PERBAN

Peraturan Badan Nomor 34-pojk-04-2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

PERBAN Nomor 34-pojk-04-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KEANGGOTAAN

Article 3

Correction

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan b. anggota lainnya yang dapat berasal dari: 1. anggota Dewan Komisaris; 2. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau 3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. (2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. (3) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 wajib memenuhi syarat: a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. (4) Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 4

(1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. (2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. (3) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. (4) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Article 5

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Article 6

Ketentuan mengenai keanggotaan dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk secara terpisah oleh Dewan Komisaris.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Article 7

Correction

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Article 8

Correction

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. terkait dengan fungsi Nominasi: 1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: www.djpp.kemenkumham.go.id a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; 3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. b. terkait dengan fungsi Remunerasi: 1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) struktur Remunerasi; b) kebijakan atas Remunerasi; dan c) besaran atas Remunerasi; 2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Article 9

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut: a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 10

(1) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut: a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. (2) Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. gaji; b. honorarium; c. insentif; dan/atau d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel. (3) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya; b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik; c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. (4) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 11

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAPAT

Article 12

Correction

(1) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. (2) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila: a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Article 13

(1) Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. (4) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Article 14

(1) Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. (2) Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Article 15

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 16

(1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. (2) Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila: a. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan b. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Komisaris Independen.

Article 17

(1) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Article 18

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Badan Nomor 34-pojk-04-2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VII

Article 24

BAB VIII

Article 25

Article 26

Article 27

BAB IX

Article 28

BAB X

Article 29

Article 30