c. reputasi keuangan, paling sedikit mencakup: 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan. (2) Paling sedikit salah satu direksi harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di industri pengelolaan Informasi Perkreditan. (3) LPIP wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan direksi dan/atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selama LPIP beroperasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 11

(1) Jumlah anggota direksi paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang. (2) Paling rendah 50% (lima puluh persen) anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara INDONESIA. (3) Anggota direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai direktur, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif dari perusahaan, organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlaba.

Article 12

(1) Jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. (2) Paling rendah 50% (lima puluh persen) anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara INDONESIA.

Article 13

(1) LPIP dapat memanfaatkan tenaga kerja asing dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) LPIP hanya dapat memanfaatkan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, tenaga ahli, atau konsultan. (3) Dalam menggunakan tenaga ahli atau konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPIP wajib: a. mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan tenaga ahli atau konsultan lokal untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; b. menyediakan 2 (dua) orang tenaga ahli atau konsultan lokal untuk mendampingi masing- masing tenaga kerja asing; dan c. memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. (4) Penggunaan tenaga kerja asing wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Article 14

(1) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi kualifikasi keahlian; b. tidak memiliki jabatan di Lembaga Keuangan yang berkedudukan di INDONESIA atau di luar INDONESIA; dan c. memiliki pengetahuan mengenai ekonomi, bahasa, dan budaya INDONESIA. (2) Tenaga kerja asing yang menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (3).

Article 15

(1) Masa jabatan tenaga kerja asing wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. (2) LPIP wajib menyampaikan rencana penggunaan tenaga kerja asing beserta perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun.

Article 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 17

(1) LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan/atau Pasal 15, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal LPIP telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP dapat dikenai sanksi administratif lanjutan apabila pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), dan/atau Pasal 10 ayat (3), menyebabkan terganggunya operasional LPIP secara signifikan. (3) Sanksi adminstratif lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran tertulis kedua, dalam hal LPIP tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis; b. teguran tertulis ketiga, dalam hal LPIP tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis kedua; dan c. pencabutan izin usaha, dalam hal LPIP tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis ketiga.

BAB IV

PERIZINAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Article 18

Correction

(1) LPIP hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha.

Article 19

Correction

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit oleh salah satu calon pemegang saham disertai dengan: a. rancangan akta pendirian perseroan terbatas, termasuk rancangan anggaran dasar; b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian masing-masing kepemilikan saham; c. daftar susunan calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris; d. rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia; e. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama; f. rencana strategis jangka menengah dan panjang; g. rancangan sistem teknologi informasi yang akan digunakan; h. rancangan kebutuhan Data Kredit dari Lembaga Keuangan yang akan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan; i. pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perseroan; j. kebijakan dan prosedur operasional; k. bukti setoran modal paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank di INDONESIA dan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. salah satu calon pemegang saham untuk pendirian LPIP yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan l. surat pernyataan dari calon pemegang saham LPIP, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf k: 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 20

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. analisis terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j; dan c. wawancara terhadap calon pemegang saham, calon anggota direksi, dan/atau calon anggota dewan komisaris, jika diperlukan. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon pemegang saham yang mengajukan permohonan pendirian LPIP harus melakukan presentasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keseluruhan rencana pendirian LPIP.

Article 21

(1) Persetujuan prinsip berlaku paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. (2) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai LPIP sebelum memperoleh izin usaha sebagai LPIP. (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku. (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat kembali mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pihak yang tidak memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan dapat kembali mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Article 22

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diajukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh direksi dari LPIP yang telah memperoleh persetujuan prinsip, disertai dengan: a. akta pendirian perseroan terbatas, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. daftar pemegang saham berikut rincian masing- masing kepemilikan saham; c. daftar susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, dalam hal terjadi perubahan; e. arsitektur sistem teknologi informasi yang akan digunakan; f. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam bentuk: 1) dana tunai, yang dibuktikan dengan fotokopi bilyet deposito pada bank di INDONESIA dan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. salah satu pemegang saham LPIP yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 2) lainnya, yang besarnya ditentukan oleh LPIP berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan LPIP; g. bukti kesiapan operasional; dan h. surat pernyataan dari pemegang saham LPIP, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf f: 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 23

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 80 (delapan puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. analisis terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d; c. penilaian terhadap sistem teknologi informasi yang akan digunakan berdasarkan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e; dan d. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.

