PERBAN

Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2019 tentang EKOSISTEM RAMAH INOVASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERBAN Nomor 23 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA RISET DAN INOVASI

Article 8

Correction

Pengelolaan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi dalam menciptakan Ekosistem Ramah Inovasi dilaksanakan oleh Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang pemanfaatan dan Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Article 9

Correction

Dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang pemanfaatan dan Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai tugas: a. memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi antara LIPI dan pemangku kepentingan di dalam negeri maupun luar negeri; b. melakukan Inovasi terhadap hasil Riset; c. melakukan Kolaborasi Riset; d. melakukan transformasi, promosi, dan platform hasil Riset yang mengarah pada manfaat ekonomi dan sosial serta berkontribusi pada peningkatan industri regional dan pendirian perusahaan rintisan; e. memfasilitasi pendaftaran, pengelolaan, valuasi, dan komersialisasi kekayaan intelektual; f. melakukan evaluasi terhadap hasil Riset Unit Kerja di lingkungan LIPI untuk dikomersialisasi; g. melakukan kerja sama melalui pemanfaatan bersama sarana dan prasarana Riset dan Inovasi dengan memasukkan kegiatan Riset ke dalam Inovasi.

Article 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang pemanfaatan dan Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi menjalankan fungsi sebagai berikut: a. penghubung antara lembaga dengan pemangku kepentingan dalam memenuhi kebutuhan Inovasi hasil Riset; b. pembangunan dan pengelolaan kawasan sains dan teknologi; c. pengenalan atau peningkatan teknologi baru kepada pemangku kepentingan; d. mempromosikan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemangku kepentingan; dan e. mempromosikan Inovasi dan kreatifitas kepada pemangku kepentingan.

Article 11

Pemanfaatan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi dilaksanakan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang pemanfaatan dan Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Peraturan LIPI yang mengatur tentang Layanan Sains LIPI.

Article 12

Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang pemanfaatan dan Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menerima permohonan pengajuan pemanfaatan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi dengan mempertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja terkait.

BAB V

MOBILITAS SDM IPTEK

Article 17

Correction

(1) SDM Iptek dapat melakukan Mobilitas kepada Badan Usaha di dalam negeri atau di luar negeri. (2) Mobilitas SDM Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendorong Badan Usaha melakukan percepatan Inovasi.

Article 18

Correction

Mobilitas SDM Iptek dilaksanakan untuk kebutuhan: a. SDM Iptek; dan/atau b. Badan Usaha.

Article 19

Untuk dapat melaksanakan Mobilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, SDM Iptek harus memenuhi syarat: a. berstatus pegawai negeri sipil yang masih aktif bekerja di lingkungan LIPI; b. penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik; c. sesuai dengan bidang kepakaran/kompetensi yang dimiliki; d. mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala Unit Kerja terkait; e. tidak sedang terlibat dalam pelanggaran kode etik sampai dengan selesai masa pembinaan; f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat; g. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil.

Article 20

Mobilitas SDM Iptek untuk kebutuhan SDM Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. SDM Iptek mengajukan permohonan kepada pejabat pimpinan tinggi madya melalui pejabat pimpinan tinggi pratama; b. pejabat pimpinan tinggi madya terkait mengajukan permohonan kepada Kepala LIPI dengan tembusan Kepala Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang organisasi dan sumber daya manusia; c. Kepala LIPI memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan d. Kepala Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang organisasi dan sumber daya manusia memproses permohonan Mobilitas SDM Iptek dari pejabat pimpinan tinggi madya terkait setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala LIPI untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Article 21

Mobilitas SDM Iptek untuk kebutuhan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Badan Usaha mengajukan permohonan Mobilitas SDM Iptek kepada Kepala LIPI melalui sistem elektronik Mobilitas SDM Iptek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Kepala LIPI memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Article 22

(1) Mobilitas SDM Iptek dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan. (2) Mobilitas SDM Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Article 23

SDM Iptek yang melaksanakan Mobilitas berhak memperoleh: a. jaminan perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja; b. hak-hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. laporan kinerja dari Badan Usaha sebagai bukti kinerja selama melaksanakan kegiatan Mobilitas SDM Iptek; dan d. laporan kehadiran dari Badan Usaha sebagai bukti kinerja selama melaksanakan kegiatan Mobilitas SDM Iptek.

