Correct Article 26

(1) Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dapat dihentikan oleh Pemberi Bantuan Hukum, dalam hal: a. Permasalahan Hukum yang ditangani tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP; b. Penerima Bantuan Hukum tidak kooperatif termasuk dalam penyediaan dokumen/ data, kehadiran serta informasi yang tidak komprehensif sekurang-kurangnya 2 (dua) kali pemberitahuan/ penginformasian; c. Penerima Bantuan Hukum tidak menjaga nama baik LKPP dan/atau mengatasnamakan LKPP untuk kepentingan pribadi; d. Penerima Bantuan Hukum telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka pada tingkat penyidikan dan terdakwa pada proses persidangan di badan peradilan; dan/atau e. Penerima Bantuan Hukum meninggal dunia. (2) Penghentian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama LKPP atas usulan tertulis Pemberi Bantuan Hukum.