PERBAN

Peraturan Badan Nomor 24-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

PERBAN Nomor 24-pojk-05-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PERIZINAN DAN PELAPORAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Article 7

Correction

(1) Bank wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank. (2) Bank hanya dapat menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank; b. tercantum dalam rencana bisnis Bank; c. sesuai dengan klasifikasi BUKU; dan d. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi BPRS. (4) Ketentuan mengenai kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Article 8

(1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru. (3) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Article 9

(1) Bank wajib menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru, persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang telah diberikan dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku.

Article 10

(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru disertai dokumen pendukung. (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

PENGHENTIAN PRODUK DAN AKTIVITAS

Article 12

Correction

(1) Bank dapat melakukan penghentian Produk dan/atau Aktivitas berdasarkan pertimbangan tertentu. (2) Bank wajib melaporkan rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung. (3) Laporan rencana penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian. (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan atas rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan penegasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dapat menghentikan Produk dan/atau Aktivitas. (6) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Article 13

(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas disertai dokumen pendukung. (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Article 14

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Bank untuk menghentikan Produk dan/atau Aktivitas dalam hal: a. Produk dan/atau Aktivitas Bank: 1) belum memperoleh persetujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 2) tidak sesuai dengan rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 3) tidak sesuai dengan laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas; 4) tidak sesuai dengan Prinsip Syariah; dan/atau 5) tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. b. berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas dinilai atau berpotensi: 1) menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank; dan/atau 2) meningkatkan risiko hukum atau reputasi Bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; c. Bank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk yang diterbitkan dan/atau Aktivitas yang dilaksanakan; dan/atau d. terdapat pertimbangan lainnya. (2) Penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku sementara atau permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Article 15

(1) Dalam hal Bank diperintahkan untuk menghentikan sementara Produk dan/atau Aktivitas, Bank: a. dilarang melakukan penawaran, penjualan dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Produk dan/atau Aktivitas tersebut; dan b. wajib menyempurnakan Produk dan/atau Aktivitas, dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas. (3) Otoritas Jasa Keuangan mencabut penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Bank telah menyempurnakan Produk dan/atau Aktivitas. (4) Dalam hal Bank tidak dapat menyempurnakan Produk dan/atau Aktivitas dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Produk dan/atau Aktivitas tersebut dapat dikenakan penghentian permanen. (5) Bank hanya dapat menerbitkan kembali Produk dan/atau melaksanakan kembali Aktivitas yang diperintahkan untuk dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi atas penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas.

Article 16

(1) Dalam hal Bank diperintahkan untuk menghentikan permanen Produk dan/atau Aktivitas, Bank wajib: a. segera menghentikan penawaran, penjualan, dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Produk dan/atau Aktivitas tersebut; b. menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah terkait Produk dan/atau Aktivitas yang dihentikan; dan c. menyelesaikan kewajiban kepada nasabah Produk dan/atau Aktivitas yang dihentikan sesuai dengan rencana tindak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat penghentian Produk dan/atau Aktivitas.

Article 17

Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas.

BAB IX

SANKSI

Article 24

Correction

(1) BUS dan UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap Produk atau Aktivitas. (2) BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Produk atau Aktivitas. (3) BUS dan UUS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan. (4) BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari keterlambatan. (5) BUS dan UUS yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17 setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per laporan. (6) BPRS yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17 setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

Article 25

Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20, dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berupa teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan Bank.

Article 26

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak mengurangi kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan realisasi penerbitan Produk baru dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 17.

Peraturan Badan Nomor 24-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

Article 25

Article 26

BAB X

Article 27

Article 28

BAB XI

Article 29

Article 30