PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

PERBAN Nomor 6 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYUSUNAN

Article 14

Correction

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Lembaga dilakukan oleh Pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Lembaga, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Kepala Lembaga. (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemrakarsa, satuan organisasi terkait, dan Biro SDM Orkum. (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Kepala Lembaga. (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan dan meminta arahan pimpinan satuan organisasi masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Lembaga dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan dan/atau keputusan.

Article 15

(1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Lembaga melalui Sekretaris Utama untuk mendapat persetujuan dan penetapan. (2) Penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Article 16

(1) Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretaris Utama melalui Kepala Biro SDM Orkum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kepala Lembaga. (2) Dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kepala Lembaga, Biro SDM Orkum melibatkan wakil dari Pemrakarsa, Biro KSHU, Pusat KKPA dan/atau satuan organisasi terkait.

Article 17

Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kepala Lembaga dimaksudkan untuk: a. menyelaraskan rancangan Peraturan Kepala Lembaga dengan: 1. peraturan perundang-undangan yang setingkat dan/atau lebih tinggi; dan 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Kepala Lembaga.

Article 18

Biro SDM Orkum menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Lembaga yang telah disepakati dalam rapat penyelarasan kepada Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf pada setiap lembar naskah rancangan Peraturan Kepala Lembaga.

Article 19

Biro SDM Orkum menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Lembaga yang telah di paraf oleh Pemrakasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada satuan organisasi terkait dan Sekretaris Utama untuk mendapatkan paraf persetujuan pada lembar naskah rancangan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Article 25

Correction

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala Lembaga; dan b. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Legislasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 26

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2017 KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd THOMAS DJAMALUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL SISTEMATIKA NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA Judul rancangan Peraturan Kepala Lembaga memuat judul rancangan Peraturan Kepala Lembaga yang akan dibentuk/disusun. II. LATAR BELAKANG Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Kepala Lembaga, ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. III. TUJUAN PENYUSUNAN Tujuan penyusunan memuat mengenai hal-hal yang menjadi tujuan pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Kepala Lembaga. IV. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN Sasaran yang ingin diwujudkan memuat mengenai hal-hal yang ingin diwujudkan dengan adanya pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Kepala Lembaga. V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN Jangkauan dan arah pengaturan memuat mengenai ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Kepala Lembaga. VI. ANGGARAN DAN BIAYA Anggaran dan biaya memuat mengenai besaran biaya yang dibutuhkan bagi pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Kepala Lembaga. KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. THOMAS DJAMALUDDIN LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA No. Judul Materi Muatan Amanat Peraturan Perundang- undangan Pemrakarsa Keterangan 1. 2. 3. 5. 6. KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. THOMAS DJAMALUDDIN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

Article 26