PERBAN

Peraturan Badan Nomor 23-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

PERBAN Nomor 23-pojk-03-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Article 4

Correction

BPRS wajib MENETAPKAN wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

Article 5

Correction

(1) Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan MEMUTUSKAN transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; e. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan 2) eksposur Risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan. (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.

Article 6

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1); dan d. mengevaluasi dan MEMUTUSKAN permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Article 7

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1) yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Article 10

Correction

(1) BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh: a. sistem informasi manajemen yang memadai; dan b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPRS.

Article 11

(1) BPRS melaksanakan proses identifikasi Risiko paling sedikit dengan melakukan analisis terhadap: a. karakteristik Risiko yang melekat pada BPRS; dan b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS. (2) BPRS melaksanakan pengukuran Risiko paling sedikit dengan melakukan: a. evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor Risiko. (3) BPRS melaksanakan pemantauan Risiko paling sedikit dengan melakukan: a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan b. penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko BPRS. (4) BPRS melaksanakan pengendalian Risiko paling sedikit dengan melakukan evaluasi terhadap teknik mitigasi Risiko untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS.

Article 12

(1) Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, paling sedikit mencakup laporan atau informasi mengenai: a. eksposur Risiko; b. kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; c. kepatuhan terhadap kecukupan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan d. realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. (2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Direksi.

BAB VII

ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Article 16

Correction

(1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk: a. komite Manajemen Risiko; dan b. satuan kerja Manajemen Risiko. (2) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja Manajemen Risiko. (3) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko. (4) BPRS dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dapat membentuk komite Manajemen Risiko. (5) Pembentukan komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.

Article 17

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (4), paling sedikit terdiri dari: a. mayoritas anggota Direksi; dan b. Pejabat Eksekutif terkait. (2) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada direktur utama paling sedikit mencakup: a. penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; b. perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan c. pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

Article 18

(1) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus independen. (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. (3) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko meliputi: a. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi; b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional; c. pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; d. penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan e. penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada komite Manajemen Risiko.

BAB VIII

PELAPORAN

Article 19

Correction

(1) Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2019. (3) BPRS melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPRS dengan modal inti: a. paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022; atau b. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2023. (5) Batas waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan batas waktu pembentukan komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).

Article 20

(1) BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua. (3) Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan untuk laporan semester pertama tahun 2020. (4) Dalam hal BPRS telah merealisasikan seluruh rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tidak perlu menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko untuk semester berikutnya.

Article 21

(1) BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh BPRS wajib memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada komite Manajemen Risiko. (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua. (4) BPRS menyampaikan laporan profil Risiko di luar jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. (5) BPRS yang memiliki modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 3 (tiga) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2022; dan b. 6 (enam) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis untuk semester kedua tahun 2024. (6) BPRS yang memiliki modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 2 (dua) Risiko terdiri dari Risiko kredit dan Risiko operasional untuk semester kedua tahun 2023; dan b. 4 (empat) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas untuk semester kedua tahun 2025.

Article 22

(1) Dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup selain laporan profil Risiko yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a dan ayat (6). (3) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS. (4) Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Article 23

(1) BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, BPRS menyampaikan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Article 24

(1) Ketentuan mengenai tata cara penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan tata cara penilaian profil Risiko lain sebagaimana diatur dalam Pasal 22 diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. (2) Ketentuan mengenai format, petunjuk penyusunan, dan tata cara penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Kesatu

Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko

Article 19

Correction

(1) Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2019. (3) BPRS melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPRS dengan modal inti: a. paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022; atau b. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2023. (5) Batas waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan batas waktu pembentukan komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).

Article 20

(1) BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua. (3) Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan untuk laporan semester pertama tahun 2020. (4) Dalam hal BPRS telah merealisasikan seluruh rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tidak perlu menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko untuk semester berikutnya.

BAB X

PENYESUAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Article 26

Correction

(1) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5). (2) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali pada laporan profil Risiko semester kedua tahun 2024. (3) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2024 wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali pada laporan profil Risiko semester berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Article 27

(1) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2021 wajib telah memenuhi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut. (2) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2021 wajib telah memenuhi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Article 28

BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami penurunan modal inti sehingga mengakibatkan berkurangnya kewajiban penerapan jumlah Risiko dari jumlah semula, tetap menerapkan jenis Risiko dan kelengkapan struktur organisasi yang berlaku sebelum terjadinya penurunan modal inti.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 29

Correction

(1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan bagi BPRS yang menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan dengan denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan; atau b. denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan bagi BPRS yang belum menyampaikan laporan setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan. (3) BPRS yang menyampaikan laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) Selain sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS dikenakan sanksi administratif berupa: a. penurunan penilaian tingkat kesehatan BPRS; dan/atau b. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan. (5) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah BPRS diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPRS tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil Risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Article 30

BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan penilaian tingkat kesehatan BPRS; dan/atau c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS.

Article 31

(1) BPRS yang melanggar ketentuan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Selain sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dikenakan sanksi administratif berupa: a. penurunan penilaian tingkat kesehatan BPRS; dan/atau b. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah BPRS diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPRS tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil Risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Peraturan Badan Nomor 23-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VIII

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 21

BAB Ketiga

Article 22

BAB Keempat

Article 23

Article 24

BAB IX

Article 25

BAB X

Article 26

Article 27

Article 28

BAB XI

Article 29

Article 30

Article 31

BAB XII

Article 32

Article 33

Article 34

BAB XIII

Article 35