Article 24

SDM Iptek wajib: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebelum melaksanakan kegiatan Mobilitas SDM Iptek; b. kembali ke Unit Kerja setelah selesai melaksanakan kegiatan Mobilitas SDM Iptek; c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian kerja sama Mobilitas SDM Iptek; d. memberikan laporan dalam pelaksanaan kegiatan Mobilitas SDM Iptek; e. menjaga nama baik LIPI; dan f. menaati semua ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Article 25

Kehadiran SDM Iptek selama pelaksanaan kegiatan Mobilitas SDM Iptek di Badan Usaha diperhitungkan sebagai pemenuhan jam kerja pegawai.

Article 26

(1) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Mobilitas SDM Iptek dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Mobilitas SDM Iptek menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kontribusi masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa royalti, karya tulis, barang dan jasa, atau bentuk lainnya.

BAB VII

LAYANAN DALAM PENYELENGGARAAN EKOSISTEM RAMAH INOVASI

Article 28

Correction

LIPI memberikan layanan untuk menciptakan Ekosistem Ramah Inovasi berupa: a. penyediaan informasi hasil Riset dan Inovasi yang telah dilakukan oleh LIPI; b. penerimaan ide atau gagasan yang berasal dari pemangku kepentingan atau individu; c. pendampingan alih teknologi terhadap hasil Riset dan Inovasi yang akan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; d. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap teknologi hasil Riset dan Inovasi; e. pendampingan dan pemberian pelatihan kepada calon wirausaha dan wirausaha; dan f. penciptaan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) oleh pegawai di lingkungan LIPI.

Article 29

(1) Informasi hasil Riset dan Inovasi yang telah dilakukan oleh LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat diakses melalui platform sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Informasi hasil Riset dan Inovasi yang telah dilakukan oleh LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan atau individu untuk memenuhi kebutuhan. (3) Prosedur pemberian layanan untuk pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi oleh pemangku kepentingan atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Article 30

(1) Pemangku kepentingan atau individu dapat menyampaikan ide atau gagasan Riset dan Inovasi kepada LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b. (2) Ide atau gagasan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh LIPI setelah dilakukan evaluasi. (3) Prosedur penyampaian ide atau gagasan Riset dan Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Article 31

(1) SDM Iptek wajib mendampingi alih teknologi pada hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c. (2) SDM Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SDM Iptek yang melakukan Riset dan Inovasi dan hasil Riset dan Inovasinya dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. (3) SDM Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja terkait berdasarkan permohonan dari Kepala Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang pemanfaatan dan Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Article 32

(1) Pemangku kepentingan dapat mengajukan pemenuhan kebutuhan teknologi dari hasil Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d kepada LIPI. (2) Prosedur pengajuan pemenuhan kebutuhan teknologi hasil Riset dan Inovasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Article 33

(1) LIPI memberikan pendampingan dan pemberian pelatihan kepada calon wirausaha dan wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e. (2) Calon wirausaha dan wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. wirausahawan yang berfokus pada pengembangan bisnis yang berbasis teknologi dan Inovasi; b. telah lulus seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala LIPI; dan c. menandatangani perjanjian inkubasi dan pendampingan teknologi dan Inovasi. (3) Prosedur dan panduan teknis pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Article 34

(1) Penciptaan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) oleh pegawai di lingkungan LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan oleh pegawai dengan masyarakat untuk memanfaatkan hasil Riset dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Prosedur penciptaan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2019 tentang EKOSISTEM RAMAH INOVASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

Article 21

BAB Keempat

Article 22

BAB Kelima

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Keenam

Article 26

BAB VI

Article 27

BAB VII

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB VIII

Article 35

Article 36

BAB IX

Article 37