Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas...

Article 7

(1) Tugas dan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam sistem Katalog Elektronik, meliputi: a. MENETAPKAN pemenang untuk Katalog Elektronik Sektoral: 1. pada proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2. pada proses pemilihan yang menggunakan metode seleksi dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b. melakukan penetapan barang/jasa untuk dicantumkan dalam katalog elektronik sektoral; c. melakukan perikatan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Sektoral dengan penyedia; d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Sektoral; e. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada penyedia dalam Katalog Elektronik Sektoral; dan/atau f. melakukan pemutusan Kontrak Katalog dalam Katalog Elektronik Sektoral. (2) Tugas dan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama. 5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 7

Article 19

Correction

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Sektoral meliputi: a. barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian/ Lembaga; b. Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan; dan c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang. 6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 20

Correction

(1) Usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral dapat dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan Katalog Elektronik Sektoral. (2) Pimpinan Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga dalam menyampaikan usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang akan dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik Sektoral berupa: a. jenis; b. volume; c. spesifikasi teknis; d. waktu penggunaan; e. rencana anggaran; f. referensi harga atau HPS; g. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan h. syarat Penyedia. (3) Pimpinan Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga mengajukan surat usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Sektoral dan rencana kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Cq. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama. 7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Article 21

Correction

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menugaskan Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan, untuk melakukan kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan menyampaikan hasil kajian kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama. (3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk dievaluasi dan kepada Menteri untuk diketahui. (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pengusul bahwa barang/jasa yang diusulkan layak untuk masuk ke dalam Katalog Elektronik Sektoral. (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pengusul. (6) Berdasarkan pemberitahuan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama MENETAPKAN Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan proses pemilihan Penyedia. 8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Article 24

Correction

(1) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi tanpa negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering. (2) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi dengan negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering, dengan ketentuan bahwa sebelum penetapan pemenang, Kelompok Kerja Katalog melakukan negosiasi harga terhadap penyedia yang lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. (3) Tahapan pemilihan penyedia dengan metode pemilihan nonlelang/nonseleksi tanpa negosiasi adalah sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemasukan Dokumen Penawaran; d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi; e. pembuktian Kualifikasi; f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi; g. evaluasi dan Klarifikasi teknis dan harga; h. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi teknis serta harga; i. pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia; j. penetapan Penyedia; k. penetapan katalog barang/jasa; l. penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama; m. penandatanganan Kontrak Katalog; dan n. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Sektoral. (4) Tahapan pemilihan penyedia dengan metode pemilihan nonlelang/nonseleksi dengan negosiasi adalah sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemasukan Dokumen Penawaran; d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi; e. pembuktian kualifikasi; f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi; g. evaluasi dan Klarifikasi teknis dan harga; h. negosiasi Teknis dan Harga; i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga; j. pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia; k. penetapan Penyedia; l. penetapan katalog barang/jasa; m. penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama; n. penandatanganan Kontrak Katalog; dan o. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Sektoral. 9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 25

Correction

Berdasarkan hasil pemilihan, Menteri/Pimpinan Lembaga menandatangani Kontrak Katalog dengan ketentuan: a. telah dilakukan reviu oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama terhadap prosedur pemilihan yang menyatakan bahwa hasil pemilihan layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog; b. dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 maka: 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama menyampaikan dan mengusulkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga bahwa hasil pemilihan tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog; dan 2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama memerintahkan kepada Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan. 10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Article 26

Correction

(1) Berdasarkan Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Penyedia maka Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada https://e-katalog.lkpp.go.id. (2) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemasukan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik.

Article II

Correction

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2018 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd AGUS PRABOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing

BAB 2

Article 7

BAB 2

Article 7

Article 19

Article 20

Article 21

Article 24

Article 25

Article 26

Article II