PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2010 tentang PEDOMAN SERTIFIKASI PERALATAN SANDI

PERBAN Nomor 9 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikasi yaitu proses pemberian sertifikat yang menyatakan kesesuaian tipe produk Peralatan Sandi dengan Persyaratan Teknis yang ditetapkan Lembaga Sandi Negara. 2. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian. 3. Tipe Peralatan Sandi adalah model atau jenis Peralatan Sandi yang mempunyai karakteristik tertentu. 4. Mesin Sandi adalah alat yang mengandung algoritma kriptografi dan dapat difungsikan untuk proses penyandian baik enkripsi maupun dekripsi. 5. Label adalah keterangan pada Peralatan Sandi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasikan informasi tentang Peralatan Sandi yang telah bersertifikat. 6. Pengujian Peralatan Sandi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik Peralatan Sandi terhadap Persyaratan Teknis yang telah ditetapkan. 7. Persyaratan Teknis adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara yang berisi persyaratan kriptografis dan persyaratan elektronis. 8. Spesifikasi Teknis adalah sesuatu yang ditetapkan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan berbagai syarat kesehatan, keselamatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan pengamanan, perkembangan masa kini dan masa depan. 9. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan Sertifikasi Peralatan Sandi. 10. Pengguna adalah Instansi Pemerintah yang menggunakan atau memakai Peralatan Sandi. 11. Pemohon adalah penyedia Peralatan Sandi yang mengajukan permohonan Sertifikasi Peralatan Sandi. 12. Pemegang Sertifikat adalah penyedia Peralatan Sandi yang telah mendapatkan sertifikat Peralatan Sandi. 13. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.

BAB IV

TAHAPAN SERTIFIKASI

Article 9

Correction

Pengujian Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui: a. pengukuran; dan b. evaluasi dokumen.

Article 10

Correction

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menjamin kekuatan kriptografis, interkonektivitas, dan kemampuan interoperabilitas antar Peralatan Sandi serta untuk menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dimiliki penyedia jasa atau barang.

Article 11

Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui: a. uji laboratorium; dan b. uji lapangan.

Article 12

(1) Uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan di laboratorium untuk memastikan kesesuaian antara Peralatan Sandi dengan Persyaratan Teknis. (2) Uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pengukuran Conformance; dan/atau b. Pengukuran Electromagnetic Compatibility (EMC). (3) Pengukuran Conformance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengukuran kesesuaian terhadap Persyaratan Teknis baik kriptografis maupun elektronis yang dilakukan terhadap setiap Peralatan Sandi yang diuji. (4) Pengukuran Electromagnetic Compatibility (EMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengujian terhadap kemampuan dari suatu Peralatan Sandi untuk berfungsi dengan baik di dalam lingkungan medan elektromagnetik tanpa mempengaruhi kondisi lingkungannya maupun peralatan di sekitarnya.

Article 13

Uji lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan di tempat pemasangan Peralatan Sandi untuk memastikan interoperabilitas antar Peralatan Sandi.

Article 14

Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah evaluasi terhadap: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dimiliki penyedia jasa atau barang sesuai ketentuan yang berlaku atas penyediaan Peralatan Sandi yang akan dipergunakan di Instansi Pemerintah; b. dokumen yang menerangkan tentang Peralatan Sandi; dan c. dokumen yang menerangkan jaminan ketersediaan suku cadang untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Article 15

(1) Peralatan Sandi yang telah lulus uji Sertifikasi dibuktikan dengan sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemegang Sertifikat. (3) Satu sertifikat berlaku untuk sekelompok Peralatan Sandi dengan tipe yang sama.

Article 16

(1) Setiap unit Peralatan Sandi yang telah lulus uji Sertifikasi mendapatkan satu Label. (2) Pelekatan Label dilaksanakan sebelum Peralatan Sandi dipergunakan.

Article 17

(1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa berlakunya dapat diperpanjang secara periodik untuk jangka waktu yang sama. (2) Permohonan perpanjangan sertifikat diajukan secara tertulis oleh Pemegang Sertifikat kepada Lemsaneg selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlaku sertifikat. (3) Permohonan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. sertifikat asli; dan b. pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tidak ada perubahan Spesifikasi Teknis Peralatan Sandi. (4) Lemsaneg menerbitkan perpanjangan sertifikat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. (5) Dalam hal Lemsaneg belum menerbitkan perpanjangan sertifikat, sertifikat lama dinyatakan masih berlaku sampai dengan diterbitkannya sertifikat baru.

BAB Kesatu

Pengujian

Article 9

Correction

Pengujian Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui: a. pengukuran; dan b. evaluasi dokumen.

Article 10

Correction

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menjamin kekuatan kriptografis, interkonektivitas, dan kemampuan interoperabilitas antar Peralatan Sandi serta untuk menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dimiliki penyedia jasa atau barang.

Article 11

Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui: a. uji laboratorium; dan b. uji lapangan.

Article 12

(1) Uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan di laboratorium untuk memastikan kesesuaian antara Peralatan Sandi dengan Persyaratan Teknis. (2) Uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pengukuran Conformance; dan/atau b. Pengukuran Electromagnetic Compatibility (EMC). (3) Pengukuran Conformance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengukuran kesesuaian terhadap Persyaratan Teknis baik kriptografis maupun elektronis yang dilakukan terhadap setiap Peralatan Sandi yang diuji. (4) Pengukuran Electromagnetic Compatibility (EMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengujian terhadap kemampuan dari suatu Peralatan Sandi untuk berfungsi dengan baik di dalam lingkungan medan elektromagnetik tanpa mempengaruhi kondisi lingkungannya maupun peralatan di sekitarnya.

Article 13

Uji lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan di tempat pemasangan Peralatan Sandi untuk memastikan interoperabilitas antar Peralatan Sandi.

Article 14

Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah evaluasi terhadap: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dimiliki penyedia jasa atau barang sesuai ketentuan yang berlaku atas penyediaan Peralatan Sandi yang akan dipergunakan di Instansi Pemerintah; b. dokumen yang menerangkan tentang Peralatan Sandi; dan c. dokumen yang menerangkan jaminan ketersediaan suku cadang untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2010 tentang PEDOMAN SERTIFIKASI PERALATAN SANDI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 20

BAB Kedua

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

BAB X

Article 25