(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 49A ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat
(5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat
(7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
c. pencabutan izin usaha.
(2) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 49A ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Unit Syariah dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha Unit Syariah, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
c. pencabutan izin pembentukan Unit Syariah.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan secara bertahap.
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:
a. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu; dan/atau
b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada perusahaan perasuransian.
(5) OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (3).
(6) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
3. Ketentuan Pasal 83 dihapus.