PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2010 tentang PEDOMAN GELAR JARINGAN KOMUNIKASI SANDI

PERBAN Nomor 14 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

GELAR JKS EKSTERNAL

Article 4

Correction

Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Eksternal wajib menyampaikan surat permohonan Gelar JKS Eksternal kepada Lemsaneg.

Article 5

Correction

(1) Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah yang akan terhubung dengan JKS Eksternal melakukan inventarisasi sumber daya di Instansi Pemerintah terkait. (2) Inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelembagaan yang melaksanakan fungsi persandian; b. peraturan di bidang pengamanan informasi; c. pengguna persandian; d. sarana komunikasi antar pengguna persandian; e. sumber daya manusia sandi; f. peralatan sandi; g. media transmisi; dan h. anggaran. (3) Lemsaneg menggunakan hasil inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan analisis kebutuhan dalam perencanaan Gelar JKS Eksternal. (4) Perencanaan Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. desain JKS Eksternal; b. manajemen kunci sistem sandi; dan c. kebutuhan anggaran. (5) Desain JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari: a. topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. Peralatan Sandi yang digunakan; dan c. infrastruktur telekomunikasi yang digunakan. (6) Lemsaneg menyusun perencanaan Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk proposal rencana Gelar JKS Eksternal. (7) Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Eksternal menyusun kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya Gelar JKS berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Eksternal yang telah disusun Lemsaneg.

Article 6

Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Eksternal berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Eksternal yang telah disusun.

Article 7

Implementasi Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Eksternal.

Article 8

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Article 9

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah khusus untuk kepentingan JKS Eksternal.

Article 10

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Article 11

Lemsaneg melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang terdiri dari kegiatan: a. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan manajemen kunci sistem sandi yang telah dibuat; dan b. administrasi kunci sistem sandi meliputi pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi.

Article 12

Lemsaneg melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Article 13

Operasional Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Eksternal sampai dengan siap dioperasikan.

Article 14

(1) Lemsaneg berwenang melakukan evaluasi terhadap implementasi Gelar JKS Eksternal. (2) Evaluasi Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan Gelar JKS Eksternal; dan b. penilaian efisiensi dan efektifitas pemanfaatan JKS Eksternal.

BAB Kedua

Implementasi

Article 6

Correction

Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Eksternal berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Eksternal yang telah disusun.

Article 7

Correction

Implementasi Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Eksternal.

Article 8

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Article 9

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah khusus untuk kepentingan JKS Eksternal.

Article 10

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Article 11

Lemsaneg melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang terdiri dari kegiatan: a. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan manajemen kunci sistem sandi yang telah dibuat; dan b. administrasi kunci sistem sandi meliputi pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi.

Article 12

Lemsaneg melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Article 13

Operasional Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Eksternal sampai dengan siap dioperasikan.

BAB IV

GELAR JKS INTERNAL

Article 15

Correction

(1) Instansi Pemerintah melakukan inventarisasi sumber daya yang ada di lingkungannya. (2) Inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Instansi Pemerintah dapat mengkonsultasikan hasil inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lemsaneg untuk mendapatkan rekomendasi Gelar JKS Internal. (4) Instansi Pemerintah dapat menggunakan rekomendasi Gelar JKS Internal dari Lemsaneg untuk menyusun perencanaan Gelar JKS Internal. (5) Perencanaan Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. desain JKS Internal; b. manajemen kunci sistem sandi; dan c. kebutuhan anggaran. (6) Desain JKS Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari: a. topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. Peralatan Sandi yang digunakan; dan c. infrastruktur telekomunikasi yang digunakan. (7) Instansi Pemerintah menyusun kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya Gelar JKS berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah disusun.

Article 16

Lemsaneg wajib memberikan asistensi yang dibutuhkan Instansi Pemerintah dalam Gelar JKS Internal.

Article 17

Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Internal berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah disusun.

Article 18

Implementasi Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Internal.

Article 19

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Article 20

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah khusus untuk kepentingan JKS Internal.

Article 21

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Article 22

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan cara: a. Instansi Pemerintah mengajukan permintaan kunci sistem sandi kepada Lemsaneg;_atau b. Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi secara mandiri.