Article 24

(1) LPIP yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh direksi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPIP belum melakukan kegiatan usaha, izin usaha yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku. (4) LPIP yang izin usahanya tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat kembali mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip, setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 25

LPIP yang tidak memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dapat mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh persetujuan prinsip, setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Kesatu

Persetujuan Prinsip

Article 19

Correction

Article 20

Article 21

BAB Kedua

Izin Usaha

Article 22

Correction

Article 23

Article 24

Article 25

BAB V

PERUBAHAN MODAL DISETOR, PEMEGANG SAHAM, ANGGOTA DIREKSI, DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Article 26

Correction

(1) LPIP wajib melaporkan penambahan jumlah modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perubahan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari pemegang saham LPIP bahwa perubahan modal disetor: a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Article 27

(1) Perubahan terhadap komposisi kepemilikan LPIP yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan jumlah pemilik wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, disertai dengan data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian masing-masing kepemilikan saham.

Article 28

(1) Dalam hal LPIP akan melakukan perubahan susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh LPIP kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c. (3) Selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. (4) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan terpenuhi. (5) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (6) Pengangkatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan secara tertulis oleh LPIP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham.

Article 29

Calon anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris walaupun sudah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

Article 30

(1) Dalam hal terdapat anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang akan berhenti dan/atau mengundurkan diri, LPIP wajib memastikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tetap terpenuhi. (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis oleh LPIP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pemberhentian dan/atau pengunduran diri.

Article 31

(1) Dalam hal LPIP akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dengan LPIP lain, masing-masing LPIP wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan data rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.

Article 32

(1) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 28 ayat (2) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) LPIP wajib menyampaikan laporan mengenai: a. perubahan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal selesainya proses penambahan modal disetor; b. perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal rapat umum pemegang saham diselenggarakan; dan c. pelaksanaan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.

Article 33

Rincian tata cara perubahan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, perubahan susunan anggota direksi dan/atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan/atau pelaksanaan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 34

LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan/atau Pasal 32 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB Kedua

Perubahan Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Article 27

Correction

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB VII

PENGELOLAAN DATA OLEH LPIP

Article 38

Correction

(1) Dalam menyelenggarakan kegiatan menghimpun data dan mengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPIP memperoleh Data Kredit dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Data Kredit dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang disajikan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Lembaga Keuangan sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan Data Kredit. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perolehan Data Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 39

(1) Untuk memperluas dan memperkaya cakupan Data Kredit dan Data Lain, LPIP dapat melakukan kerjasama dengan: a. Lembaga Keuangan untuk Data Kredit; dan/atau b. Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan untuk Data Lain. (2) LPIP dapat memperoleh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.

Article 40

(1) Perolehan Data Kredit oleh LPIP dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenakan biaya perolehan data. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 41

(1) Untuk pelaksanaan tugas, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data yang diperoleh LPIP secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 42

LPIP wajib melakukan upaya untuk meyakini bahwa pemanfaatan Data Kredit dan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 telah diinformasikan oleh sumber data kepada Debitur atau Nasabah yang bersangkutan.

Article 43

(1) Pengelolaan Data Kredit dan Data Lain oleh LPIP mencakup kegiatan namun tidak terbatas pada penghimpunan, pengolahan, dan pendistribusian data. (2) Untuk pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. (3) Untuk pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP wajib melakukan langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data.

Article 44

(1) Dalam melakukan pengelolaan Data Kredit dan Data Lain, LPIP dilarang: a. dengan sengaja mengubah Data Kredit dan/atau Data Lain yang diperoleh LPIP dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan, dan/atau non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39; dan/atau b. memindahkan, menyalin, dan/atau membuat dapat diaksesnya Data Kredit dan Data Lain kepada pihak lain atau oleh pihak lain, di dalam atau di luar wilayah Republik INDONESIA. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi LPIP dalam hal: a. Lembaga Keuangan dan non Lembaga Keuangan yang memberikan Data Kredit dan/atau Data Lain secara langsung kepada LPIP, tidak dapat melakukan pengkinian data; dan/atau b. LPIP melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi LPIP yang memindahkan Data Kredit dan/atau Data Lain kepada LPIP lain di dalam wilayah Republik INDONESIA, berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan telah memperoleh persetujuan dari Lembaga Keuangan dan non Lembaga Keuangan. (4) LPIP melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal: a. Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan dicabut izin usahanya; atau b. secara teknis Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan tidak mampu melakukan pengkinian data karena sebab lain. (5) Pengkinian data oleh LPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari: a. pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kewajiban Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan, dalam hal Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan dicabut izin usahanya; atau b. Lembaga Keuangan, non Lembaga Keuangan, Debitur atau Nasabah yang bersangkutan, dalam hal Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan secara teknis tidak mampu melakukan pengkinian data karena sebab lain.

