PERBAN

Peraturan Badan Nomor 39-pojk-03-2019 Tahun 2019 tentang PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM

PERBAN Nomor 39-pojk-03-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Article 3

Correction

(1) Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud secara efektif. (2) Penyusunan dan penerapan strategi anti Fraud yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi pedoman penerapan strategi anti Fraud yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling sedikit: a. kondisi lingkungan intern dan ekstern; b. kompleksitas kegiatan usaha; c. jenis, potensi, dan risiko Fraud; dan d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Article 4

(1) Penyusunan dan penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat 4 (empat) pilar. (2) 4 (empat) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pencegahan; b. deteksi; c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Article 5

(1) Untuk mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan d. pengendalian dan pemantauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 6

Direksi dan Dewan Komisaris Bank wajib menerapkan strategi anti Fraud di Bank.

Article 7

(1) Bank wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank. (2) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. bertanggung jawab kepada direktur utama; dan b. memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. (3) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahkan fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. sertifikat keahlian di bidang anti Fraud; dan/atau b. pengalaman yang memadai di bidang perbankan atau perbankan syariah.

Article 8

(1) Bank, Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Bank, Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. penurunan tingkat kesehatan Bank; b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau d. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (3) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

BAB III

PELAPORAN

Article 9

Correction

(1) Untuk pemantauan penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan b. laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud. (2) Dalam hal terdapat kejadian Fraud berdampak signifikan, Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan Fraud berdampak signifikan. (3) Laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Laporan dan/atau koreksi laporan Fraud berdampak siginifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 10

(1) Bank wajib menyesuaikan strategi anti Fraud yang telah dimiliki dengan pedoman penerapan strategi anti Fraud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Bank wajib menyampaikan strategi anti Fraud yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 11

Dalam hal terdapat perubahan terhadap strategi anti Fraud yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Bank wajib menyampaikan perubahan strategi anti Fraud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

Article 12

Bank wajib menyampaikan: a. laporan penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan b. laporan Fraud berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya Fraud yang berdampak signifikan.

Article 13

(1) Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan strategi anti Fraud dan laporan Fraud berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan Bank dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan.

Article 14

Bank wajib menyampaikan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.

Article 15

(1) Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud serta laporan dan/atau koreksi laporan Fraud berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara luring. (3) Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.

Article 16

Apabila batas waktu penyampaian strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan batas waktu penyampaian laporan penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain maka strategi anti Fraud dan/atau laporan penerapan strategi anti Fraud disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Article 17

Dalam hal Bank mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan: a. strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); b. perubahan terhadap strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau c. laporan penerapan strategi anti Fraud dan laporan Fraud berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen dan/atau laporan, Bank wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian.

Article 18

Article 19

(1) Kesalahan data dan/atau informasi yang disampaikan dalam laporan penerapan strategi anti Fraud dan laporan Fraud berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. koreksi yang merupakan pengkinian atas data dan/atau informasi yang disampaikan pada laporan sebelumnya; dan/atau b. koreksi atas laporan yang sama dan/atau laporan lain yang diakibatkan oleh adanya koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi pada laporan sebelumnya yang telah dikenai sanksi administratif.

(1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, dan/atau Pasal 15, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang tidak menyampaikan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perubahan terhadap strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau laporan penerapan strategi anti Fraud dan laporan Fraud berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis dokumen atau laporan. (3) Bank yang tidak menyampaikan strategi anti Fraud dan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perubahan terhadap strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau laporan penerapan strategi anti Fraud dan laporan Fraud berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan strategi anti Fraud, perubahan terhadap strategi anti Fraud, laporan penerapan strategi anti Fraud, dan/atau laporan Fraud berdampak signifikan. (4) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. penurunan tingkat kesehatan bank; b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau d. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Peraturan Badan Nomor 39-pojk-03-2019 Tahun 2019 tentang PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22