Peraturan Badan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggara...

Article 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later) yang selanjutnya disebut BNPL adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa. 2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah. 3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya baik sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip. 4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Article 1

Article 2

Correction

(1) Lembaga jasa keuangan yang melakukan penyelenggaraan BNPL, meliputi: a. Bank Umum; dan b. Perusahaan Pembiayaan. (2) Penyelenggaraan BNPL oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Bank Umum. (3) Penyelenggaraan BNPL oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan Pembiayaan, setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan Penyelenggaraan BNPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 12

Correction

Mekanisme penagihan BNPL dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Article 13

Correction

(1) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan BNPL kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan BNPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan.

Article 14

Correction

(1) Penghentian penyelenggaraan BNPL dilakukan atas dasar: a. inisiatif Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan; atau b. perintah Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penghentian penyelenggaraan BNPL yang dilakukan atas dasar inisiatif Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum. (3) Penghentian penyelenggaraan BNPL yang dilakukan atas dasar inisiatif Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan Pembiayaan. (4) Penghentian penyelenggaraan BNPL yang dilakukan atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan dalam hal terdapat: a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan; b. peningkatan profil risiko yang tidak dapat dimitigasi secara memadai; dan/atau c. peningkatan jumlah pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. (5) Ketentuan mengenai penghentian penyelenggaraan BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 15

Correction

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN batas maksimum manfaat ekonomi bagi Perusahaan Pembiayaan dalam penyelenggaraan BNPL. (2) Ketentuan mengenai penetapan batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 16

Correction

Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

Article 17

Correction

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Perjanjian pembiayaan BNPL dan perjanjian kerja sama penyelenggaraan BNPL yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan BNPL dan perjanjian kerja sama penyelenggaraan BNPL; b. Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan yang telah menyelenggarakan BNPL sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, harus melakukan penyesuaian pemenuhan karakteristik BNPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan c. Perubahan terhadap perjanjian pembiayaan BNPL dan perubahan terhadap perjanjian kerja sama penyelenggaraan BNPL yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 18

Correction

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2025 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2025 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti Buy Now Pay Later

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

Article 16

BAB VIII

Article 17

BAB IX

Article 18