Article 45

Untuk menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, LPIP wajib menempatkan peladen dan pangkalan data di dalam wilayah Republik INDONESIA.

Article 46

(1) LPIP dapat menggunakan jasa pihak lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional LPIP. (2) LPIP wajib memastikan bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip pengelolaan data dan Informasi Perkreditan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya.

Article 47

(1) LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, dan/atau Pasal 46 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Debitur atau Nasabah, dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPIP yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa penghentian layanan Informasi Perkreditan yang tidak akurat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal LPIP telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP dapat dikenai sanksi administratif lanjutan apabila pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau Pasal 45 menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas dan/atau kepentingan negara. (5) Sanksi adminstratif lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran tertulis kedua, dalam hal LPIP tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis; b. teguran tertulis ketiga, dalam hal LPIP tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis kedua; dan c. pencabutan izin usaha, dalam hal LPIP tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis ketiga.

BAB Kedua

Pengelolaan Data

Article 42

Correction

Article 43

Correction

Article 44

Article 45

Article 46

BAB VIII

INFORMASI PERKREDITAN

Article 48

Correction

(1) LPIP wajib menghasilkan Informasi Perkreditan yang mempunyai nilai tambah. (2) Informasi Perkreditan yang mempunyai nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang dihasilkan dari pengolahan Data Kredit dan/atau Data Lain oleh LPIP selain informasi standar.

Article 49

Correction

Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilarang memuat data yang: a. sedang dalam proses pengaduan atau klarifikasi keakuratan; b. tidak diketahui sumbernya; c. tidak diketahui secara jelas identitasnya; d. mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan; dan e. dinyatakan rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.

Article 50

(1) Periode Data Kredit yang diolah oleh LPIP untuk menghasilkan Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur sebagai berikut: a. Data Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), paling singkat untuk posisi 2 (dua) tahun ke belakang terhitung sejak tanggal kondisi terkini; dan b. khusus Data Kredit mengenai tunggakan Fasilitas Penyediaan Dana, tetap diolah oleh LPIP sampai dengan Penyediaan Dana tersebut dilunasi, atau dihapustagihkan oleh Lembaga Keuangan. (2) Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan: a. data jumlah permintaan terhadap Informasi Perkreditan atas nama Debitur atau Nasabah tertentu, selama paling singkat 1 (satu) tahun ke belakang terhitung sejak tanggal kondisi terkini; dan b. data mengenai Informasi Perkreditan atas nama Debitur atau Nasabah tertentu yang menjadi obyek pengaduan, selama paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal diselesaikannya pengaduan. (3) Periode untuk data yang dapat disajikan dalam Informasi Perkreditan selain dari ketentuan yang diatur pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LPIP.

Article 51

Jadwal retensi penyimpanan seluruh data yang dikelola oleh LPIP wajib berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Article 52

(1) LPIP wajib menyediakan Informasi Perkreditan dalam Bahasa INDONESIA. (2) Dalam hal dibutuhkan, LPIP dapat menyediakan Informasi Perkreditan dalam bahasa lain dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 53

Informasi Perkreditan hanya dapat diperoleh pihak: a. Lembaga Keuangan yang menjadi anggota dari LPIP; b. non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b yang menjadi sumber data LPIP yang bersangkutan; c. LPIP lain; d. Debitur atau Nasabah; dan/atau e. pihak lain.

Article 54

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d memperoleh Informasi Perkreditan sesuai dengan tata cara yang dipersyaratkan oleh LPIP dan/atau berdasarkan perjanjian para pihak.

Article 55

(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dapat memperoleh Informasi Perkreditan untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan maksud dan tujuan permintaan Informasi Perkreditan dan nama pejabat yang berwenang.

Article 56

LPIP wajib mengadministrasikan seluruh permintaan terhadap Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Article 57

Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a hanya dapat menggunakan Informasi Perkreditan yang berupa informasi standar dan/atau yang mempunyai nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dalam mendukung keperluan Lembaga Keuangan yang bersangkutan untuk: a. kelancaran proses penyediaan dana untuk menilai kondisi keuangan debitur atau calon debitur Lembaga Keuangan; b. penerapan manajemen risiko dalam menunjang kegiatan operasional Lembaga Keuangan; dan/atau c. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Article 58

Pemberian Informasi Perkreditan oleh LPIP kepada non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b hanya dapat diberikan untuk: a. memperlancar dan mengamankan kegiatan operasional non Lembaga Keuangan; dan/atau b. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Article 59

Pemberian Informasi Perkreditan kepada LPIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c hanya dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Article 60

Pemberian Informasi Perkreditan oleh LPIP kepada Debitur atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d terbatas pada Informasi Perkreditan atas nama Debitur atau Nasabah yang bersangkutan.

