PERBAN

Peraturan Badan Nomor 22-pojk-02-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

PERBAN Nomor 22-pojk-02-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5521) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Article 3

Article 12

Correction

(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK memberikan surat teguran pertama yang memuat: a. kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran pertama; dan b. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama, OJK memberikan surat teguran kedua yang memuat: a. kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama; dan b. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. (3) Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat MENETAPKAN sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan. (4) Pengenaan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif yang berlaku untuk setiap Sektor Jasa Keuangan. (4a) OJK dapat menyesuaikan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terdapat: a. kesalahan sistem penerimaan pungutan OJK; b. kesalahan sistem Bank Tempat Pembayaran; dan/atau c. hal lain yang bukan merupakan wanprestasi Wajib Bayar dan telah diverifikasi oleh OJK. (5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat. (6) Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran biaya tahunan tidak dikenakan bunga sebagaimana diatur dalam peraturan terkait tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. 3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 22-pojk-02-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Article I

Article 3

Article I

Article 3

Article 12

Article 13

Article 14

Article 14A

Article 20A

Article II