PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2011 tentang STANDAR DAN PENGELOLAAN RUMAH AMAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERBAN Nomor 3 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkup perlindungan saksi dan korban. 3. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu unsur Pimpinan yang merangkap anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK. 4. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan LPSK. 5. Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi di LPSK. 6. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. 9. Saksi dan/atau Korban yang dilindungi di rumah aman selanjutnya disebut terlindung adalah saksi dan/atau korban yang telah diputuskan diterima dalam program perlindungan LPSK atau dalam keadaan darurat yang ditempatkan pada rumah aman. 10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban dan juga terancam jiwanya. 11. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses peradilan pidana. 12. Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Satgas Pamwal LPSK adalah pasukan khusus pengamanan dan pengawalan LPSK. 13. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB Kedua

Susunan Organisasi Rumah Aman

Article 9

Correction

(1) Unit pengelola rumah aman berperan dan bertugas dalam urusan administrasi, pelayanan dan pengamanan rumah aman. (2) Struktur organisasi unit pengelola rumah aman terdiri dari: a. kepala rumah aman; b. wakil kepala rumah aman yang merangkap sebagai bagian pengamanan; c. bagian administrasi; d. bagian pelayanan rumah aman; dan e. komandan regu keamanan. (3) Kepala rumah aman bertanggungjawab terhadap seluruh proses perlindungan, pengamanan, pelayanan dan administrasi terlindung yang ditempatkan di rumah aman. (4) Kepala rumah aman bertugas: a. melakukan pengelolaan dan keberlangsungan program perlindungan terlindung; b. melakukan pengelolaan keuangan rumah aman; c. melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pelaksanaan perlindungan di rumah aman; d. menyusun strategi program dan kegiatan rumah aman; e. melakukan pemantauan pelaksanaan perlindungan di rumah aman baik secara berkala maupun insidental; dan f. memberikan laporan terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan perlindungan di rumah aman, secara rutin atau insidental kepada penanggung jawab bidang perlindungan. (5) Wakil Kepala unit rumah aman bertanggungjawab atas ketersediaan satuan pengamanan, pelaksanaan pengamanan dan pengawalan, maupun ketersediaan dan perlengkapan sarana prasarana pengamanan. (6) Wakil Kepala unit rumah aman bertugas: a. menyusun strategi pengamanan dan pengawalan terhadap terlindung didalam maupun diluar rumah aman; b. mengatur rotasi tugas anggota pengamanan dan pengawalan rumah aman; c. mengatur kesiapan tenaga pengemudi dalam rangka pengamanan dan pengawalan; d. melakukan koordinasi dengan Satgas Pamwal LPSK; e. memimpin koordinasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tugas rumah aman; f. melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap perkembangan aspek keamanan yang terjadi di rumah aman; dan g. memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan kepada kepala rumah aman. (7) Bagian pelayanan bertanggungjawab terhadap ketersediaan pelayanan medis, psikologis, janitor, transportasi, logistik dan perlengkapan bagi keperluan operasional perlindungan terlindung di rumah aman. (8) Bagian pelayanan bertugas: a. melakukan analisa kebutuhan pelayanan saksi dan/atau korban yang dilindungi; b. menyediakan layanan mental, sosial dan psikologis saksi dan/atau korban yang dilindungi; c. menyediakan layanan rehabilitasi medis saksi dan/atau korban yang dilindungi; d. memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan saksi dan/atau korban yang dilindungi; dan e. memberikan layanan informasi terkait saksi dan/atau korban yang dilindungi. (9) Bagian administrasi bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan ketersediaan administrasi terlindung. (10) Bagian administrasi bertugas: a. melakukan registrasi terlindung; b. melakukan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan c. melaksanakan administrasi keuangan.

BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI RUMAH AMAN

Article 10

Correction

(1) Saksi dan/atau korban diberikan perlindungan di rumah aman LPSK dan/atau dalam situasi darurat setelah adanya keputusan rapat paripurna LPSK. (2) Penanggungjawab perlindungan wajib menunjuk kepala rumah aman untuk melakukan langkah persiapan setelah adanya keputusan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Langkah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. kelengkapan semua dokumen perlindungan; b. melakukan tindakan penilaian awal kondisi fisik dan psikis terlindung sebelum ditempatkan pada rumah aman; c. melakukan analisa risiko keamanan terlindung; dan d. memberikan informasi kepada terlindung mengenai aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan di rumah aman LPSK.

Article 11

(1) Kelengkapan dokumen perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri dari : a. surat perjanjian perlindungan yang dibuat oleh bidang perlindungan dan terlindung; b. surat identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor) yang berisikan data tentang alamat/tempat tinggal, maupun hal-hal penting yang diperlukan dalam proses perlindungan; dan c. foto dan/atau sidik jari terlindung yang dilakukan oleh bidang perlindungan. (2) Dalam hal perlindungan diberikan dalam kondisi darurat, kelengkapan dokumen perlindungan hanya berupa perjanjian perlindungan yang telah ditandatangani oleh pihak terlindung dan/atau keluarga/advokat.

Article 12

Tindakan penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri dari: a. penilaian terhadap kondisi fisik dan/ atau psikis pemohon yang dilakukan oleh tenaga medis pada unit medis dan/ atau unit psikologis; b. penyusunan laporan penilaian awal yang menggambarkan kondisi dan rekomendasi terhadap terlindung; dan c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai pedoman dalam penanganan terlindung selama di rumah aman.

Article 13

Analisa risiko keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri dari : a. tindakan analisa risiko keamanan terlindung yang dilakukan oleh satgas pamwal; b. penyusunan laporan analisa risiko keamanan yang menggambarkan tingkat ancaman dan rekomendasi penanganan terlindung; dan c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dijadikan pedoman dalam penanganan terlindung selama di rumah aman.