Article 61

(1) LPIP dapat mengenakan biaya terhadap pemberian Informasi Perkreditan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permintaan Informasi Perkreditan diajukan: a. untuk verifikasi pengaduan Debitur atau Nasabah terhadap kesalahan data dalam Informasi Perkreditan yang telah dikoreksi; b. untuk melaksanakan perintah dari pengadilan; dan/atau c. oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e. (3) Debitur atau Nasabah dapat memperoleh Informasi Perkreditan tanpa dikenakan biaya oleh LPIP sebanyak 1 (satu) kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

Article 62

(1) LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 60, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) LPIP yang berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Informasi Perkreditan dengan jumlah denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB Kesatu

Informasi Perkreditan

Article 48

Correction

Article 49

Correction

Article 50

Article 51

Jadwal retensi penyimpanan seluruh data yang dikelola oleh LPIP wajib berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Article 52

BAB Kedua

Pemberian Informasi Perkreditan

Article 53

Correction

Article 54

Correction

Article 55

Article 56

LPIP wajib mengadministrasikan seluruh permintaan terhadap Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Article 57

Article 58

Article 59

Pemberian Informasi Perkreditan kepada LPIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c hanya dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Article 60

Pemberian Informasi Perkreditan oleh LPIP kepada Debitur atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d terbatas pada Informasi Perkreditan atas nama Debitur atau Nasabah yang bersangkutan.

Article 61

BAB IX

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Article 63

Correction

(1) LPIP wajib menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh setiap pihak mengenai ketidakakuratan data pada Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh LPIP. (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP melakukan penelitian atas permasalahan yang diadukan berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh LPIP. (3) Untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPIP dapat berkoordinasi dengan pihak yang memberikan Data Kredit atau Data Lain kepada LPIP.

Article 64

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) pengaduan Debitur atau Nasabah disebabkan karena ketidakakuratan hasil olahan Data Kredit dan/atau Data Lain oleh LPIP, LPIP wajib menindaklanjuti dengan melakukan koreksi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), pengaduan Debitur atau Nasabah disebabkan karena ketidakakuratan Data Kredit atau Data Lain dari: a. Lembaga Keuangan yang merupakan anggota LPIP, dan/atau non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, LPIP meneruskan pengaduan Debitur atau Nasabah secara langsung kepada Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan tersebut, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau b. Lembaga Keuangan yang bukan merupakan anggota LPIP, LPIP meneruskan pengaduan Debitur atau Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Untuk menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), LPIP wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memuat paling sedikit: a. penerimaan pengaduan; b. penanganan dan penyelesaian pengaduan; c. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan d. perangkat organisasi yang menangani pengaduan.

Article 65

(1) LPIP wajib menyelesaikan pengaduan Debitur atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) yang disebabkan ketidakakuratan hasil olahan Data Kredit dan/atau Data Lain oleh LPIP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan. (2) Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP dapat meminta kepada Debitur atau Nasabah untuk perpanjangan batas waktu penyelesaian pengaduan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. (3) LPIP wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pihak yang mengajukan pengaduan. (4) Dalam hal LPIP telah menyelesaikan pengaduan Debitur atau Nasabah, LPIP menginformasikan hasil penyelesaian pengaduan dimaksud kepada Debitur atau Nasabah secara tertulis dan/atau menggunakan sarana teknologi informasi sesuai permintaan Debitur atau Nasabah.

Article 66

(1) LPIP wajib memberikan tanda terhadap data dalam Informasi Perkreditan yang sedang dalam proses pengaduan sampai dengan seluruh proses pengaduan selesai. (2) LPIP wajib mengadministrasikan seluruh pengaduan yang diterima.

Article 67

(1) LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), dan/atau Pasal 66, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengaduan.

BAB X

PENGAWASAN

Article 68

Correction

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap LPIP. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara langsung dan/atau tidak langsung.

