PERBAN

Peraturan Badan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun

PERBAN Nomor 33 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PPDP SECARA INDIVIDUAL

Article 9

Correction

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: a. tata kelola perusahaan yang baik; b. profil risiko; c. rentabilitas; dan d. permodalan. (2) Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: a. tata kelola perusahaan yang baik; b. profil risiko; c. rentabilitas; dan d. pendanaan. (3) Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun lembaga keuangan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: a. tata kelola perusahaan yang baik; b. profil risiko; dan c. rentabilitas. (4) Penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko. (5) Ketentuan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 10

Article 11

Article 12

(1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut: a. Peringkat Komposit 1; b. Peringkat Komposit 2; c. Peringkat Komposit 3; d. Peringkat Komposit 4; dan e. Peringkat Komposit 5. (3) Peringkat Komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (4) Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (5) Peringkat Komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (6) Peringkat Komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (7) Peringkat Komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (8) Ketentuan mengenai Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh PPDP. (2) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4), merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional PPDP yang dilakukan terhadap faktor risiko sebagai berikut: a. bagi perusahaan perasuransian, meliputi: 1. risiko strategis; 2. risiko operasional; 3. risiko asuransi; 4. risiko kredit; 5. risiko pasar; 6. risiko likuiditas; 7. risiko hukum; 8. risiko kepatuhan; dan 9. risiko reputasi; b. bagi lembaga penjamin meliputi: 1. risiko strategis; 2. risiko operasional; 3. risiko penjaminan; 4. risiko kredit; 5. risiko pasar; 6. risiko likuiditas; 7. risiko hukum; 8. risiko kepatuhan; dan 9. risiko reputasi; dan c. bagi dana pensiun, meliputi: 1. risiko strategis; 2. risiko operasional; 3. risiko kredit; 4. risiko pasar; 5. risiko likuiditas; 6. risiko hukum; 7. risiko kepatuhan; dan 8. risiko reputasi. (3) Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi PPDP. (4) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat penilaian terhadap: a. kinerja rentabilitas; b. sumber rentabilitas; dan c. kesinambungan rentabilitas PPDP. (5) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap: a. tingkat kecukupan permodalan; dan b. pengelolaan permodalan. (6) Penilaian terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap: a. kondisi pendanaan; dan b. tambahan pendanaan. (7) Penilaian terhadap faktor profil risiko, rentabilitas, permodalan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) mempertimbangkan hasil penilaian atas kesehatan keuangan yang berlaku bagi PPDP. (8) Ketentuan mengenai penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. (2) Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut: a. peringkat 1; b. peringkat 2; c. peringkat 3; d. peringkat 4; dan e. peringkat 5. (3) Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PPDP dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi PPDP. (4) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. (5) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas PPDP. (6) Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin. (7) Penetapan peringkat faktor pendanaan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan dana pensiun pemberi kerja. (8) Ketentuan mengenai penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25