PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah

PERBAN Nomor 16-pojk-03-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

(1) Bank dilarang untuk: a. memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada Pengembang, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau b. membeli atau menjamin Surat Berharga atau Surat Berharga Syariah dari Pengembang, untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. pengalihan Kredit atau Pembiayaan dari Pengembang kepada Pengembang lain untuk penyelamatan Kredit atau Pembiayaan, sepanjang tidak menambah baki debet Kredit atau Pembiayaan; b. perpanjangan jangka waktu Kredit atau Pembiayaan untuk penyelamatan Kredit atau Pembiayaan, tanpa menambah baki debet Kredit atau Pembiayaan; c. pemberian Kredit atau Pembiayaan dan/atau pembelian atau penjaminan Surat Berharga atau Surat Berharga Syariah dari Pengembang untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah guna pembangunan Rumah Sederhana, dengan persyaratan tertentu; dan/atau d. pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk Pengolahan Tanah kepada Pengembang, dengan persyaratan tertentu. (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a. untuk Rumah Sederhana tidak bersusun, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang dibiayai digunakan untuk pembangunan Rumah Sederhana tidak bersusun beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang diperlukan bagi penghuni Rumah Sederhana yang bersangkutan; b. untuk rumah susun sederhana, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh luas lantai digunakan untuk pembangunan rumah susun sederhana beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang diperlukan bagi penghuni rumah susun sederhana yang bersangkutan; c. untuk rumah toko (ruko), paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan digunakan untuk pembangunan rumah toko (ruko) beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial untuk keperluan hunian dan usaha dari pemilik rumah toko (ruko); atau d. untuk kios atau los pasar tradisional, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan digunakan untuk pembangunan kios atau los pasar tradisional beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial untuk kepentingan usaha pemilik kios atau los pasar tradisional. (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah: a. pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk Pengolahan Tanah ditujukan untuk pembangunan rumah tapak atau rumah susun, dan bukan kawasan komersial; b. terdapat perjanjian antara Bank dengan Pengembang yang memuat syarat bahwa Pengembang harus memulai pelaksanaan pembangunan rumah tapak atau rumah susun paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian; dan c. pencairan Kredit atau Pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres proyek yang dibiayai.