Article 69

Correction

(1) Untuk pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan secara berkala dan setiap waktu apabila diperlukan. (2) Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Article 70

(1) Cakupan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mencakup teknologi yang digunakan, tata kelola kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, pengamanan data, dan penanganan pengaduan, serta hal lain yang dipandang perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk cakupan tertentu, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 71

LPIP wajib memberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dan hal lain yang diperlukan.

Article 72

Untuk pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), LPIP wajib menyampaikan laporan tertulis berupa: a. laporan bulanan; b. laporan semesteran; c. laporan tahunan; d. rencana bisnis tahunan; dan e. laporan lainnya yang bersifat insidentil.

Article 73

(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a memuat statistik data yang tercatat di LPIP, paling sedikit terdiri atas: a. data total Debitur atau Nasabah; b. data total Fasilitas Penyediaan Dana; c. data jumlah Lembaga Keuangan yang menjadi anggota LPIP dan non Lembaga Keuangan yang menjadi sumber data; d. data mengenai jumlah permintaan Informasi Perkreditan; dan e. data mengenai penanganan pengaduan Debitur atau Nasabah. (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. (3) LPIP dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan apabila penyampaian laporan bulanan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir bulan setelah bulan laporan yang bersangkutan. (4) LPIP dinyatakan tidak menyampaikan laporan bulanan apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan oleh LPIP sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 74

(1) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b memuat laporan keuangan LPIP. (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan. (3) LPIP dinyatakan terlambat menyampaikan laporan semesteran apabila penyampaian laporan semesteran melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian laporan. (4) LPIP dinyatakan tidak menyampaikan laporan semesteran apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan oleh LPIP sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 75

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c memuat paling sedikit: a. informasi umum yang meliputi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha LPIP, dan laporan manajemen; b. laporan keuangan tahunan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas; c. opini dari akuntan publik; dan d. aspek pengungkapan lain yang diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya. (4) LPIP dinyatakan terlambat menyampaikan laporan tahunan apabila penyampaian laporan tahunan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian laporan tahunan. (5) LPIP dinyatakan tidak menyampaikan laporan tahunan apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan oleh LPIP sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 76

(1) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d memuat paling sedikit: a. kebijakan dan strategi manajemen; b. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; c. rencana permodalan; d. rencana pengembangan teknologi sistem informasi; dan e. rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. (2) LPIP wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis tahunan dimulai. (3) LPIP dinyatakan terlambat menyampaikan rencana bisnis tahunan apabila penyampaian rencana bisnis tahunan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian rencana bisnis tahunan. (4) LPIP dinyatakan tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan apabila rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan oleh LPIP sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 77

(1) LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), dan/atau Pasal 76 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) LPIP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 73 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan; b. Pasal 73 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan; c. Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), dan/atau Pasal 76 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; dan/atau d. Pasal 74 ayat (4), Pasal 75 ayat (5), dan/atau Pasal 76 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan. (3) LPIP yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau huruf d, tetap harus menyampaikan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI

PENGHENTIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Article 78

Correction

(1) LPIP yang akan menghentikan kegiatan usaha wajib menyampaikan permohonan penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dilampiri dengan: a. risalah rapat umum pemegang saham mengenai rencana penghentian kegiatan usaha LPIP; b. alasan penghentian; c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban; d. laporan keuangan terakhir; dan e. bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan kantor pelayanan pajak untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penghentian kegiatan usaha LPIP dan LPIP harus: a. menghentikan seluruh kegiatan usaha LPIP; b. mengumumkan rencana pembubaran perseroan terbatas LPIP dan rencana penyelesaian kewajiban LPIP dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat penghentian kegiatan usaha; c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban LPIP; dan d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban LPIP.

Article 79

(1) Apabila seluruh kewajiban LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c telah diselesaikan, LPIP wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha LPIP kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan laporan yang memuat paling sedikit: a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha; b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban LPIP; d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban LPIP; dan e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah penyelesaian kewajiban LPIP telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. (2) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha LPIP dan meminta LPIP untuk melakukan pembubaran perseroan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Sejak tanggal surat keputusan pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila kemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, segala kewajiban menjadi tanggung jawab pemegang saham LPIP.

Article 80

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dengan menerbitkan surat keputusan, dalam hal: (1) LPIP melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan sanksi berupa pencabutan izin usaha; dan/atau (2) terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Article 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 82

LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan/atau Pasal 79 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Peraturan Badan Nomor 42-pojk-03-2019 Tahun 2019 tentang LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kelima

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kedua

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB Kesatu

Article 26

BAB Kedua

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB Ketiga