PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Article 5

Correction

(1) Pelatihan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. (2) Tahapan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. evaluasi.

Article 6

Correction

(1) Perencanaan Pelatihan merupakan proses penetapan tujuan, kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan. (2) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana strategis LIPI. (3) Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan Pusat. (4) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis kebutuhan Pelatihan. (5) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Biro dan dapat mempertimbangkan masukan dari Satuan Kerja. (6) Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. penyusunan program Pelatihan; b. bentuk, jenis, dan/atau jenjang Pelatihan; c. jadwal pelaksanaan Pelatihan; dan d. perencanaan kebutuhan biaya Pelatihan.

Article 7

(1) Penyusunan program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a meliputi: a. tujuan Pelatihan; b. peserta Pelatihan; c. kurikulum dan materi Pelatihan; d. strategi dan metode Pelatihan; e. penyelenggara Pelatihan; dan f. evaluasi Pelatihan. (2) Kurikulum dan materi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh tim penyusun. (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Article 8

(1) Bentuk Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b terdiri atas: a. Pelatihan klasikal; dan b. Pelatihan nonklasikal. (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Article 9

(1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pelatihan struktural kepemimpinan; b. Pelatihan manajerial; c. Pelatihan teknis; d. Pelatihan fungsional; e. Pelatihan sosial kultural; f. seminar/konferensi/sarasehan; g. workshop atau lokakarya; h. kursus; i. penataran; j. bimbingan teknis; k. sosialisasi; dan/atau l. jalur pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan klasikal lainnya. (2) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. coaching; b. mentoring; c. e-learning; d. Pelatihan jarak jauh; e. detasering (secondment); f. pembelajaran alam terbuka (outbond); g. patok banding (benchmarking); h. pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; i. belajar mandiri (self development); j. komunitas belajar (community of practices); k. bimbingan di tempat kerja; l. magang/praktik kerja; dan/atau m. bentuk Pelatihan nonklasikal lainnya.

Article 10

(1) Jadwal pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c disusun berdasarkan perencanaan Pelatihan. (2) Jadwal pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan Pelatihan.

Article 11

(1) Perencanaan kebutuhan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d dibuat berdasarkan jumlah kebutuhan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Kebutuhan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja anggaran tahunan LIPI.

Article 12

Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala LIPI.

Article 13

(1) Pusat melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan perencanaan Pelatihan. (2) Pusat melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan instansi pembina Pelatihan atau lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pusat melaksanakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pusat dapat bekerja sama dengan lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi dan/atau lembaga pelatihan independen dalam melaksanakan Pelatihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Pusat dapat mendayagunakan dan memanfaatkan sumber daya Satuan Kerja dalam melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Sumber daya Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sumber Daya Manusia; dan/atau b. sarana dan prasarana.

Article 15

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. pengajar atau fasilitator Pelatihan; dan/atau b. perancang kurikulum dan analis kebutuhan Pelatihan.

Article 16

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jenis dan/atau jenjang Pelatihan.

Article 17

(1) Peserta Pelatihan terdiri atas: a. peserta dari internal LIPI; dan/atau b. peserta dari eksternal LIPI. (2) Peserta dari eksternal LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perorangan; atau b. kelompok.

Article 18

Pembiayaan Pelatihan bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. kemitraan; dan/atau d. sumber anggaran lainnya.

Article 19

(1) Pusat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penyelenggaraan Pelatihan; dan b. program Pelatihan. (3) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan memberikan umpan balik dari permasalahan, kendala, dan peluang dalam pelaksanaan Pelatihan untuk perbaikan mutu Pelatihan. (4) Evaluasi program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengukur tercapainya tujuan Pelatihan yang diatur dalam masing-masing program Pelatihan.

Article 20

(1) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap: a. proses belajar mengajar; b. tenaga Pelatihan; c. peserta Pelatihan; d. sarana dan prasarana Pelatihan; dan e. hal teknis lainnya. (2) Pusat berkoordinasi dengan tim penjamin mutu Pelatihan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tim penjamin mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan: a. Pusat; b. Biro; dan c. Satuan Kerja. (4) Tim penjamin mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Article 21

(1) Pusat melakukan evaluasi terhadap program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan perencanaan Pelatihan selanjutnya.

BAB Kedua

Perencanaan

Article 6

Correction

(1) Perencanaan Pelatihan merupakan proses penetapan tujuan, kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan. (2) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana strategis LIPI. (3) Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan Pusat. (4) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis kebutuhan Pelatihan. (5) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Biro dan dapat mempertimbangkan masukan dari Satuan Kerja. (6) Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. penyusunan program Pelatihan; b. bentuk, jenis, dan/atau jenjang Pelatihan; c. jadwal pelaksanaan Pelatihan; dan d. perencanaan kebutuhan biaya Pelatihan.

Article 7

(1) Penyusunan program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a meliputi: a. tujuan Pelatihan; b. peserta Pelatihan; c. kurikulum dan materi Pelatihan; d. strategi dan metode Pelatihan; e. penyelenggara Pelatihan; dan f. evaluasi Pelatihan. (2) Kurikulum dan materi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh tim penyusun. (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Article 8

(1) Bentuk Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b terdiri atas: a. Pelatihan klasikal; dan b. Pelatihan nonklasikal. (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Article 9

(1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pelatihan struktural kepemimpinan; b. Pelatihan manajerial; c. Pelatihan teknis; d. Pelatihan fungsional; e. Pelatihan sosial kultural; f. seminar/konferensi/sarasehan; g. workshop atau lokakarya; h. kursus; i. penataran; j. bimbingan teknis; k. sosialisasi; dan/atau l. jalur pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan klasikal lainnya. (2) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. coaching; b. mentoring; c. e-learning; d. Pelatihan jarak jauh; e. detasering (secondment); f. pembelajaran alam terbuka (outbond); g. patok banding (benchmarking); h. pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; i. belajar mandiri (self development); j. komunitas belajar (community of practices); k. bimbingan di tempat kerja; l. magang/praktik kerja; dan/atau m. bentuk Pelatihan nonklasikal lainnya.

Article 10

(1) Jadwal pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c disusun berdasarkan perencanaan Pelatihan. (2) Jadwal pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan Pelatihan.

Article 11

(1) Perencanaan kebutuhan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d dibuat berdasarkan jumlah kebutuhan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Kebutuhan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja anggaran tahunan LIPI.

Article 12

Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala LIPI.

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Article 13

Correction

(1) Pusat melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan perencanaan Pelatihan. (2) Pusat melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan instansi pembina Pelatihan atau lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pusat melaksanakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pusat dapat bekerja sama dengan lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi dan/atau lembaga pelatihan independen dalam melaksanakan Pelatihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Pusat dapat mendayagunakan dan memanfaatkan sumber daya Satuan Kerja dalam melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Sumber daya Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sumber Daya Manusia; dan/atau b. sarana dan prasarana.

Article 15

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. pengajar atau fasilitator Pelatihan; dan/atau b. perancang kurikulum dan analis kebutuhan Pelatihan.

Article 16

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jenis dan/atau jenjang Pelatihan.

Article 17

(1) Peserta Pelatihan terdiri atas: a. peserta dari internal LIPI; dan/atau b. peserta dari eksternal LIPI. (2) Peserta dari eksternal LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perorangan; atau b. kelompok.

Article 18

Pembiayaan Pelatihan bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. kemitraan; dan/atau d. sumber anggaran lainnya.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

Article 20

Article 21

BAB III

Article 22

Article 23

BAB IV

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

BAB VI

Article 27

BAB VII

Article 28