PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2019 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERBAN Nomor 14 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Article 4

Correction

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terdiri atas kegiatan: a. pencegahan; b. pemberdayaan ASN LIPI; c. pemberantasan; d. rehabilitasi; dan e. penelitian dan pengembangan.

Article 5

Correction

Kegiatan pencegahan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. penerapan modul antiNarkotika dan Prekursor Narkotika pada pendidikan dan pelatihan ASN LIPI LIPI; dan/atau c. penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Article 6

(1) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. diseminasi informasi; c. audiensi; dan/atau d. monitoring dan evaluasi. (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

Article 7

Setiap Satuan Kerja melaksanakan sosialisasi pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk memasang papan pengumuman atau bentuk lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Satuan Kerjanya.

Article 8

Setiap Satuan Kerja melaksanakan diseminasi informasi pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di lingkungan Satuan Kerjanya dalam bentuk turut serta aktif mengkampanyekan pencegahan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Kerjanya dalam bentuk informasi melalui website, media social, atau bentuk lainnya.

Article 9

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan audiensi pelaksanaan kegiatan pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan Satuan Kerja.

Article 10

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan melibatkan Satuan Kerja.

Article 11

Kegiatan pemberdayaan ASN LIPI dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. peranan aktif dari ASN LIPI dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. pemberian sanksi/hukuman kepada ASN LIPI yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan c. pendeteksian dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tes urine atau tes rambut kepada ASN LIPI.

Article 12

Kegiatan pemberantasan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pertukaran informasi tentang tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau c. mengoptimalkan kegiatan dan kerja sama intelijen dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Article 13

Kegiatan Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik INDONESIA dan/atau Badan Narkotika Nasional setempat.

Article 14

Kegiatan rehabilitasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut: a. mendorong ASN LIPI yang menjadi penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengikuti program rehabilitasi; b. memberikan aksesibilitas kepada ASN LIPI yang ingin mendapatkan rehabilitasi; dan/atau c. melakukan pendampingan terhadap ASN LIPI yang akan direhabilitasi.

Article 15

Pelaksanaan rehabilitasi untuk ASN LIPI yang menjadi penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a akan diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional.

Article 16

LIPI melaksnaakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang berkaitan dengan: a. permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau c. integrasi data tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Article 17

Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LIPI dapat: a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pertukaran informasi tentang penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

BAB Kedua

Pencegahan

Article 5

Correction

Kegiatan pencegahan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. penerapan modul antiNarkotika dan Prekursor Narkotika pada pendidikan dan pelatihan ASN LIPI LIPI; dan/atau c. penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Article 6

(1) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. diseminasi informasi; c. audiensi; dan/atau d. monitoring dan evaluasi. (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

Article 7

Setiap Satuan Kerja melaksanakan sosialisasi pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk memasang papan pengumuman atau bentuk lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Satuan Kerjanya.

Article 8

Setiap Satuan Kerja melaksanakan diseminasi informasi pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di lingkungan Satuan Kerjanya dalam bentuk turut serta aktif mengkampanyekan pencegahan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Kerjanya dalam bentuk informasi melalui website, media social, atau bentuk lainnya.

Article 9

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan audiensi pelaksanaan kegiatan pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan Satuan Kerja.

Article 10

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan melibatkan Satuan Kerja.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2019 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

BAB Kelima

Article 14

Article 15

BAB Keenam

Article 16

Article 17

BAB III

Article 18

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26