Article 23

Dalam hal Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Instansi Pemerintah harus melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyusun perencanaan pembuatan kunci sistem sandi dan mengkonsultasikan kepada Lemsaneg untuk pengujian; b. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan rekomendasi Lemsaneg; c. pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi; dan d. menyusun rencana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan kunci sistem sandi.

Article 24

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Article 25

Operasional Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Internal sampai dengan siap dioperasikan.

Article 26

(1) Instansi Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap implementasi Gelar JKS Internal dilingkungannya. (2) Evaluasi Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan Gelar JKS Internal; dan b. penilaian efisiensi dan efektifitas pemanfaatan JKS Internal.

BAB Kedua

Implementasi

Article 17

Correction

Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Internal berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah disusun.

Article 18

Correction

Implementasi Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Internal.

Article 19

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Article 20

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah khusus untuk kepentingan JKS Internal.

Article 21

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Article 22

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan cara: a. Instansi Pemerintah mengajukan permintaan kunci sistem sandi kepada Lemsaneg;_atau b. Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi secara mandiri.

Article 23

Dalam hal Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Instansi Pemerintah harus melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyusun perencanaan pembuatan kunci sistem sandi dan mengkonsultasikan kepada Lemsaneg untuk pengujian; b. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan rekomendasi Lemsaneg; c. pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi; dan d. menyusun rencana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan kunci sistem sandi.

Article 24

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Article 25

Operasional Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Internal sampai dengan siap dioperasikan.

BAB V

GELAR JKS KHUSUS

Article 27

Correction

(1) Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Khusus wajib menyampaikan surat permohonan Gelar JKS Khusus kepada Lemsaneg. (2) Lemsaneg menyusun perencanaan Gelar JKS Khusus berdasarkan kebutuhan Instansi Pemerintah. (3) Perencanaan Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. desain JKS Khusus; b. manajemen kunci sistem sandi; dan c. kebutuhan anggaran. (4) Desain JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari: a. topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. Peralatan Sandi yang digunakan; dan c. infrastruktur telekomunikasi yang digunakan. (5) Lemsaneg menyusun perencanaan Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk proposal rencana Gelar JKS Khusus. (6) Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Khusus menyusun kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya Gelar JKS berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Khusus yang telah disusun Lemsaneg.

Article 28

Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Khusus berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Khusus yang telah disusun.

Article 29

Implementasi Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Khusus.

Article 30

(1) Instansi Pemerintah dan/atau Lemsaneg melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a. (2) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Article 31

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah hanya untuk kepentingan JKS Khusus.

Article 32

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Article 33

Lemsaneg melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yang terdiri dari kegiatan: a. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan manajemen kunci sistem sandi yang telah dibuat; dan b. administrasi kunci sistem sandi meliputi pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi.

Article 34

Lemsaneg melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c yang terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Article 35

Operasional Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Khusus sampai dengan siap dioperasikan.

Article 36

(1) Lemsaneg berwenang melakukan evaluasi Gelar JKS Khusus di lapangan setelah implementasi Gelar JKS Khusus selesai dilaksanakan. (2) Evaluasi Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan Gelar JKS Khusus; b. penilaian efisiensi dan efektifitas pemanfaatan JKS Khusus.

BAB Kedua

Implementasi

Article 28

Correction

Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Khusus berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Khusus yang telah disusun.

Article 29

Correction

Implementasi Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Khusus.

Article 30

(1) Instansi Pemerintah dan/atau Lemsaneg melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a. (2) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Article 31

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah hanya untuk kepentingan JKS Khusus.

Article 32

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Article 33

Lemsaneg melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yang terdiri dari kegiatan: a. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan manajemen kunci sistem sandi yang telah dibuat; dan b. administrasi kunci sistem sandi meliputi pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi.

Article 34

Lemsaneg melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c yang terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Article 35

Operasional Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Khusus sampai dengan siap dioperasikan.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2010 tentang PEDOMAN GELAR JARINGAN KOMUNIKASI SANDI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Ketiga

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

BAB Kesatu

Article 27

BAB Kedua

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31