PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2012 tentang STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH

PERBAN Nomor 15 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun dokumen pengadaan Barang/Jasa Pemerint6ah. (2) Penetapan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan agar pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

Article 2

Article 3

Correction

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari: 1. pengadaan barang melalui pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 2. pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; www.djpp.kemenkumham.go.id 3. pengadaan barang melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 4. pengadaan barang melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 5. pengadaan barang melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 6. pengadaan barang melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas; 7. pengadaan barang melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 8. pengadaan barang melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 9. pengadaan barang melalui mekanisme pengadaan langsung; 10. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 11. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 12. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 13. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 14. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 15. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas; 16. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 17. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 18. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme pengadaan langsung; www.djpp.kemenkumham.go.id 19. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum/sederhana dengan prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi berdasarkan biaya terendah/pagu anggaran; 20. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitias; 21. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitias dan biaya; 22. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan pagu anggaran; 23. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 24. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 25. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme pengadaan langsung; 26. pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui seleksi umum/sederhana dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitas; 27. pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 28. pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 29. pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme pengadaan langsung; 30. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi internasional dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitas; 31. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi internasional dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 32. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 33. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; www.djpp.kemenkumham.go.id 34. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 35. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 36. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas; 37. pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 38. pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 39. pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme pengadaan langsung.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2012 tentang STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9