Correct Article 8

(1) PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis Pelindungan Konsumen. (2) Kebijakan dan prosedur tertulis Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada kegiatan: a. desain produk dan/atau layanan; b. penyediaan informasi produk dan/atau layanan; c. penyampaian informasi produk dan/atau layanan; d. pemasaran produk dan/atau layanan; e. penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan; f. pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan g. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa atas produk dan/atau layanan. (3) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen; b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia; c. pelindungan aset Konsumen; d. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; e. informasi penanganan dan penyelesaian Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan f. mekanisme penggunaan dan penghapusan data dan/atau informasi Konsumen. (4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; d. pemberhentian pengurus; e. denda administratif; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau g. pencabutan izin usaha. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).