PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1-plps-2014 Tahun 2014 tentang PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN

PERBAN Nomor 1-plps-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN

Article 2

LPS wajib menjual seluruh saham Bank Yang Diselamatkan.

Article 3

BAB III

PELAKSANAAN PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN

Article 7

Correction

(1) Dalam hal Penjualan Saham dilakukan secara langsung kepada investor strategis (strategic sale) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, calon Investor yang berminat sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan saham bank dan pemegang saham pengendali bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; b. bukan merupakan Pemegang Saham Lama dan/atau mantan pengurus yang diduga atau terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian Bank Yang Diselamatkan, atau pihak terafiliasi dari Pemegang Saham Lama dan/atau mantan pengurus tersebut sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perbankan; dan c. mempunyai komitmen dan kemampuan keuangan yang kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas transaksi Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan secara tepat waktu. (2) Calon Investor yang berminat harus menyampaikan kepada LPS: a. surat pernyataan dari calon Investor yang menyatakan bahwa calon Investor memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. persyaratan lain yang ditetapkan oleh LPS.

Article 8

(1) LPS melakukan seleksi terhadap calon Investor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penilaian terhadap calon Investor. (3) LPS MENETAPKAN calon Investor pemenang berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id (4) LPS mengajukan calon Investor pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada OJK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). (5) LPS MENETAPKAN Investor pemenang yang dinyatakan OJK lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). (6) Dalam hal tidak ada calon Investor yang mendaftar atau berminat, atau tidak ada calon Investor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau calon Investor pemenang dinyatakan OJK tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), proses Penjualan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan selesai. (7) Dengan selesainya proses Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPS setiap saat dapat mengulang kembali proses Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan. (8) Dalam hal OJK sampai dengan akhir batas waktu periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Investor pemenang yang ditetapkan oleh LPS maka LPS dapat memperpanjang jangka waktu Penjualan Saham tanpa harus mengulang kembali proses penawaran saham Bank Yang Diselamatkan. (9) Ketentuan mengenai penilaian calon Investor diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Article 9

(1) Pembayaran atas transaksi Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan dapat dilakukan oleh Investor secara bertahap atau sekaligus. (2) Ketentuan mengenai pembayaran atas transaksi Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bentuk pembayarannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Article 10

(1) Kepemilikan atas saham Bank Yang Diselamatkan yang dijual LPS beralih kepada Investor setelah dilunasinya seluruh harga Penjualan Saham. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham atas Bank Yang Diselamatkan tetap berada pada LPS selama Investor belum melunasi seluruh harga Penjualan Saham.

Article 11

(1) Pemegang Saham Lama tidak memiliki hak atas hasil Penjualan Saham apabila ekuitas Bank Gagal bernilai nol atau negatif pada: a. saat penyerahan kepada LPS untuk Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; b. sesaat setelah Pemegang Saham Lama melakukan penyetoran modal dalam hal Penanganan Bank Gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Lama; atau c. saat LPS MEMUTUSKAN Penanganan Bank Gagal dilakukan tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Lama untuk Bank Gagal berdampak sistemik. (2) Dalam hal ekuitas Bank Gagal bernilai positif, pada: a. saat diserahkan kepada LPS untuk Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; b. sesaat setelah Pemegang Saham Lama melakukan penyetoran modal dalam hal Penanganan Bank Gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Lama; atau c. saat LPS MEMUTUSKAN Penanganan Bank Gagal dilakukan tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Lama untuk Bank Gagal berdampak sistemik; maka pembagian hasil Penjualan Saham dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 1. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS; dan 2. pengembalian kepada Pemegang Saham Lama sebesar nilai ekuitas yang dihitung dengan pendekatan harga pasar. (3) Dalam hal hasil Penjualan Saham setelah dibagikan sesuai urutan pada ayat (2) angka 1 dan angka 2 masih terdapat sisa, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada LPS dan Pemegang Saham Lama sesuai dengan perbandingan pada ayat (2) angka 1 dan angka 2. (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Komisioner. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 1-plps-2014 Tahun 2014 tentang PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN

BAB II

Article 2

Article 3

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB Keempat

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

Article 17