Correct Article 39

(1) LKM yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan/atau Pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha; c. pemberhentian Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai dengan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan d. pencabutan izin usaha. (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing- masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan/atau Pasal 21 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. (4) Apabila masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan/atau Pasal 21 ayat (3), LKM dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan kegiatan usaha; atau b. pemberhentian Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai dengan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (6) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan/atau Pasal 21 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. (7) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan/atau Pasal 21 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. (8) Dalam hal LKM dikenai sanksi pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, LKM: a. memberhentikan dan menunjuk serta mengangkat pengganti sementara paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengenaan sanksi; dan b. menunjuk dan mengangkat pengganti tetap paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengangkatan pengganti sementara. (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir dan LKM belum: a. memberhentikan dan menunjuk serta mengangkat pengganti sementara; dan b. menunjuk dan mengangkat pengganti tetap, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.