PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PERBAN Nomor 12 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara cq. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga guna menunjang pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 6. Penghuni adalah Pegawai ASN Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 7. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsí dan statusnya. 8. Izin Penghunian adalah izin yang diberikan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA kepada Pegawai ASN di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang telah memenuhi persyaratan dan dipertimbangkan untuk menghuni Rumah Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 9. Tim Pertimbangan Urusan Perumahan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA untuk membantu Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA dalam memberikan pertimbangan pemberian Izin Penghunian Rumah Negara. 10. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

BAB II

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Article 4

Correction

Persyaratan Penghunian Rumah Negara sebagai berikut: a. berstatus Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK; b. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya atas nama suami/istri.

Article 5

Correction

Persyaratan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikecualikan bagi calon PNS apabila diusulkan oleh kepala satuan kerja terkait karena sangat dibutuhkan guna memperlancar kepentingan dinas dan diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

Article 6

Tata cara Penghunian Rumah Negara sebagai berikut: a. pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dapat mengusulkan penghunian Rumah Negara kepada Kepala LIPI melalui Tim Pertimbangan Urusan Perumahan; b. pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dapat diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya kepada Kepala LIPI melalui Tim Pertimbangan Urusan Perumahan; atau c. pejabat yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional dapat diusulkan oleh kepala satuan kerja terkait kepada Kepala LIPI melalui Tim Pertimbangan Urusan Perumahan.

Article 7

Usulan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat keputusan pengangkatan menduduki jabatan untuk PNS; b. perjanjian kerja untuk PPPK; c. pasphoto pemohon ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar; d. fotokopi kartu keluarga; e. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP); dan f. surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Article 8

(1) Tim Pertimbangan Urusan Perumahan melakukan penilaian calon Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada kriteria faktor kedinasan dan sosial Pegawai ASN bersangkutan. (2) Setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Tim Pertimbangan Urusan Perumahan mengusulkan kepada Kepala LIPI untuk memberikan atau tidak memberikan Izin Penghunian. (3) Proses usulan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan Izin Penghunian Rumah Negara oleh Tim Pertimbangan Urusan Perumahan.

Article 9

(1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara harus memiliki Izin Penghunian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI. (2) Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. data kepegawaian Penghuni Rumah Negara; b. alamat Rumah Negara yang akan dihuni; c. luas tanah dan bangunan Rumah Negara yang akan dihuni; d. besaran sewa perbulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk pejabat pimpinan tinggi madya; e. kewajiban, hak, dan larangan Penghuni Rumah Negara; f. jangka waktu Penghunian Rumah Negara; dan g. sanksi.

Article 10

Mekanisme pembayaran sewa Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dengan pemotongan gaji dari Pegawai ASN yang telah mendapatkan Izin Penghunian.

Article 11

Penghunian Rumah Negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan Kepala LIPI tentang Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara.

Article 12

(1) Izin Penghunian Rumah Negara untuk pejabat pimpinan tinggi diberikan selama pejabat yang bersangkutan menduduki jabatannya dan berakhir sejak pejabat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatannya. (2) Izin Penghunian Rumah Negara untuk Pegawai ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut berdasarkan hasil evaluasi Tim Pertimbangan Urusan Perumahan. (3) Perpanjangan jangka waktu Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali. (4) Pengusulan perpanjangan jangka waktu Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin Penghunian Rumah Negara.

Article 13

(1) Izin Penghunian Rumah Negara dicabut apabila: a. diperlukan untuk kepentingan dinas; b. terkena rencana tata ruang; c. permohonan dari Penghuni Rumah Negara yang bersangkutan; d. Penghuni Rumah Negara melanggar persyaratan, kewajiban, dan/atau larangan Penghunian Rumah Negara; e. Penghuni Rumah Negara tidak lagi berstatus sebagai Pegawai ASN; f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; g. menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan apabila dilaksanakan di luar wilayah negara Kesatuan Republik INDONESIA; h. terkena hukuman disiplin pegawai berat; i. Izin Penghunian Rumah Negara telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau. j. meninggal dunia. (2) Selain Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghuni Rumah Negara yang terbukti melanggar persyaratan, kewajiban, dan/atau larangan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan sanksi disiplin pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Article 15

(1) Dalam hal pelaksanaan pengosongan Rumah Negara setelah ditetapkan pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dilakukan, pengelola Rumah Negara melakukan pengosongan secara paksa. (2) Apabila telah dilakukan pengosongan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghuni Rumah Negara tetap tidak mau mengosongkan Rumah Negara diberikan sanksi disiplin pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Article 16

Correction

(1) Penghuni Rumah Negara berkewajiban: a. menempati Rumah Negara paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala LIPI tentang Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara; b. membayar sewa Rumah Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memelihara dan memperbaiki Rumah Negara sehingga Rumah Negara tetap dalam kondisi bersih, baik, dan layak huni; d. memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya; e. membayar pajak, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan Rumah Negara; f. membayar biaya pemakaian telepon, listrik, air, dan/atau gas; dan g. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara dalam kondisi baik dan layak huni beserta sarana prasarananya kepada pengelola Rumah Negara, paling lama 60 (enam) puluh hari sejak diterimanya Keputusan Kepala LIPI tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf f, dikecualikan bagi pejabat pimpinan tinggi madya. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia, diberikan jangka waktu pengosongan bagi keluarga Pegawai ASN yang bersangkutan paling lama 90 (sembilan) puluh hari sejak diterimanya Keputusan Kepala LIPI tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara.

Article 17

Penghuni Rumah Negara berhak: a. menghuni dan menggunakan Rumah Negara dalam kondisi baik dan layak huni; b. menggunakan Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagai tempat tinggal sesuai dengan fungsi dan statusnya; c. menggunakan Rumah Negara dalam kondisi baik dan layak huni; dan d. megusulkan perpanjangan Izin Penghunian Rumah Negara.

Article 18

Penghuni Rumah Negara dilarang: a. menyerahkan, meminjamkan, atau menyewakan sebagian atau seluruh Rumah Negara yang dihuninya kepada pihak lain; b. mengalihkan Izin Penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; c. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara termasuk pengembangannya; d. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi atau peruntukannya; e. membebankan/mengagunkan Rumah Negara dengan beban dan/atau ikatan apapun kepada pihak lain; dan/atau f. menuntut segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penghuni selama menghuni Rumah Negara.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

BAB Keempat

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

Article 15

BAB III

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 19

BAB Kedua

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

BAB VIII

Article 26

Article 27