PERBAN

Peraturan Badan Nomor 31-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

PERBAN Nomor 31-pojk-04-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN DAN PERIZINAN WAKIL MANAJER INVESTASI

Article 2

Correction

Wakil Manajer Investasi wajib memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Article 3

Correction

Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi: a. orang perseorangan yang bekerja pada Manajer Investasi namun tidak dipersyaratkan untuk memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi; dan/atau b. pihak yang bekerja untuk kepentingan Manajer Investasi terbatas untuk mengiklankan produk Manajer Investasi dan tidak mewakili Manajer Investasi dalam menjual produk dan/atau melakukan perikatan dengan nasabah dan/atau calon nasabah meskipun iklan tersebut ditayangkan di televisi atau surat kabar.

Article 4

Wakil Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan integritas yang meliputi: 1. memiliki akhlak dan moral yang baik; 2. cakap melakukan perbuatan hukum; 3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; 4. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir; 5. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi; dan 6. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; b. persyaratan kompetensi yang meliputi: 1. berpendidikan paling rendah setingkat Diploma Tiga (D3); 2. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan: a) memiliki sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh UNDANG-UNDANG mengenai Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan: 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau 2) paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan bidang pengelolaan investasi; c. bekerja pada lembaga jasa keuangan di INDONESIA, bagi warga negara asing; dan d. tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Article 5

Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) dapat digunakan untuk pengajuan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi sepanjang berumur tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan Izin Wakil Manajer Investasi.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN WAKIL MANAJER INVESTASI

Article 6

Correction

(1) Permohonan untuk memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan Izin Wakil Manajer Investasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi harus diajukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Tata cara penyampaian permohonan Izin Wakil Manajer Investasi secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian permohonan perizinan, pendaftaran, pencatatan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi pelaku di bidang pengelolaan investasi. (4) Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan formal terakhir; b. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; c. bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal berupa: 1. fotokopi sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau 2. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh UNDANG-UNDANG mengenai Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b); d. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di INDONESIA, bagi warga negara asing; dan e. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan. (5) Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau alamat surat elektronik pemohon Izin Wakil Manajer Investasi yang tercantum dalam sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 7

Dalam memproses permohonan Izin Wakil Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan/atau b. meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Article 8

(1) Izin Wakil Manajer Investasi diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang memenuhi syarat. (2) Dalam hal permohonan Izin Wakil Manajer Investasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan. (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan, permohonan Izin Wakil Manajer Investasi tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN WAKIL MANAJER INVESTASI

Article 9

Correction

Izin Wakil Manajer Investasi mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin Wakil Manajer Investasi dan dapat diperpanjang.

Article 10

Correction

(1) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir. (2) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi dimaksud berakhir. (3) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format surat permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan; b. fotokopi kartu anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku; dan c. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin Wakil Manajer Investasi. (4) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi harus diajukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi.

Article 11

(1) Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang memenuhi syarat. (2) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (3) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut. (4) Pemohon perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Article 12

Article 13

Masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan masa berlaku tersebut berakhir tepat di tanggal kelahiran pemegang Izin Wakil Manajer Investasi.

Article 14

Apabila pada saat permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi, pemegang Izin Wakil Manajer Investasi masih mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi dimaksud.

(1) Dalam hal masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, Izin Wakil Manajer Investasi tetap berlaku hingga terdapat: a. persetujuan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (2) Dalam hal masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, Izin Wakil Manajer Investasi tetap berlaku selama proses perpanjangan meskipun terdapat surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir. (4) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan. (5) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut. (6) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan Izin Wakil Manajer Investasi tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. (7) Dalam hal perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diterima Otoritas Jasa Keuangan, dalam 5 (lima) hari kerja Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi. (8) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 31-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20

BAB VIII

Article 21

BAB IX

Article 22

BAB X

Article 23

Article 24

Article 25

BAB XI

Article 26

Article 27

Article 28

BAB XII

Article 29

Article 30

Article 31