Correct Article 59A

(1) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan hanya dapat diajukan oleh OJK. (2) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. (3) Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi dirinya sendiri. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dan ditandatangani oleh Kreditor atau kuasanya yang paling sedikit memuat: a. identitas Kreditor, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat Kreditor; b. nama Perusahaan yang dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh pengadilan niaga; c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: 1. kewenangan pengadilan niaga; 2. kedudukan hukum (legal standing) Kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreditor untuk mengajukan permohonan; dan 3. alasan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diuraikan secara jelas dan rinci; dan d. hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga. (5) Selain memenuhi ketentuan pada ayat (4), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan, yang paling sedikit berupa: a. bukti identitas diri Kreditor; b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan; c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan d. daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.