PERBAN

Peraturan Badan Nomor 33-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

PERBAN Nomor 33-pojk-04-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 14

(1) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memuat: a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif; b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; c. anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi; d. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya, bagi Bank Kustodian; e. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; f. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan; g. investasi Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa: 1. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di INDONESIA serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di INDONESIA; 3. Sukuk yang ditawarkan di INDONESIA melalui Penawaran Umum; 4. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 6. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; 7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; 8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik INDONESIA menjadi salah satu anggotanya; 9. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya; 10. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau 11. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; h. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari bagian nonhalal pendapatan dividen yang diterima oleh Reksa Dana Syariah bagi yang memberlakukan kebijakan tersebut; dan i. kekhususan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan secara tegas, dalam hal Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibentuk khusus bagi investor perseorangan. (3) Ketentuan yang harus dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat sebagai informasi tambahan dalam prospektus Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan Badan Nomor 33-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB II

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kedua

Article 26

Article 27

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB VII

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

BAB VIII

Article 46

Article 47

Article 48

BAB IX

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

BAB X

Article 53

BAB XI

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57