Article 14

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d terdiri dari: a. informasi mengenai aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan di rumah aman; b. informasi mengenai isi perjanjian perlindungan; c. informasi mengenai hak dan kewajiban terlindung di rumah aman; d. informasi mengenai layanan perlindungan yang akan diberikan; e. informasi mengenai tata tertib di rumah aman; dan f. informasi mengenai aturan-aturan terkait lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

BAB V

KUALIFIKASI PENGELOLA RUMAH AMAN

Article 15

Correction

(1) Kualifikasi Kepala Rumah Aman terdiri dari: a. memiliki pemahaman dan pengalaman dalam hal perlindungan saksi dan/atau korban sekurang-kurangnya 2 tahun; b. mempunyai kemampuan management, pengawasan dan koordinatif; c. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak; d. memiliki kemampuan perencanaan dan pelaksanaan program; dan e. memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan. (2) Kualifikasi dari Kepala Regu Pengamanan dan Pengawalan terdiri dari: a. memiliki kemampuan kepemimpinan pasukan; b. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak; c. memiliki keahlian analisis risiko ancaman; d. memiliki pengetahuan strategi pengelolaan pengamanan; e. memiliki pengalaman dalam hal pengamanan dan pengawalan selama sekurangnya 2 tahun; dan f. memiliki kemampuan berkendara. (3) Kualifikasi dari Anggota Pengamanan dan Pengawalan terdiri dari: a. memiliki keahlian analisis risiko ancaman; b. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak; c. memiliki pengatahuan strategi pengelolaan pengamanan; dan d. memiliki kemampuan berkendara. (4) Kualifikasi dari Pengemudi: a. memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku; b. memiliki pengetahuan jalan protokol, jalan alternatif dan topografi kewilayahan; c. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak; dan d. memiliki keterampilan dalam perawatan mesin kendaraan (5) Kualifikasi dari juru masak: a. memiliki keterampilan memasak; b. memiliki pengalaman sebagai juru masak sekurangnya 2 tahun; dan c. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, hak perempuan dan anak, maupun perlindungan saksi dan/atau korban. (6) Kualifikasi dari Janitor : a. memiliki pengalaman sebagai janitor sekurangnya 2 tahun; dan b. memiliki kepedulian terhadap aktivitas dalam penegakan Hak Asasi Manusia, hak perempuan dan anak, maupun perlindungan saksi dan/atau korban.

Article 16

(1) Petugas unit pengelola rumah aman wajib mematuhi peraturan LPSK tentang kode etik dan disiplin pegawai. (2) Petugas unit pengelola rumah aman wajib menerapkan nilai dasar kepribadian sebagai pegawai LPSK yaitu : a. integritas; b. kemanusiaan; c. anti diskriminasi; d. kemandirian; e. profesionalisme; dan f. keteladanan. (3) Petugas unit pengelola rumah aman wajib menjalankan etika pelaksanaan tugas sebagai pegawai LPSK yaitu: a. kerahasiaan; b. proporsionalitas; c. tanggap; d. perhatian khusus; e. transparansi; dan f. akuntabilitas. (4) Petugas unit pengelola rumah aman wajib melaksanakan aturan disiplin pegawai LPSK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. (5) Dalam hal petugas unit pengelola rumah aman telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di LPSK.

Article 17

(1) Sarana dan Prasarana Rumah Aman, terdiri dari sarana fisik rumah aman, fasilitas rumah aman, fasilitas pengamanan, dan fasilitas alat transportasi. (2) Sarana fisik rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat, yaitu: a. memenuhi standar keamanan; b. memiliki pagar di sekeliling rumah dan dapat dikunci ganda; c. memiliki jalan masuk standar; d. dapat digunakan bagi 1 orang terlindung dan keluarganya atau lebih; e. mudah dipantau; f. memiliki pintu darurat atau pintu rahasia untuk kepentingan kerahasiaan; g. memiliki keterbatasan akses pandangan dari luar; h. memenuhi standar kesehatan atau sanitasi-ventilasi dan hal terkait lainnya; dan i. memiliki kamar pribadi yang memadai untuk penghuni minimal 3 kamar dengan komposisi 2 kamar untuk saksi dan 1 kamar untuk pengelola rumah aman. (3) Fasilitas rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat, yaitu: a. memiliki peralatan dan perabot rumah lengkap; b. memiliki peralatan medis dan pengobatan standar; c. memiliki peralatan genset portable; d. memiliki fasilitas bermain bagi anak, jika diperlukan; dan e. memiliki fasilitas hiburan, keagamaan dan yang terkait lainnya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. (4) Fasilitas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. memiliki peralatan berupa CCTV, Handy talky, Senjata api dan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan; b. memiliki pintu keluar masuk dengan akses 24 jam; c. memiliki penerangan disesuaikan dengan kebutuhan; dan d. memiliki tabung pemadam api. (5) Fasilitas alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat yaitu: a. kendaraan roda empat : 1. memiliki standar pengamanan pada kaca film; 2. memiliki kelengkapan alat P3K; 3. memiliki kelengkapan logistik dasar (makanan ringan, air mineral, pakaian); 4. memiliki kekuatan anti peluru bila diperlukan; dan 5. memiliki fasilitas keamanan lainnya sesuai kebutuhan. b. kendaraan roda dua : 1. memiliki standar keamanan yang lengkap; 2. dapat digunakan di berbagai lokasi dan situasi.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2011 tentang STANDAR DAN PENGELOLAAN RUMAH AMAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19