PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2016 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERBAN Nomor 10 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

Article 10

Correction

Capaian Kinerja dihitung berdasarkan 60% (enam puluh per seratus) penilaian Prestasi Kerja tahun sebelumnya dan 40% (empat puluh per seratus) pemenuhan jam kerja pada bulan sebelumnya.

Article 11

Correction

(1) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut: Prestasi Kerja = [60% (enam puluh per seratus) x nilai SKP] + [40% (empat puluh per seratus) x penilaian Perilaku Kerja] (2) Penilaian Prestasi Kerja dilakukan oleh atasan langsung. (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Satuan Kerja, penilaian Prestasi Kerja berdasarkan rekomendasi dari koordinator/ketua kelompok jabatan fungsional.

Article 12

(1) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut: Prestasi Kerja = [60% (enam puluh per seratus) x prestasi akademik] + [40% (empat puluh per seratus) x penilaian Perilaku Kerja] (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari indeks prestasi kumulatif atau penilaian lain yang sesuai.

Article 13

Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan dengan angka dan besar Tunjangan Kinerja, sebagai berikut:

Article 14

(1) Hari kerja di lingkungan LIPI adalah 5 (lima) hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dengan ketentuan sebagai berikut: a. hari Senin s.d. hari Kamis pukul 07.30 – 16.00 waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 b. hari Jumat pukul 07.30 – 16.30 waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 (3) Ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan bagi: a. Satuan Kerja LIPI di daerah karena menyesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat; b. petugas keamanan dan petugas lain yang sejenis atas izin Kepala Satuan Kerja. Prestasi Kerja Prosentase Tunjangan Kinerja > 85,00 100 % 80,01 - 85,00 90 % 75,01 - 80,00 80 % 70,01 - 75,00 70 % 65,01 - 70,00 60 % < 65,00 50 % (4) Pejabat Eselon I dapat mengatur ketentuan tentang jam kerja sepanjang tidak mengurangi jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Kepala LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Toleransi jam keterlambatan masuk kerja selama 60 (enam puluh) menit untuk 1 (satu) hari kerja. (2) Toleransi jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti pada hari kerja dalam minggu yang sama. (3) Penggantian jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari. (4) Pegawai yang sudah memenuhi penggantian jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai. (5) Keterlambatan jam masuk kerja yang lebih dari ketentuan pemberian toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai pelanggaran atas ketentuan pemenuhan jam kerja.

Article 16

Toleransi jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikecualikan bagi Pejabat Eselon I yang mengatur ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Article 17

(1) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan pemenuhan jam kerja, serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik. (2) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik; c. ditolak oleh sistem kehadiran elektronik; atau d. satuan kerja belum memiliki/menerapkan sistem kehadiran elektronik. (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Article 18

(1) Setiap satuan kerja wajib mengintegrasikan dan mengelola data kehadiran Pegawai melalui Attendance Manajement System. (2) Setiap satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfinalisasi data kehadiran Pegawai setiap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya.

Article 19

Pegawai yang tidak masuk kerja, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila: a. cuti bersalin untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga; b. cuti sakit; c. cuti alasan penting; d. menjalani cuti tahunan; e. cuti besar; f. menjalani tugas kedinasan; atau g. disebabkan keadaan kahar (force majeure).

Article 20

Akumulasi pemotongan Tunjangan Kinerja paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) untuk 1 (satu) bulan.

Article 21

Pegawai yang tidak masuk kerja dengan izin tertulis atasan langsung, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Article 22

Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran pemenuhan jam kerja tanpa izin atasan langsung apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau d. terbukti meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja.

Article 23

Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Article 24

Pegawai yang terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya dan/atau meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: No. Waktu (Menit) Pemotongan Tunjangan Kinerja per hari 1. 10 s.d. 30 0,5% 2. 31 s.d. 60 1% 3. 61 s.d. 90 1,5% 4. >90 2%

Article 25

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

BAB Ketiga

Pemenuhan Jam Kerja

Article 14

Correction

(1) Hari kerja di lingkungan LIPI adalah 5 (lima) hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dengan ketentuan sebagai berikut: a. hari Senin s.d. hari Kamis pukul 07.30 – 16.00 waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 b. hari Jumat pukul 07.30 – 16.30 waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 (3) Ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan bagi: a. Satuan Kerja LIPI di daerah karena menyesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat; b. petugas keamanan dan petugas lain yang sejenis atas izin Kepala Satuan Kerja. Prestasi Kerja Prosentase Tunjangan Kinerja > 85,00 100 % 80,01 - 85,00 90 % 75,01 - 80,00 80 % 70,01 - 75,00 70 % 65,01 - 70,00 60 % < 65,00 50 % (4) Pejabat Eselon I dapat mengatur ketentuan tentang jam kerja sepanjang tidak mengurangi jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Kepala LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Toleransi jam keterlambatan masuk kerja selama 60 (enam puluh) menit untuk 1 (satu) hari kerja. (2) Toleransi jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti pada hari kerja dalam minggu yang sama. (3) Penggantian jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari. (4) Pegawai yang sudah memenuhi penggantian jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai. (5) Keterlambatan jam masuk kerja yang lebih dari ketentuan pemberian toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai pelanggaran atas ketentuan pemenuhan jam kerja.

Article 16

Toleransi jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikecualikan bagi Pejabat Eselon I yang mengatur ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Article 17

(1) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan pemenuhan jam kerja, serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik. (2) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik; c. ditolak oleh sistem kehadiran elektronik; atau d. satuan kerja belum memiliki/menerapkan sistem kehadiran elektronik. (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Article 18

(1) Setiap satuan kerja wajib mengintegrasikan dan mengelola data kehadiran Pegawai melalui Attendance Manajement System. (2) Setiap satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfinalisasi data kehadiran Pegawai setiap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya.

Article 19

Pegawai yang tidak masuk kerja, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila: a. cuti bersalin untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga; b. cuti sakit; c. cuti alasan penting; d. menjalani cuti tahunan; e. cuti besar; f. menjalani tugas kedinasan; atau g. disebabkan keadaan kahar (force majeure).

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2016 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB II

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Keempat

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB III

Article 26

BAB IV

Article 27

BAB V

Article 28

Article 29