PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENILAIAN DAN PENCATATAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI. 2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. 3. ATB berupa Paten, yang selanjutnya disebut ATBP adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berupa paten yang dimiliki oleh LIPI. 4. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penilaian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai ATBP. 5. Pencatatan adalah suatu proses kegiatan mencatat ATBP berdasarkan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Nilai ATBP melalui suatu cara yang sistematis, teratur, dan terukur. 6. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selanjutnya disebut iptek. 8. Pengembangan adalah kegiatan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LIPI, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 10. Karya Tulis Ilmiah, yang selanjutnya disingkat KTI adalah tulisan hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau tinjauan, ulasan (review), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. 11. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CALK adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. 12. Barang milik negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perloehan lainnya yang sah. 13. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya. 14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 15. Satuan Kerja Penghasil Paten adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghasilkan invensi yang dimohonkan Paten. 16. Satuan Kerja Penilai ATBP adalah Pusat Inovasi LIPI. 17. Satuan Kerja Pengelolan Aset adalah Biro Umum LIPI. 18. Satuan Kerja Pelaksana Audit adalah Inspektorat LIPI.

BAB II

METODE PENILAIAN

Article 5

Correction

(1) Metode Penilaian ATBP diperhitungkan dari output kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dan bobot angka kredit. (2) Output kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dan bobot angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: No. Output Kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan Bobot Angka Kredit I KTI a. Buku Internasional b. Buku Nasional c. Jurnal Internasional d. Jurnal Nasional 40 30 40 25 II Pengembangan Iptek a. Prototipe/Desain b. Paten 15 5

Article 6

(1) Unsur penghitungan Nilai ATBP (V) terdiri dari Nilai Output Paten (Op) dan Nilai Perolehan Paten (Pp). (2) Penghitungan Nilai ATBP (V) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut: V = Op + Pp

Article 7

(1) Unsur penghitungan Nilai Output Paten (Op) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat terdiri dari Total Bobot Paten (Bp), Total Output Penelitian (SB), dan Nilai Pagu (N). (2) Penghitungan Nilai Output Paten (Op) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Article 8

(1) Nilai Perolehan Paten (Pp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat dihitung berdasarkan tahapan proses permohonan Paten. (2) Unsur penghitungan Nilai Perolehan Paten (Pp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: No Jenis Biaya Bobot Kredit (Rp) 1. Biaya Pendaftaran (D) 575. 000 2. Biaya Pemeriksaan Substantif (S) 2.000.000 3. Biaya Pengambilan Sertifikat (C) 200.000 (3) Penghitungan Nilai Perolehan Paten (Pp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Pp= D+S+C (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Article 9

Metode Penilaian ATBP tidak berlaku terhadap ATBP yang: a. dihasilkan tanpa memperoleh biaya; atau b. dihasilkan dengan biaya yang sah namun dokumen autentik tidak dapat ditemukan.

Article 10

Nilai ATBP hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak serta merta menjadi harga komersial ATBP.

Article 11

Satuan Kerja Penghasil Paten melalui Satuan Kerja Penilai ATBP mengajukan permohonan penilaian ATBP kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Op = Bp x N ∑B

Article 12

Satuan Kerja Penghasil Paten wajib melaporkan setiap perubahan Nilai ATBP kepada Satuan Kerja Penilai ATBP.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENILAIAN DAN PENCATATAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

BAB VI

Article 22