PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIANLEMBAGASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHINSTITUSI LAINNYA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Correction

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah Instansi/Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP. 5. Penyedia Kendaraan Pemerintah adalah penyedia khusus untuk kendaraan yang memiliki surat penunjukan resmi sebagai main dealer/dealer dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)/Main Dealer. 6. Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah. 7. Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah adalah kontrak yang berisi hak dan kewajiban antara K/L/D/I dan Penyedia Kendaraan Pemerintah dalam pengadaan kendaraan pemerintah. 8. Kendaraan Pemerintah adalah kendaraan yang dibeli pemerintah dengan sumber pembiayaan dari APBN/D. 9. Harga Plat Merah Off The Road (OfTR) atau Government Sales Operation (GSO) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang belum mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim. 10. Harga Plat Merah On The Road adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim. 11. Harga Plat Hitam Off The Road (OfTR) adalah harga kendaraan yang dibayarkan masyarakat ke dealer yang belum memiliki surat karena komponen harga OfTR tidak mencakup Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Adminisitrasi STNK dan Ongkos Kirim. 12. Harga Plat Hitam On The Road yang selanjutnya disebut Harga Plat Hitam OTR adalah harga kendaraan yang dibayarkan masyarakat ke pihak dealer yang mencakup harga plat hitam Off The Road ditambah dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim. 13. Sistem Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. 14. Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil negosiasi antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah yang di dalamnya meliputi Harga Plat Merah Off The Road setiap tipe kendaraan, PKB dan BBN-KB tiap daerah, Administrasi STNK, ongkos kirim, data jaringan dealer dan fasilitas kendaraan. 15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN- KB adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIANLEMBAGASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHINSTITUSI LAINNYA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12