PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

PERBAN Nomor 6 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1090) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 11

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus persyaratan administratif, yang meliputi: 1. PNS paling rendah: a) dengan pangkat penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b, dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun; atau b) dalam JF yang setara dengan pangkat penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b; 2. PNS yang menduduki dalam: a) Jabatan Pelaksana; b) Jabatan Pengawas; atau c) JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan Pengawas; 3. bagi PNS yang belum menduduki dalam Jabatan Pengawas, harus lulus seleksi calon Peserta; dan 4. diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. usia paling tinggi pada saat dinyatakan diterima sebagai Peserta sebagai berikut: 1. 54 (lima puluh empat) tahun bagi calon Peserta yang menduduki dalam Jabatan Pelaksana atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana; atau 2. 56 (lima puluh enam) tahun bagi calon Peserta yang menduduki dalam Jabatan Pengawas atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas.

Article II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2020 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA